SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Ratusan warga Desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, melakukan aksi unjuk rasa di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Lahat, Senin (13/12/2021).
kedatangan ratusan massa tersebut, untuk menyuarakan kepada Pemerintah Daerah agar melakukan penyelidikan terkait dugaan penggagalkan Pemilihan Keoala Desa (Pilkades) Ulak Pandan, yang berlangsung pada Kamis (9/12/2021) lalu.
Diketahui, partisipasi pemilih pada Pilkades Ulak Pandan tidak sampai 50 persen plus 1. Dari 1.990 mata pilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT), hanya 512 orang yang menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan aturan, jika jumlah mata pilih tidak sampai 50 persen plus 1, maka dianggap tidak sah.
Sementara itu, dua hari sebelumnya, yaitu pada Selasa (7/12/2021), terjadi unjuk rasa di Desa Ulak Pandan. Di mana, warga menolak Pilkades atau meminta pelaksanaannya ditunda. Karena salah seorang warganya tidak lolos berkompetisi dalam Pilkades serentak ini.
Aksi unjuk rasa kali ini dengan koordinator lapangan (Korlap), Suria Dinata, Hasairin, Pirsol Hendi dan Jhoni Walker. Ke empat korlap tersebut adalah kontestan Calon Kepala Desa Ulak Pandan. Dalam orasinya, menyuarakan meminta Pemda Lahat dan pihak berwajib untuk mengusut tuntas dalam penggagalan Pilkades Ulak Pandan.
“Kami meminta Pemda Lahat dan juga pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian, untuk mencari, mengusut tuntas dan tangkap dalang intimidasi pengancam masyarakat, sehingga tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkades desa Ulak Pandan,” seru Jhoni Walker, Cakades yang hanya mendapat 60 suara ini.
Uniknya, dalam aksi yang bertujuan hanya meminta Pemkab Lahat dan pihak Kepolisian mencari dalang intimidasi warga, terselip juga orasi dan spanduk spanduk untuk meminta Pemda Lahat dan juga aparat Penegak Hukum untuk mengusut tuntas korupsi dana CSR Perusahaan yang masuk ke Desa Ulak Pandan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2019.
Salah seorang warga yang mengikuti aksi yang enggan di sebut namanya, mengatakan kasus dana CSR tersebut sudah di laporkan ke Inspektorat Lahat tetapi sampai saat ini tidak ada hasilnya.
“Sebagai warga desa, Kami ingin kepastian dari Inspektorat Lahat atas audit dana CSR yang masuk ke desa kami, gimana hasil auditnya dan bagaimana proses selanjutnya, kalau salah katakan salah kalau tidak katakan tidak, kalau diam ada apa dengan Inspektorat Lahat,” katanya.
Selanjutnya setelah warga menyampaikan aksinya, perwakilan aksi yaitu koordinator lapangan Suria Dinata, Hasairin, Pirsol Hendi dan Jhoni Walker serta beberapa tokoh masyarakat ulak pandan di terima di ruang rapat Cahaya 1 oleh asisten 3 dan Inspektorat Kabupaten Lahat.
Dalam pertemuan yang di pimpin oleh Asisten III Raswan Ansori tersebut kembali perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan tuntutannya.
Sementara itu, Yunisa Rahman Kepala Inspektur Inspektorat Lahat mengatakan, atas aksi masyarakat Ulak Pandan, Pemda Lahat akan mempelajari dan menindak lanjutinya melalui Dinas terkait.
“Untuk kasus dugaan CSR sedang di dalami oleh Inspektorat,” kata Kepala Inspektorat Lahat ini seusai pertemuan. (ANA)
Komentar