SUARAPUBLIK.ID, OKI – Trend belanja digital pemerintah daerah di Sumatera Selatan semakin meningkat. Setelah beberapa pemerintah Kabupaten/Kota bakal mengimplementasi transaksi belanja langsung melalui Bela Pengadaan LKPP giliran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) juga bakal menerapkan.
“Transaksi digital belanja langsung pemerintah melalui marketplace pada sektor publik merupakan inovasi. Kita ingin supaya sektor publik itu belanjanya semakin lama semakin ringkas denga koridor-koridor kepatuhan yang dijunjung tinggi,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OKU Timur, Arfan Hermawan, ST, MM saat berkunjung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI di Kayuagung, Senin, (27/6/2022).
Lebih penting menurut Arpan, belanja pemerintah melalui portal Belapengadaan LKPP ini memberi kemudahan kepada pelaku usaha lokal baik dari segi transparansi transaksi serta mengangkat pelaku UMKM go digital.
“Kedatangan kami ke OKI untuk melihat best practice penerapan transaksi belanja langsung melalui marketplace tentu membawa manfaat bagi badan publik itu sendiri dan yang penting memudahkan penyedia lokal khususnya perusahaan pers maupun pelaku UMKM” terang dia.
Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI, Alexsander, SP, M. Si menjelaskan digitalisasi belaja langsung pemerintah melalui Bela Pengadaan selain untuk memenuhi amanat regulasi juga menguntungkan, dari segi kemudahan akses, kecepatan proses, keluasan jangkauan, dan efisiensi waktu.
“Salah satu perwujudan digitalisasi pengelolaan keuagan negara adalah melalui Belapengadaan terutama dalam pembayaran belanja pemerintah dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) maupun Ganti Uang (GU),” terangnya.
Alex menerangkan keunggulan Belapengadaan LKPP adalah integrasi antara marketplace, digital payment, dan pemungutan atau pembayaran pajak.
“Perangkat daerah dapat melakukan pemesanan pembelian barang secara online dan pembayaran secara digital yang telah dilengkapi dengan pemungutan pajaknya. Marketplace jadi penghubung antara OPD, vendor UMKM, perbankan, dan Bendahara keuangan dalam satu ekosistem,” terangnya.
Seluruh proses pemesanan barang/jasa, pembayaran, serta pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan oleh beberapa user yang berbeda dan dilakukan secara online melalui toko daring Mbiz Market sebagai salah satu Penyelenggara Pengadaan Melalui Sistem Elektorik (PPMSE) yang dilisensi LKPP RI
“Proses transaksi dari beberapa tahapan end-to-end process seluruhnya dilakukan secara online. Dengan demikian, Belapengadaan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah” papar dia
Perbedaan belanja langsung melaui marketplace di Belapengadaan dengan toko daring umum menurut Alex dari segi G to B, atau Government to Business serta multifungsi.
“Digital platform Belapengadaan LKPP ini multifungsi. Artinya kepentingan Pemerintah dijadikan satu dengan kepentingan perbankan kalau untuk pembayaran, dan dijadikan satu dengan perpajakan serta transaksi langsung ke vendor atau UMKM dalam satu sistem. Tentu berbeda dengan marketplace populer lainnya,” tutupnya. (Dhi)
