88 Persil Pembebasan Lahan Fly Over Ditanggung APBD Perubahan Sumsel

- Redaksi

Senin, 20 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Konsep pembangunan Fly Over Simpang Sekip Angkatan 66.

Konsep pembangunan Fly Over Simpang Sekip Angkatan 66.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sebanyak 88 persil pembebasan lahan dalam pembangunan Fly Over Simpang Sekip Angkatan 66 Palembang, Sumatera Selatan, ditanggung APBD-Perubahan Sumsel tahun 2021. Hal itu dikatakan oleh Anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Syamsul Bahri disela- sela rapat lanjutan Badan Anggaran DPRD dan TAPD Sumsel bersama pimpinan komisi- komisi, Senin (20/9/2021).

“Seluruh anggaran untuk 88 persip pembebasan lahan sebesar Rp80 miliar pembangunan Fly Over Simpang Angkatan 66 Palembang, akan ditanggung di APBD-Perubahan Sumsel tahun ini,” katanya.

Politisi Nasdem Sumsel ini menjelaskan,
untuk pembagian 88 persil lahan yang harus dibebaskan untuk pembangunan flyover ini, 71 persil Pemprov Sumsel dan 17 persil Pemkot Palembang.

“Rinciannya, 71 persil itu anggarannya Rp56 miliar, dan 17 persil Rp24 miliar. Semuanya sudah dianggarkan pada APBD Sumsel tahun 2021. Proyek itu akan tender bulan Oktober, makanya di tambah dari APBD Sumsel, yang sebelumnya Rp54 miliyar, sekarang menjadi Rp80 miliyar,” jelasnya.

Dirinya berharap, supaya proyek pembangunan Fly Over di Angkatan 66 tersebut segera dilaksanakan. Karena hal itu menyangkut kepentingan Provinsi Sumsel.

“Dana proyek Fly Over itu sudah tiga tahun anggaran, dan ini sudah masuk tahun keempat. Sayang jika dana dari pusat ditarik kembali. Inilah kesempatan kita memperjuangkannya untuk kepentingan masyarakat,” harapnya.

Kepala BBPJN Wilayah V Sumsel, Kiagus Syaiful Anwar memastikan, pengerjaan fisik Fly Over di kawasan Angkatan 66 Palembang akan dimulai bulan November 2021. Karena Pemprov Sumsel melalui Dinas PUBM&TR Sumsel memastikan untuk pembebasan lahan itu sudah selesai Oktober nanti.

“Awalnya kontrak akan dilaksanakan pada 2022, tapi provinsi memastikan jika lahan sudah selesai dan sudah lelang pada Oktober nanti, maka akhir November bisa groundbreaking,” singkatnya. (Nat)

Berita Terkait

Bupati Toha Terima Aspirasi Buruh, Instruksikan Pembentukan Satgas Terpadu Penegakan Kepatuhan Perusahaan
Polres Empat Lawang Salurkan Bantuan ke Panti Asuhan Bersinar Muhammadiyah
Kantor Bupati Empat Lawang Terbakar, Ruang Sekda hingga Bagian Hukum Terdampak
Pengusaha OT dan Ulama OKI Dukung Larangan Musik Remix dan DJ
Gencarkan Program ‘Polidik’, Polsek Buay Madang Timur Masuk Sekolah Cegah Bullying dan Narkoba
Pimpin Analisa dan Evaluasi, Kapolsek Buay Madang Timur Tekankan Atensi Judol hingga Ketahanan Pangan
Ibu Yefran Firmansyah Minta Terdakwa Dihukum Berat
Kejari Muba Kembali Tetapkan Tersangka Kasus Pengalihan dan Penguasaan Aset Pemkab Muba.

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 21:46 WIB

Bupati Toha Terima Aspirasi Buruh, Instruksikan Pembentukan Satgas Terpadu Penegakan Kepatuhan Perusahaan

Senin, 9 November 2026 - 21:43 WIB

Polres Empat Lawang Salurkan Bantuan ke Panti Asuhan Bersinar Muhammadiyah

Senin, 9 November 2026 - 21:41 WIB

Kantor Bupati Empat Lawang Terbakar, Ruang Sekda hingga Bagian Hukum Terdampak

Senin, 9 November 2026 - 20:19 WIB

Pengusaha OT dan Ulama OKI Dukung Larangan Musik Remix dan DJ

Senin, 9 November 2026 - 19:54 WIB

Pimpin Analisa dan Evaluasi, Kapolsek Buay Madang Timur Tekankan Atensi Judol hingga Ketahanan Pangan

Berita Terbaru

Foto kegiatan saat Diskusi dan Deklarasi Larangan Musik Remix dan DJ yang digelar di Mapolres OKI,

Ogan Komering Ilir

Pengusaha OT dan Ulama OKI Dukung Larangan Musik Remix dan DJ

Senin, 9 Nov 2026 - 20:19 WIB