SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Mendasari Rencana Operasi Mantap Praja Musi 2024 Polda Sumsel dan perkiraan intelijen kepolisian, tentang pengamanan penyelenggaraan Pilkada serentak untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 5 tahun kedepan.
Kepolisian mengawal kedaulatan rakyat secara demokratis di provinsi Sumatera Selatan dalam bingkai keutuhan dan kesatuan bangsa sesuai dasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
Polda Sumsel bersinergi dengan semua pihak, berkewajiban melaksanakan pengamanan secara khusus untuk menjamin terselenggaranya Pilkada yang aman damai dalam bingkai kamtibmas yang kondusif serta peran serta aktif masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja (OPM) Musi 2024, Kombes Sunarto yang keseharian menjabat Kabid Humas Polda Sumatera Selatan.
Kombes Sunarto mengatakan hal tersebut menanggapi kesiapan kepolisian Polda Sumsel pada tahapan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel pada Pilkada 2024.
“Polda Sumsel beserta jajarannya menyelenggarakan pengamanan tahap penetapan bakal calon
Gubernur dan Wakilnya yang dilaksanakan dari tanggal 22 sampai 24 September 2024. Ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan pengamanan kepolisian terpusat yang didukung oleh TNI, Instansi terkait serta mitra Kamtibmas lainnya dalam rangka Pengamanan Tahap Inti Pilkada 2024 dengan mengedepankan kegiatan pre-emtif dan preventif yang didukung kegiatan intelijen dan kegiatan penegakan hukum sehingga terwujud situasi Kamtibmas yang kondusif,” tegasnya.
Menggunakan konsep pengamanan terbuka dan tertutup, memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjamin rasa aman para penyelenggara dan peserta Pilkada Tahun 2024 serta seluruh kegiatan masyarakat sehingga terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif dan terbebas dari rasa takut akan ancaman
dalam bentuk apapun.
“Untuk sasaran pengamanan meliputi tempat/lokasi mulai rumah kediaman Ketua KPU dan Ketua Panwaslu, kantor KPU dan Bawaslu, kantor partai politik dan rumah masyarakat. Kemudian pengamanan terhadap orang/person, Ketua dan Komisioner KPU, personel KPU, perwakilan dari masing masing partai politik, masyarakat pemilih, termasuk personel Polri yang melakukan pengamanan tahapan Pilkada hingga personel media liput. Kita antisipasi segala bentuk kriminalitas dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pelaku dan oknum yang tidak bertanggung jawab,” urainya.
Selain hal tersebut, Kombes Sunarto menyebut seluruh rangkaian agenda kegiatan dan semua sarana prasarana penyelenggaraan tidak luput dari sasaran pengamanan pihaknya yang dikemas mulai deteksi dini, hingga kegiatan teknis dan taktis lainnya sebagai terobosan kreatif untuk mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran dan gangguan.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, Polda menurunkan 721 personel beserta perlengkapan, kemudian dukungan kendaraan hingga unit K-9. 721 personil terbagi dalam satgas Setops, Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops bertugas di 3 area (ring pengamanan) yakni ring 1 (lantai 2 gedung KPU), ring 2 (lantai 1 gedung KPU) dan di ring 3 (luar pagar gedung KPU),” urainya.
Mantan Kabid humas Polda Riau tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama sama menjaga situasi kondusif dan mengajak peran serta dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada di Sumatera Selatan. (ANA)
