Suara Publik –

Tag: Pemkab Lahat

  • Minta Hentikan Job Fit PJ Bupati Lahat Diminta Jangan Buat Gaduh

    Minta Hentikan Job Fit PJ Bupati Lahat Diminta Jangan Buat Gaduh

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Ratusan massa yang mengatasnamakan Barisan Muda Lahat dan Fron Pemuda Lahat Bangkit, Senin (29/4/2024) menggelar aksi didepan kantor Pemkab Lahat. Dalam tuntutanya massa meminta Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid, SSTP MSi, agar menghentikan pelaksanaan job fit (uji kesesuaian) yang kini digelar Pemkab Lahat. Kericuhan antara Massa dan anggota Polres Lahat, nyaris terjadi saat massa memaksa masuk ke halaman parkir Kantor Pemkab Lahat, yang sebelumnya sudah dijaga anggota Polres Lahat dan Sat POL PP Lahat.

    Anton, perwakilan massa dalam saat menyampaikan orasinya mengatakan pelaksanaan job fit yang dilakukan Pj Bupati Lahat saat ini diduga kuat ada kepentingan politikpolitik dibelakangnya.Menurutnya, pergesaran dan mutasi pejabat saat ini bukan sesuatu yang mendesak. Sebaliknya rencana mutasi yang akan dilakukan hanya membuat gaduh warga Lahat dan khususnya bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Job fit tidak ada anggaran dan direncanakan sebelumnya. Tapi PJ terkesan memaksakan diri untuk job fit dan muaranya akan dilakukan mutasi. Pj itu belum lama menjabat. Jika memang ada kepala dinas atau pejabat SKPD yang kinerja belum sesuai seharusnya diingatkan dahulu, ditegur dahulu, diajarkan bagimana cara kerja. Gak mau langsung di rolling, “sampainya.

    Lagi pula, Lahat tidak lama lagi akan melaksanakan Pilkada dan sebagaimana diketahui bersama enam bulan sebelum penetapan kepala daerah tidak boleh ada mutasi. Untuk itu, pihaknya meminta Pj Bupati menghentikan job fit dan jangan membuat gaduh.

    “Ini malah akan menggeser dana biaya tak terduga BTT yang seharusnya untuk bencana digunakan untuk job fit, ” Tegasnya.

    Selain PJ Bupati Lahat, massa juga menuntut anggota DPRD Kabupaten Lahat, untuk lebih pro aktif dalammenjalankan fungsi pengawasan. Kemudian meminta DPRD Lahat memanggil stake holder terkait guna mempertanyakan urgensi pelaksanaan uji kompetensi atau uji kesesuaian mutasi pejabat dilingkungan pejabat pratama Pemkab Lahat.

    “Kita minta DPRD Lahat mendesak Pj Bupati Lahat agar menghentikan pelaksanaan job fit terlebih sudah membuat gadu, ” Ujar Deka Mandala, yang juga perwakilan massa.

    Terpisah, menanggapi hal itu, Ketua DPRD Lahat, Fit rizal Homisi, ST mengungkapkan soal peran DPRD dalam menyoriti pelaksanaan sudah dilakukan. Diterangkan Fit rizal, pihaknya sudah memberikan rekomendasi atas usalan Pemkab Lahat. Pertama bahwa DPRD Lahat menyetujui usulan Pemkab Lahat terkait pergesaran dana BTT untuk tanggal darurat bencana di Kecamatan Kikim.

    “Jadi Pemkab itu mengusulkan dilakukan pergesaran BTT satu untuk tanggal darurat bencana di Kikim dan itu kami setuju, ” Ujarnya, saat dihubungi.

    Usalan kedua, Pemkab meminta agar dana BTT digunakan untuk pelaksanaan job fit. Namun, usul itu tidak disetujui DPRD Lahat dan kami memberikan rekomendasi atas ketidaksetujuan itu. “Sudah kita layang akan surat rekomendasinya bahwa kami tidak setuju ada pergesaran dan BTT untuk job fit, ” Terang Fitrizal.

    Fitrizal menambahkan jika ingin job fit sebaiknya diusulkan dan dilaksanakan untuk APBD Perubahan saja. “Ya kita sudah lakukan peran kita dan memang kita lihat persoalan job fit bikin heboh belakangan ini, “sampainya.

    Sementara itu, Asisten II Marjono, mengatakan saat ini masih menunggu hasil rekomendasi yang di layangkan DPRD Lahat. “Jadi saat ini kitaasih sama sama menunggu apa rekomendasi yang di berika dewan dan apa hasilnya nanti, ” Jelasnya singkat. (sm)

  • Diskresi Pj Bupati Lahat Terhadap Job Fit Tidak Ada Dasar Hukumnya

    Diskresi Pj Bupati Lahat Terhadap Job Fit Tidak Ada Dasar Hukumnya

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Ketua DPC Peradi Lahat Raya (Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang) Rusdi Hartono Somad SH menilai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Lahat dengan Forum Masyarakat Peduli Kabupaten Lahat (FMPKL) perihal pelaksanaan Assessment dan Job Fit Pejabat Pemerintahan jelas dan gamblang.

    “Dari apa yang dijelaskan dan dipaparkan oleh Kepala OPD sangat jelas bahwa Job Fit ini karena perintah Pimpinan (Pj Bupati) yang mengarahkan BKPSDM Lahat mengusulkan Job Fit,” ungkap Rusdi dalam RDP ruang rapat DPRD, Jumat (26/4/2024).

    Sehingga disampaikan Rusdi, jelas kenapa tidak dianggarkan Job Fit pada tahun ini (2024) karena memang BKPSDM sudah mengkaji dan mempertimbangkan pelaksanaan Pilkada.

    “Karena perintah Pj Bupati dan harus diusulkan Job Fit sehingga terjadilah penggeseran anggaran untuk dilaksanakan Job Fit,” kata Rusdi.

    Seyogyanya dilanjutkan Rusdi, Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) digunakan ataupun diperuntukkan untuk bencana alam yang sifat urgen, namun Pemerintah mengalihkan dana BTT untuk Pelaksanaan job Fit.

    “Apakah pelaksanaan Job Fit itu urgen dan mendesak. Itu jadi pertanyaan saya. Saya nilai itu belum urgen, apa lagi dana bukan sedikit menelan dana sekitar 1,6 Milyar,” ujar Rusdi.

    Jadi bisa disimpulkan ditegaskan Rusdi, Diskresi Pj Bupati Lahat terhadap Job Fit tidak ada dasar hukumnya, jika dirunut peristiwa hukum terjadinya pergeseran untuk anggaran Job Fit ini adalah kehendak dari Pj Bupati bukan karena kebutuhan.

    “Peristiwa hukum yang seperti ini, apalagi masih sangat banyak hal sangat abu-abu, bukan tidak mungkin dapat merugikan keuangan negara, 1,6 M bukan sedikit,” tegasnya.

    Rusdi berharap DPRD dapat bersikap tegas terhadap Eksekutif anggaran tidak semena-mena dalam menggunakan anggaran, apa lgi anggaran 2024 sudah di sahkan.

    “Saya berharap DPRD setelah RDP ini bisa tegas terhadap Eksekutif,” ucap Rusdi.

    Ditempat sama, Ketua Komisi II DPRD Iduar Alamsyah SE mengatakan, alasan untuk menggeser anggaran itu sangat dipaksakan bahkan telaah akademik hanya untuk menjustifikasi keinginan Pj Bupati Lahat.

    “Perwakilan Rakyat saja baru tahu adanya penggeseran anggaran apa lagi dana BTT digeser untuk Job Fit, apakah itu urgen,” tanya Iduar.

    Sementara itu, Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi menyimpulkan hasil RDP diantaranya merekomendasikan menggeser anggaran BTT di Kikim, Menunda pelaksanaan Job Fit dan Assessment dan pendalaman evaluasi APBD akan dilaksanakan Banggar.

    “Setelah ini DPRD akan memanggil TAPD untuk meminta penjelasan lebih detail,” ujarnya. (sm)

  • Tak Ada Anggaran, Pemkab Lahat Paksakan Asesment dan Job Fit

    Tak Ada Anggaran, Pemkab Lahat Paksakan Asesment dan Job Fit

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT -Kendati sudah ada contoh kegagalan mutasi yang terjadi di Pemkab Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pemkab Lahat berencana untuk menggelar Asesment dan Job Fit bagi pejabat eselon II.

    Selain rentan pelanggaran melakukan mutasi saat ini, ternyata Pemkab Lahat juga tidak menganggarkan untuk pelaksanaan Asesment dan Job Fit.

    Hal ini seperti diakui Sekda Pemkab Lahat, Chandra, SH saat diwawancara usai melakukan rapat tindak lanjut hasil kajian dan telaah naskah akademik terkait Asesment dan Job Fit pimpinan tinggi pratama Pemkab Lahat, Kamis (18/4/2024).

    Dikatakanya jika Asesment dan Job Fit merupakan hal lumrah yang dilaksanakan kaitanya sebagai wujud untuk meningkatkan kinerja pejabatdan pelayanan kepada masyarakat.

    “Ya rencana adanya Asesment dan Job Fit saat sedang berproses. Bahkan hari ini dilakukan kajian dan telaah naskah akademik terkait Asesment dan Job Fit pimpinan tinggi pratama Pemkab Lahat. Nah kapan pelaksanaanya belum bisa dipastikan, ” Ujarnya.

    Chandra juga tidak menapik jika saat ini tidak anggaran untuk melaksanakan hal tersebut. Namun demikian saat ini Pemkab Lahat sedang mengupayakan anggaran itu.

    Ditanya soal kekhawatiran tidak akan disetujui Kemendagri, Chandra mengatakan pihaknya akan melakukanya jika tidak melanggar dan mendapat persetujuan dari kemendagri.

    “Sejauh ini sudah ada respon dari Kemendagri untuk menggelar Asesment dan Job Fit, ” Sampainya.

    Sementara, PJ Bupati Lahat, Muhammad Farid, SSTP, MSi rencana Asesment dan Job Fit selanjut melakukan mutasi tidak lepas untuk meningkatkan disiplin, profesionalisme, efektif dan efesien dalam bekerja bagi para ASN.

    Menurutnya, saat ini kinerja ASN dituntut cepat dan mampu melayani masyarakat dengan baik.

    Dikatakan Farid, Asesment dan Job Fit sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut. Namun demikian, rencana Asesment dan Job Fit yang akan digelar tidak akan menabrak aturan.

    “Tentu aturan dan izin Kemendagri akan jadi landasan kita dalam melakukan Asesment dan Job Fit. Ya tentu kita akan belajar juga dari Musi Rawas kenapa meraka gak disetujui oleh Kemendagri saat melakukan rotasi pejabat,” ujarnya.

    Sementara, isu rotasi Pejabat Pratama di lingkungan Pemkab Lahat, saat ini canter dikalangan pegawai.

    Tak sedikit yang mengkaitkannya dengan Politik lantaran Pilkada Lahat, akan digelar November mendatang.

    “Ya isu isu mau ada mutasi. Sebaiknya tidak dilakukan karena tidak lama lagi mau Pilkada sebab Mutasi bisa memanaskan suhu apalagi dikalangan ASN. Kita berharap ASN bisa dinetralkan jangan ditarik sana sini, ” ujar HN, yang minta namanya tak disebut. (sm)

  • Ops Ketupat Musi 2024 di Lahat, Dirikan 8 Pos

    Ops Ketupat Musi 2024 di Lahat, Dirikan 8 Pos

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Bertempat di halaman apel Mapolres Lahat, telah berlangsung Apel Gelar Pasukan Ops Ketupat Musi 2024. Acara ini diselenggarakan dalam rangka pengamanan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

    Pimpinan apel, Pj Bupati Lahat M. Farid SSTp. MSi, turut hadir dalam kegiatan tersebut, bersama dengan Kapolres Lahat, AKBP God Parlasro S. Sinaga SH. SIK. MH, dan Komandan Kodim 0405 Lahat Letkol Inf Azis Komarudin SE. MIP, serta pejabat utama Polres, kepala dinas, Pejabat Pemda Lahat, kapolsek, dan personel Polres Lahat.

    Dalam amanatnya, Pj Bupati Lahat membacakan amanat Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo. MSi, yang menegaskan bahwa Apel Gelar Pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Ops Ketupat tahun 2024.

    Hal ini merupakan komitmen nyata dari sinergitas TNI-Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

    Untuk menjawab tantangan ini, TNI-Polri beserta stakeholder lainnya akan melaksanakan Operasi Terpusat dengan sandi Ops Ketupat, yang akan berlangsung selama 13 hari, mulai dari tanggal 4 hingga 16 April 2024.

    Polres Lahat dalam rangka Ops Ketupat Musi 2024 akan mendirikan 8 pos, yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos pantau yang tersebar di wilayah hukum Polres Lahat.

    Seluruh upaya dan perkembangan di lapangan akan diimbangi dengan strategi komunikasi publik yang baik.

    Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui informasi yang diperlukan melalui berbagai saluran komunikasi, sehingga perayaan dan pengamanan dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dapat berjalan dengan aman dan nyaman bagi semua pihak. (sm)

  • Disperindag Datangi Dua SPBU di Pendopo 

    Disperindag Datangi Dua SPBU di Pendopo 

    SUARAPUBLIK.ID, EMPAT LAWANG – Setelah sebelumnya Dua (2) stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang tepatnya di jalur Mudik sepanjang jalan Lintas Sumatera, kali ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama dengan Polres Empat Lawang melakukan pengawasan di SPBU yang berada di Kecamatan Pendopo.

    Kepala Disperindag Empat Lawang H M Taufik mengatakan, pengawasan SPBU di Tebing Tinggi sudah dilakukan dan kali ini di wilayah Pendopo.

    “Di Pendopo ini ada Dua SPBU yakni di Kelurahan Beruge dan arah Desa Landur,” ucap Taufik, Rabu (3/4).

    Masih dikatakan Taufik, pengawasan SPBU sengaja dipantau dan dicek ulang menjelang hari raya idul Fitri.

    “SPBU yang kita datangi termasuk dalam jalur mudik sehingga Bahan Bakar Minyak (BBM) jelas sangat dibutuhkan oleh pemudik,” kata Taufik.

    Menurut Taufik, Pengawasan yang dilakukan berupa uji kelayakan alat di SPBU agar tidak adanya terjadi takaran yang tidak tepat, sehingga dapat merugikan para konsumen dalam membeli BBM, khususnya yang berada pada jalur mudik.

    “Pengawasan SPBU bukan hanya dari Disperindag saja melainkan Polres Empat Lawang juga ikut memantau dan mengecek,” ungkap Taufik. (sm)

  • Hadapi Idul Fitri, Polres dan Kodim Gelar Apel Gabungan 

    Hadapi Idul Fitri, Polres dan Kodim Gelar Apel Gabungan 

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT  – Bertempat di Lapangan Apel Polres Lahat, Komandan Kodim 0405 Lahat, Letkol Inf. Azis Komarudin SE. SIP, memimpin apel gabungan bersama Kapolres Lahat AKBP God Parlasro S. Sinaga SH. SIK. MH, serta memberikan pengarahan kepada personel yang hadir, Selasa, 02 Maret 2024.

    Apel bersama ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Utama (PJU), Kapolsek, Perwira, dan Bintara Polres Lahat, serta PJU Kodim, para Danramil Kodim 0405 Lahat, dan personel Kodim 0405 Lahat.

    Tujuan dari apel gabungan ini adalah untuk menunjukkan kebersamaan, sinergitas, dan solidaritas antara TNI-Polri, khususnya di wilayah hukum Polres Lahat.

    Komandan Kodim 0405 Lahat menyampaikan bahwa apel gabungan ini adalah wujud nyata dari sinergitas TNI-Polri, terutama dalam menghadapi pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

    Hal ini juga bertujuan agar Polres dan Kodim dapat intensif melakukan kegiatan kemasyarakatan bersama.

    Dandim mengharapkan agar seluruh personel Polres dan Kodim tetap solid dan bersinergi dalam menjalankan tugas negara sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

    Apel bersama ini juga dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi senggolan atau benturan antara personel Polres dan Kodim di lapangan, serta untuk mengatasi gangguan kamtibmas.

    Tidak ada kekuatan lain yang dapat menggantikan kekuatan TNI dan Polri, oleh karena itu, penting untuk menjaga kekompakan dan tidak membiarkan adu domba dengan pihak lain.

    Seluruh permasalahan di lapangan diharapkan dapat diselesaikan dengan kepemimpinan masing-masing.

    Pimpinan juga menekankan agar seluruh personel melaporkan secara langsung kepada atasan jika menemukan anggota TNI yang tidak senang saat ditegur atau ditindak oleh petugas Polres di lapangan karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

    Begitu pula, personel Polres diminta untuk tidak bertindak semena-mena terhadap personel Kodim.

    Intinya, penting untuk selalu menjaga solidaritas dan sinergi antara Polres dan Kodim, serta memastikan bahwa semua permasalahan dapat diselesaikan dengan kepemimpinan yang baik. (sm)

  • Gelar Pasar Murah, Pj Bupati Lahat Sampaikan ini

    Gelar Pasar Murah, Pj Bupati Lahat Sampaikan ini

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat menggelar gerakan pangan murah di Lapangan RD PJKA Bandar Agung, Kecamatan Lahat.

    Kegiatan bekerjasama dengan Bulog Lahat ini diselenggarakan pada Senin, 1 April 2024.

    Paket sembako yang ditawarkan, termasuk beras SPHP 5 Kg, tepung 1 Kg, dan minyak goreng 1 L. Dijual dengan harga 84 Ribu Rupiah.

    Harga ini jauh lebih hemat dibandingkan dengan harga pasaran, dengan selisih sekitar 14 ribu rupiah.

    Total 10 ton beras, 1000 Kg tepung, dan 1000 liter minyak goreng disediakan untuk dijual kepada masyarakat.

    Kepala Dinas Ketahanan Kabupaten Lahat, Ibni Noris, SH.MM, mengatakan. Bahwa pasar murah ini dapat membantu masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri 1445 H.

    Sementara Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Lahat, Muhammad Farid, S.STP.M.Si, menambahkan bahwa pasar murah ini juga memiliki dampak positif lainnya, yaitu menekan keberadaan tengkulak yang kerap memainkan harga.

    “Diharapkan akan terjadi penstabilan harga dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” sampainya.

    Inflasi, yang merupakan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar dalam periode tertentu, menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat. (sm)

  • Beberapa Jalan di Kota Lahat Ditambal

    Beberapa Jalan di Kota Lahat Ditambal

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Untuk mempersiapkan arus mudik balik yang diperkirakan meningkat menjelang libur panjang, Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Lahat mengambil langkah proaktif dengan memperbaiki jalan utama dalam kota.

    Perbaikan jalan menitikberatkan penutupan lubang dan perbaikan permukaan jalan yang rusak. Seperti di beberapa lubang berbahaya di Jl RE Martadinata, Jl Mayor Ruslan, dan titik lainnya.

    “Sesuai arahan Pj Bupati Lahat Muhammad Farid. Langkah ini diambil untuk memastikan jalan utama dalam kota siap menghadapi volume kendaraan yang meningkat saat arus mudik balik,” ujar Kepala Dinas PUPR Mirza ST, Sabtu (30/3).

    Lanjutnya, perbaikan jalan tersebut merupakan prioritas utama Pemerintah Kabupaten dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Terutama saat musim mudik balik seperti ini.

    “Pentingnya kondisi jalan yang baik bagi keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan. Khususnya saat arus mudik balik. Oleh karena itu, kami telah mengambil langkah cepat untuk memperbaiki jalan utama dalam kota agar siap digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

    Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan berkendara dengan hati-hati. Demi keselamatan bersama selama musim mudik balik ini.

    “Dengan adanya perbaikan jalan diharapkan arus mudik balik akan berjalan lancar dan aman bagi semua pihak yang terlibat,” tuturnya.

    Sementara itu, warga Lahat juga berharap ada perbaikan jalan di Kawasan Jarai Area meliputi Kecamatan Jarai, Suka Merindu, Pajar Bulan, dan Muara Payang mengeluh.

    Pasalnya, jalan lintas Lahat menuju ke Lintang Kabupaten Empat Lawang mengalami kerusakan parah.

    Kerusakan jalan yang menjadi kewenangan provinsi tersebut, tentunya sangat memprihatinkan. Lantaran bisa membahayakan pengguna jalan yang melintas.

    Kerusakan jalan terjadi di beberapa titik, dari tingkat sedang hingga parah. Dan Kota Pagaralam tersebut kondisinya rusak parah sepanjang sekitar 15 kilometer kurang lebih.

    “Kami berharap pemerintah atau dinas terkait dapat segera memperbaiki jalan yang kondisinya sangat rusak parah. Karena membahayakan pengguna jalan. Apa lagi lubang jalan tersebut sudah begitu dalam,” ujar Herlin warga Pagaralam.

    Lanjutnya, harapannya agar jalan tersebut segera diperbaiki. Apalagi saat ini jelang lebaran, tentu mobilitas akan tinggi karena banyak yang mudik. Maupun silaturahmi dengan keluarga saat lebaran nanti.

    “Jalannya sudah berbulan-bulan rusak. Bila kondisi seperti ini terus bisa menghambat aktivitas warga,” ungkapnya.

    Menyikapi hal itu, Kepala Dinas PUBM-TR Sumsel M Afandi melalui Kepala UPTD Lahat PUBM-TR Sumsel Parlin mengatakan jalan tersebut masuk ruas Pagaralam-Tanjung Raya.

    “Untuk 2024 ini akan ada perbaikan/rehabilitasi ruas jalan tersebut. “Masih proses pengadaan barang dan jasa/proses lelang dan mudah-mudahan segera diperbaiki, terima kasih,” ujarnya.

    Disinggung ada perbaikan sementara jelang lebaran mengingat bakal banyak pengendara yang melintas. “Mudah- mudahan setelah kontrak bisa segera ditindaklanjuti, terima kasih,” tuturnya. (sm)

  • Pj Bupati Lahat Usulkan 6.561 Kuota Rekrutmen ASN 2024

    Pj Bupati Lahat Usulkan 6.561 Kuota Rekrutmen ASN 2024

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Untuk memenuhi kebutuhan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemkab Lahat tahun 2024 ini kembali akan membuka rekrutmen ASN, baik dari jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

    Jika dilihat dari prinsip kebutuhan pegawai, kebutuhan ASN untuk Pemkab Lahat masih sangat banyak. Karena itu, di tahun 2024 ini, Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid SSTP MSi sudah menyampaikan usulan pengadaan formasi rekrutmen ASN kepada Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RIm.

    “Usulan sudah disampaikan ke Kemenpan RB. Pemkab Lahat siap mengalokasikan anggaran untuk pengadaan Pegawai ASN Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Muhammad Farid, Rabu (20/3/2024).

    Dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) terkait ketersediaan anggaran yang ditandatangani Rabu (31/1/2024), Pj Bupati Lahat dalam poin satu sudah menyatakan, Pemkab Lahat siap mengalokasikan anggaran gaji ASN, tunjangan ASN, pelatihan dasar CPNS, dan pengembangan kompetensi ASN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Dengan total usulanl sebanyak 6.561 ASN.

    “Usulan yang disampaikan sebanyak 6.561 orang. CPNS sebanyak 2.034 orang, PPPK sebanyak 4.527 orang,” sampainya.

    Sementara, Kepala BKPSDM Lahat, M Aries Farhan, melalui Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur, Anton Akbar menjelaskan, jumlah yang diusulkan tersebut didapat berdasarkan hasil rekapitulasi Bidang Organisasi Setda Lahat, yang melihat berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK) dari tiap OPD jajaran Pemkab Lahat.

    “Formasi yang mendominasi yakni tenaga kesehatan, guru dan Satpol PP. Untuk juknis lebih lanjut belum ada, kita tunggu info dari BKN dulu. Kemarin yang keluar baru surat persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN tahun 2024,” jelas Anton. (sm)

  • Oknum Kecamatan Kimteng Diduga Lakukan Pungli Pengurusan Sporadik

    Oknum Kecamatan Kimteng Diduga Lakukan Pungli Pengurusan Sporadik

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Oknum Kecamatan Kikim Tengah (Kimteng) Lahat diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pengurusan sporadik tanah.

    Sanderson Syafe’i selaku pemilik tanah di Desa Tanjung Aur mengaku dimintai uang sebesar Rp 300 ribu oleh pihak kecamatan ketika mengurus sporadik pembuatan sertifikat tanah pada tanggal 4 Maret 2024.

    “Saat datang ke Kantor Camat Kikim Tengah, langsung diarahkan oleh Camat kebagian Kasi Pemerintah” kata Sanderson Syafe’i, ST.SH, Minggu (10/3) saat dibincangi awak media di rumahnya.

    Kasi Pemerintah berinisial R langsung memeriksa dokumen dan segera memproses, saat ditanya berapa biayanya, dengan lugas menyebutkan 300 ribu. Ketika ditanya dasar hukumnya, R langsung berkelit menjawab sukarela dengan nada ragu, tambah Sanderson.

    Mendapat jawaban yang tidak wajar, Sanderson minta R menghadirkan Camatnya untuk mengkonfirmasi tentang kebenaran pungutan pembuatan sporadik tanah, ternyata secara tegas Camat N mengakui tau dugaan Pungli yang dilakukan R, jelas Ketua YLKI Lahat.

    “Pungli ini meresahkan dan melawan hukum pasti merugikan masyarakat. Ketika Camat N diminta untuk mengembalikan uang diduga dari hasil Pungli sporadik yang sudah dipungut berdasarkan data tercatat, dengan tegas tidak mau,” tambah Sanderson.

    Hingga saat ini surat tanah milik Sanderson Syafe’i di desa Tanjung Aur Kikim Tengah belum selesai pengurusan sporadiknya tentunya sangat merugikan dan malah dituding oleh oknum Kecamatan tersebut sebaliknya “kasus ini telah direncanakan”, tambah Sanderson.

    Hal ini juga sudah dilaporkan Sanderson ke Pj Bupati Lahat dengan rekaman video saat terjadinya dugaan pungli dengan oknum R. Dia berharap Pj Bupati Lahat dapat merespon laporan tersebut.

    Terpisah Kajari Lahat, Toto Roedianto, SH merespon dengan menjadwalkan pertemuan untuk membahas kasus ini. Dalam waktu dekat Sanderson akan membuat laporan atas kerugian yang dialaminya dan dugaan Pungli.

    Pengacara muda ini meminta Kajari Lahat mengusut tuntas praktik dugaan pungli Sporadik Tanah merupakan pelayanan publik ini dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) karena datanya jelas dan tidak menutup kemungkinan terjadi secara terstruktur dan masif di 21 Kecamatan se Kabupaten Lahat, pungkasnya.

    Sebelumnya pada saat penandatanganan surat dengan Kepala Dusun ( KADUS) V berinisial P ditanyakan biaya tentang biaya pengurusan sporadik tanah berkisar 300 ribuan kemarin ada yang 600 tapi tidak tau mengurus sendiri atau lewat perantara, tutupnya.

    Ombudsman RI dalam keterangan persnya, pengurusan sporadik atau surat keterangan tanah (SKT) merupakan layanan yang tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu, jika warga yang mengurus sporadik dikenai biaya, segala biaya yang ditimbulkan menjadi ilegal. Artinya yang dilakukan oknum Camat merupakan pungutan liar (Pungli) dan termasuk sebagai tindakan pidana. (sm)

  • BAZNAS Tetapkan Besaran Zakat Fitrah dan Fidyah Ramadan

    BAZNAS Tetapkan Besaran Zakat Fitrah dan Fidyah Ramadan

    SUARAPUBLIK.ID,.LAHAT – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lahat, telah menetapkan besaran zakat fitrah dan fidyah Ramadan 1445 Hijriah. Persetujuan tersebut dibubuhi tanda tangan melalui nota kesepakatan di Kantor Kementerian Agama (Kanmenag).

    “Untuk zakat fitrah berupa beras minimal 2,5 kilogram, sedangkan bila dibayarkan dengan uang sebesar Rp 40.000 perjiwa, sama halnya dengan fidyah atau kebutuhan makan satu hari,” ungkap Ketua Baznas Lahat, H Hamdi Arsal, Rabu 20 Maret 2024.

    Dirinya menambahkan, sebelum ditetapkan terlebih dahulu pihaknya melakukan survey, sebut saja pedagang pasar, petani dan Badan Urusan Logistik (Bulog). Setelah itu barulah diambil harga pertengahan.

    “Misalkan untuk beras ditingkat petani dihargai kisaran Rp 15.000-Rp 16.000 perkilonya, sedangkan di pasar Rp 16.000-Rp 18.000. maka kita ambil angka tengahnya Rp 16.000×2,5 Kg didapatkan Rp 40.000. begitu juga dengan fidyah ditentukan perhari perjiwa, mengapa zakat fitrah ini setiap tahunnya berbeda dengan daerah lain,” papar dirinya.

    Ia mengemukakan, penetapan besaran Zakat Fitrah dan fidyah mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

    “Sudah bisa menunaikan Zakat Fitrah, waktunya sampai sebelum matahari terbit pada pelaksanaan shalat Idul Fitri,” sebutnya.

    Dirinya menyebutkan, untuk pembayarannya sendiri bisa dilaksanakan kepada panitia zakat di tiap-tiap masjid, ataupun langsung ke bersangkutan pun tidak apa-apa.

    “Asalkan niat kita berzakat fitrah maupun fidyah bagi mereka yang mampu, supaya diberikan kepada orang tidak mampu, dan hukumnya wajib dikerjakan,” ulas dia.

    Tidak hanya, sambungnya, zakat fitrah semata, zakat mal pun dapat dilaksanakan. Hanya saja, masih sedikit masyarakat melakukannya.

    “Terpenting nawaitunya untuk dikerjakan, membantu penduduk dari sisi ekonomi serba kekurangan, dan wajib kita bantu meringankan beban mereka,” harap H Hamdi Arsal.

    Sekedar informasi, penandatanganan dilakukan oleh perwakilan lembaga atau instansi pemerintahan dan organisasi Islam. Diantaranya Nadhatul Ulama (NU) Lahat, Muhammadiyah Lahat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lahat, Baznas Lahat, Kesra Lahat, Pengadilan Agama Lahat, Pokjawas PAI Lahat, Pokjawas Madrasah, dan Kepala Kemenag Lahat.

  • Forkompinda Sidak Pasar dan Cek Ketersediaan 

    Forkompinda Sidak Pasar dan Cek Ketersediaan 

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Polres Lahat bersama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Lahat melaksanakan operasi pasar sidak dan pemeriksaan ketersediaan beras di gudang Bulog Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Rabu, 28 Februari 2024,

    Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengawasi harga sembilan bahan pokok (sembako) serta memastikan stabilitas harga di pasaran guna mengendalikan inflasi.

    Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres Lahat, AKBP God Parlasro, S. Sinaga, SH.SIK.MH, serta dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Sekda Lahat Chandra, SH.MM, dan perwakilan dari instansi terkait lainnya. Mereka melakukan inspeksi mendadak ke pasar PTM Pasar Lama dan gudang Bulog Desa Manggul.

    Ketersediaan beras di gudang Bulog masih dinilai mencukupi dan terjangkau oleh masyarakat dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp. 10.900 per kilogram.

    Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Lahat bersama Polres Lahat berencana untuk segera melaksanakan operasi pasar murah sebagai langkah antisipatif mengingat beberapa harga sembako di pasaran mulai naik.

    Kapolres Lahat mengingatkan masyarakat agar tidak panik menghadapi situasi ini dan menegaskan bahwa pihak berwenang akan menyelidiki setiap tindakan penimbunan beras untuk kepentingan pribadi. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai adanya penimbunan beras oleh distributor atau pedagang lainnya di wilayah hukum Polres Lahat. (sm)

  • Rapat Diskusi Forkopimda, OPD/Instansi Terkait, dan Partai Politik di Kabupaten Lahat: Menyatukan Persepsi Menuju Pemilu 2024 yang Aman dan Lancar

    Rapat Diskusi Forkopimda, OPD/Instansi Terkait, dan Partai Politik di Kabupaten Lahat: Menyatukan Persepsi Menuju Pemilu 2024 yang Aman dan Lancar

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT- Bertempat di Rumah Dinas Bupati Lahat menjadi saksi pertemuan penting antara Kepolisian Resort Lahat (Polres), berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi terkait, dan perwakilan partai politik dalam sebuah rapat diskusi yang bertujuan untuk menyatukan persepsi dan komitmen menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang aman dan lancar di Kabupaten Lahat, 18 Februari 2024 – Pada hari Minggu malam, tepatnya pukul 21.00 WIB.

    Kapolres Lahat, AKBP Got Parlasro S.Sinaga SH.SIK.MH, turut hadir dalam rapat tersebut bersama dengan sejumlah tokoh penting lainnya seperti Pj Bupati Lahat Muhammad Farid, S.STP., M.Si., Dandim 0405 Letkol Inf. Asis Kamarudin, S.E., M.I.P., Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat Chandra, S.H., M.M., dan sejumlah tokoh lainnya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta perwakilan partai politik.

    Dalam sambutannya, Pj Bupati Lahat Muhammad Farid, S.STP., M.Si. menekankan pentingnya rapat tersebut sebagai wadah untuk menyatukan semangat, persepsi, dan pandangan dalam rangka memastikan jalannya Pemilu 2024 di Lahat dengan damai dan lancar. Komitmen untuk menjaga stabilitas iklim pemilu yang baik diungkapkan oleh Forkompinda, KPU, dan Bawaslu.

    Komisioner KPU Lahat Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Eva Metriani, S.E memberikan laporan terkait tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan, namun juga menggarisbawahi adanya kendala teknis yang sedang diperbaiki, khususnya terkait aplikasi Sirekap. Beliau menyampaikan bahwa KPU-RI telah memberikan instruksi untuk perbaikan aplikasi tersebut guna meminimalisir kesalahan dalam penginputan.

    Selanjutnya, Ketua Bawaslu Lahat Nana Priana, S.Hi., M.M. menyoroti peran Bawaslu dalam pengawasan kegiatan rekapitulasi tingkat kecamatan yang akan dilakukan oleh Panwascam se-Kabupaten Lahat. Penekanan dilakukan pada pentingnya ketersediaan data pembanding bagi Bawaslu jika terdapat selisih antara hitungan saksi dengan hitungan KPU.

    Kapolres Lahat AKBP G. Parlasro Sinsitor Sinaga, S.H., S.I.K., M.H. memperingatkan tentang potensi kerawanan dan menyarankan agar hanya saksi yang ditunjuk yang hadir pada saat pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan. Beliau menekankan bahwa keamanan Kabupaten Lahat bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, melainkan tanggung jawab bersama untuk menjaga situasi yang kondusif.

    Rapat diskusi tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk menciptakan situasi yang aman, damai, dan lancar menjelang Pemilu 2024 di Kabupaten Lahat. Melalui dialog dan komunikasi yang intensif antara Forkopimda, OPD/Instansi terkait, dan perwakilan partai politik, diharapkan dapat tercapai kesepahaman yang memadai untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin muncul selama proses pemilu berlangsung. (sm)

  • Pemkab Lahat Luncurkan Layanan Adminduk 112 dan WhatsApp 

    Pemkab Lahat Luncurkan Layanan Adminduk 112 dan WhatsApp 

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Pemerintah Kabupaten Lahat terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan meluncurkan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) berbasis telepon dan WhatsApp.

    Acara ini juga disertai peresmian nama jalan dengan aksara Ka Ga Nga dan peluncuran bus sekolah. Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Dr. Teguh Setiabudi M.Pd, Pj Bupati Lahat Muhammad Farid, S.STP, M.Si, serta perwakilan dari Dandim 0405 Lahat, Mapolresta Lahat, dan seluruh OPD Pemkab Lahat.

    Dalam penjelasannya, Dr. Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa Adminduk merupakan langkah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tertib Adminduk dari tingkat kecamatan hingga desa.

    “Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi penduduk. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar dalam perumusan kebijakan dan pembangunan,” jelas Dr. Teguh.

    Pj Bupati Lahat menambahkan bahwa Adminduk memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Layanan ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan bebas dari pungutan biaya. Pemkab Lahat terus memperbarui pelayanan publik guna memudahkan masyarakat.

    Selain peluncuran Adminduk, dalam acara tersebut juga dilakukan peresmian nama jalan dengan aksara Ka Ga Nga dan peluncuran bus sekolah. Upaya ini menunjukkan komitmen Pemkab Lahat dalam memajukan sektor pendidikan dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat setempat. (Sm)

  • Pj Bupati Siap Dukung Pelaksanaan Tugas BPK RI

    Pj Bupati Siap Dukung Pelaksanaan Tugas BPK RI

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid, S.STP.M.Si, beserta perangkat daerah terkait menghadiri Rapat Pembahasan Rencana Aksi di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada Senin, 15 Januari 2024.

    Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumsel yang terletak di Jl. Demang Lebar Daun, Palembang.

    Muhammad Farid menyatakan kesiapannya untuk mendukung semua pelaksanaan tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.

    Dalam rapat tersebut, Tim Pengawasan menyampaikan beberapa poin pemeriksaan, serta membahas rencana aksi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat hingga batas waktu yang telah ditentukan.

    Farid menekankan bahwa rencana aksi ini merupakan komitmen untuk menyelesaikan dan melengkapi kekurangan administrasi, sehingga laporan pertanggungjawaban dapat dinilai baik sesuai arahan yang diberikan.

    Hal ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Lahat dalam menjalankan tugasnya serta menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. (sm)

  • Pj Bupati Lahat Pimpin Apel Perdana Gabungan ASN

    Pj Bupati Lahat Pimpin Apel Perdana Gabungan ASN

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid S.STP, M.Si, memimpin apel pagi gabungan ASN secara langsung. Apel tersebut merupakan yang pertama sejak menjabat sebagai Bupati Lahat dan diikuti oleh seluruh ASN di lingkup Pemkab Lahat.

    Dalam amanatnya, Pj Bupati Lahat M. Farid menyampaikan rasa syukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama seluruh ASN Kabupaten Lahat. Beliau menyatakan kebahagiaannya berdiri di depan ASN yang dianggap sebagai bagian dari keluarganya.

    “Saya sangat senang luar biasa, bisa berdiri di depan orang-orang hebat di depan ASN yang luar biasa di Pemerintah Kabupaten Lahat, ini bapak ibu kance-kance semua berarti lebih dari teman saya, saya anggap bapak/ibu adalah bagian dari diri saya keluarga saya,” ucapnya, Senin (11/12).

    Pj Bupati Lahat juga menekankan pentingnya menjadi teladan bagi masyarakat. Ia berharap agar ASN Kabupaten Lahat dapat menjadi pilar yang memimpin Kabupaten Lahat ke arah yang lebih baik dan sejahtera.

    “ASN Kabupaten Lahat harus menjadi teladan panutan buat masyarakat Kabupaten Lahat. Insyaallah dengan kehadiran saya di tengah bapak ibu semua, bisa memimpin Kabupaten Lahat, dan ke depan semoga lebih baik, lebih sejahtera lagi,” tambahnya.

    Farid juga mendorong semangat gotong royong dan kerja sama di kalangan ASN sesuai dengan motto Kabupaten Lahat “Seganti Setungguan”. Ia berpesan agar seluruh ASN menjaga kondusifitas dalam bekerja, saling menghargai, dan menjalin silaturahmi.

    “Jaga diri kita masing-masing karena diri kita ini adalah cerminan Pemerintah Kabupaten Lahat. Dan menjelang Pemilu tahun 2024 ini, saya mengajak untuk menjaga kondusifitas di lingkup kerja kita masing-masing, saling harga menghargai, hormat menghormati, saling mengayomi antara kita semua,” ungkapnya. (SM)

  • Penantian Hingga 20 Tahun, Bye- Bye Honorer, Lepas Balon Hingga Flare

    Penantian Hingga 20 Tahun, Bye- Bye Honorer, Lepas Balon Hingga Flare

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Sedikit berbeda dari sebelumnya. Kemeriahan terjadi saat pelantikan dan pengambilan sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru. Di Halaman kantor Pemkab Lahat, Selasa pagi (25/7).

    Ada sekitar 894 Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK Guru yang dilantik oleh Bupati Lahat H Cik Ujang SH. Usai pelantikan, dilanjutkan dengan pelepasasan balon dan spanduk bertuliskan ‘Bye- bye Honorer’. Tak hanya itu, flare juga dilepaskan dibarengi dengan tarian dari para PPPK yang baru dilantik.

    “Hari ini bersejarah bagi kami pak. Karena ada yang menjadi honorer hingga 20 tahun Pelantikan ini sangat kami tunggu dan terima kasih pak Bupati,” ujar salah satu PPPK.

    Sementara Bupati Lahat H Cik Ujang SH didampingi Wabup Lahat H Haryanto dan Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi ST menegaskan. Agar guru yang baru dilantik bekerja dengan sebaik- baiknya. “Bagi bangsa, negara dan masyarakat kita. Bila generasi muda berhasil maka keberhasilan juga bagi para guru,” tegasnya.

    Ditambahkan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lahat Drs M Aries Farhan. Bahwa ASN PPPK yang tertua dilantik Yulismawati, s.Pd, dengan umur 57 tahun. Termuda Selly Novitasari berumur 24 tahun. Dengan rincian PPPK TK Negeri sebanyak 4 pegawai. Lalu SD Negeri ada 650 pegawai dan PPPK SMP Negeri ada 240 pegawai. Total 894 pegawai dengan 196 pegawai laki- laki dan 698 pegawai perempuan.

    Lanjutnya bahwa pelantikan PPPK guru tersebut. Merupakan formasi PPPK Guru tahun 2022 lalu, dari formasi sebanyak 1204 orang. Ada 894 peserta PPPK Guru yang dinyatakan lulus.

    Sementara untuk tahun 2023 ini, memang Pemkab Lahat kembali berencana membuka formasi PPPK. Usulan juga telah disampaikan, komposisinya tenaga kesehatan, guru, dan tenaga tekhnis lainnya.

    “Insha Alloh. Sudah kita usulkan ke Kemenpan. Menunggu balasan resminya untuk data pasti,” ungkapnya. Rencana pembukaan PPPK, untuk mayoritas tenaga kesehatan. Sementara untuk CPNS umum tahun ini tidak dibuka.

    Lanjut dia, untuk usulan total sekitar 2600 formasi PPPK. Dengan rincian tenaga kesehatan sekitar 1600 formasi, lalu untuk guru sekitar 600 formasi, dan tenaga tekhnis lainnya sekitar 400 formasi. “Tapi ditegaskan lagi itu baru usulan. Karena resminya nanti dari Kemenpan RI berapa penerimaan formasi yang dibuka,” tukasnya.

  • Pemkab Lahat Beri Bantuan Hukum Gratis Bagi Warganya yang Kurang Mampu

    Pemkab Lahat Beri Bantuan Hukum Gratis Bagi Warganya yang Kurang Mampu

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Selain warga kurang mampu, pekerja/buruh yang bermasalah hukum di Kabupaten Lahat kini sedikit lega karena pemerintah Kabupaten Lahat sudah menyiapkan pengacara gratis untuk mendampingi pekerja/buruh beracara di pengadilan. Program bantuan hukum bagi pekerja kurang mampu tersebut segera diluncurkan di kepemimpinan Bupati Lahat Cik Ujang SH dan Wakil Bupati Lahat, H Haryanto SE MM.

    Sekda Lahat Chandra SH, melalui Kabag Hukum Setda Lahat Aris Toteles SH MH mengatakan, bantuan hukum bagi buruh ini akan dimulai. Jika ada yang mengalami permasalahan hukum, Pemkab Lahat memberikan fasilitas ini (pengacara gratis). “Ada tim pengacaranya, jadi nanti kuota sekitar 5-10. Saat ini dalam proses,” kata Aris kepada wartawan, Kamis (4/5).

    Diluncurkannya program tersebut, menurut Aris, dilatarbelakangi oleh ketentuan semua warga negara sama kedudukannya dibidang hukum. Sehingga bagi buruh kurang mampu yang bermasalah dengan hukum dan tidak berkemampuan untuk menghadirkan pengacara maka akan dibantu oleh Pemda Lahat.

    “Jadi nanti bisa mendapatkan fasilitas ini. Mereka akan didampingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh Pemda Lahat,” tegasnya.

    Menurutnya, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Lahat juga menganggarkan 14 kuota pada tahun 2023 ini untuk pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat tidak mampu. Masyarakat kurang mampu juga bisa memanfaatkan program ini. Caranya dengan mengajukan surat permohonan dan surat keterangan dari RT, RW, atau kades setempat. “Program ini merupakan salah satu bentuk perhatian Pemkab Lahat terhadap masyarakat. Jadi kalau pun habis nanti kuotanya, maka diusulkan penambahan kembali,” ujarnya.

  • Pemkab Lahat Segera Lelang 100 Unit Kendaraan

    Pemkab Lahat Segera Lelang 100 Unit Kendaraan

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lahat, Selasa (14/3) mendatang, bakal melelang 100 unit barang milik daerah yang sudah tidak layak pakai. Lelang dilakukan secara terbuka, melalui website Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat, di https://lelang.go.id/, di oproom BPKAD Lahat, dimulai pukul 10.00 WIB berakhir pukul 11.00 WIB.

     

    Bagi yang berminat, segeralah siapkan dana anda, dan pahami alur lelang dengan mengakses https://lelang.go.id/. Pendaftarannya, mengisi dan mengunggah data KTP, NPWP dan Rekening Tabungan dengan formal file jpeg. Peserta lelang juga wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang, dengan jumlah sesuai dengan pengumuman lelang, ke nomor VA dan sudah efektif diterima/dibukukan satu hari sebelum pelaksanaan lelang.

     

    100 unit kendaraan dinas aset Pemkab Lahat dalam kondisi rusak berat, yang akan dilelang itu diantaranya, 11 unit roda empat (mobil), tujuh unit roda tiga (bentor) dan 82 unit roda dua (sepeda motor). Untuk kondisi mobil, ada yang hanya bersisa rangka, bodi hanya sisa sebelah bagian, dan ada yang masih utuh. Sedangkan untuk kendaraan bentor dan sepeda motor, rata-rata sudah tidak berbentuk utuh. Ada yang tidak punya ban, ada tidak punya body dan lainnya.

     

    “Lelang kali ini memang khusus besi scrap (rongsok), bukan lelang unit utuh. Kondisinya rusak berat semua. Untuk mobil tetap dilelang per unit, sedangkan motor dan bentor dilelang per paket,” terang Kepala BPKAD Lahat, M Ghupran D SE MM, melalui Kabid Aset, Syahrul SE MM, Senin (6/3).

     

    Syahrul menambahkan, untuk jumlah unit perpaket dan nilai lelang, ditentukan oleh KPKNL Lahat, sesuai dengan kondisi barang. Harga limit tertinggi berupa limbah padat eks roda enam jenis Isuzu/Dump Truck, senilai Rp 10.245.000, dengan uang jaminan Rp 5.122.500. Ada juga limbah padat eks roda empat jenis Mitsubishi/Strada, dengan limit Rp 6.985.000 dan uang jaminan Rp 3.492.500. Sedangkan untuk kendaraan roda dua, dilelang secara paket. Paket tertinggi dengan limit Rp 4.915.000, dengan uang jaminan Rp 2.457.500, dan paket terendah Rp 2.724.000 dengan limit Rp 1.362.000.

     

    “Jika tidak menang, uang jaminan penawaran lelang akan dikembalikan utuh. Pemenang wajib melunasi harga lelang selambatnya lima hari kerja usai lelang. Apabila tidak melunasi, pemenang akan dibatalkan, dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara,” jelas Syahrul.

  • Curah Hujan Tinggi, Fasum Rusak dan Hilang

    Curah Hujan Tinggi, Fasum Rusak dan Hilang

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Curah hujan tinggi beberapa hari terakhir melanda di Kabupaten Lahat menyebabkan debit air Sungai meluap dan tinggi. Bahkan beberapa fasilitas umum (Fasum) rusak dan hilang. Seperti yang terjadi di Kecamatan Pagar Gunung atau tepatnya di Desa Padang, Desa Kupang dan Desa Bandu Agung Kecamatan Pagar Gunung.

     

    Akibat luapan air hesam Selasa dini hari (28/2). Mengakibat beberapa fasilitas umum rusak diantaranya jembatan gantung, pemandian umum, lapangan olahraga dan lebih kurang 5 bidang sawah rusak.

     

    “Saat ini masih dilakukan inventaris apa saja yang rusak dan hilang serta kerugiannya oleh para kepala desa. Nanti akan kita dilaporkan ke BPBD Lahat,” ungkap Camat Pagar Gunung Marles Yuniardi S.Kom, Selasa (28/2).

     

    Lanjut dia, untuk jembatan gantung hilang diseret arus. Merupakan akses ke kebun warga. Lalu ada lapangan bola sebagian lapangan longsor tergerus air sungai. Untuk pemandian umum juga hilang.

     

    “Untuk debit air mulai surut. Tapi saat ini hujan lagi. Kita juga menghimbau agar masyarakat untuk menghindari aktivitas di bibir sungai termasuk daerah rawan longsor,” tegasnya.

  • Paparkan Capaian 2022, Kab. Lahat Urutan ke-9 IPM di Sumsel

    Paparkan Capaian 2022, Kab. Lahat Urutan ke-9 IPM di Sumsel

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Bupati Lahat, Cik Ujang SH melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda), Feryansyah Eka Putra ST MM mengemukakan, dari 17 Kabupaten/kita di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Bumi Seganti Setungguan sendiri berada posisi 9 pada indeks pembangunan manusia (IPM) dengan raihan 68,40 di tahun 2022.

     

    “Yang mana, umur harapan hidup saat lahir kisaran 66.52 tahun, untuk pengeluaran Riil perkapita yang disesuaikan sebesar Rp 10.296.000, dengan rata-rata lama sekolah 8.53 tahun dan harapan lama sekolah diangka 12.43 tahun,” sebutnya, Rabu 22 Februari 2023.

     

    Dirinya menambahkan, kondisi sumber daya manusia (SDM) ketenagakerjaan di 2022, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4.02 persen, dengan partisipasi angkatan kerja 70.73 persen.

     

    “Kemudian, Kabupaten Lahat merupakan daerah nomor 7 terbesar dalam kontribusi perekonomian di Sumsel. Sektor utama yakni, pertambangan penggalian, pertanian, perdagangan dan kontruksi,” urai Feryansyah Eka Putra.

     

    Feryansyah Eka Putra menerangkan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Kabupaten Lahat cukup berhasil dalam membangun kemandirian desa, pada 2022 tidak ada lagi desa dalam status sangat tertinggal.

     

    “Di 2018 saja dari 258 desa menurun hingga 36 desa, di tahun yang sama, terdapat desa berkembang menjadi 295 desa dari 80 desa, sedangkan desa maju 27 desa, dan 2 desa akan masuk level mandiri,” sebutnya.

     

    Untuk, lanjut dia, laporan keuangan daerah pun 5 tahun terakhir ini mengalami peningkatan cukup signifikan, dalam pembangunan Kabupaten Lahat, di bawah kepemimpinan Bupati Lahat, Cik Ujang SH – Wabup, H Haryanto SE MM MBA.

     

    “Apabila 2018 sebesar Rp 1.916.874.000.902,32, di 2019 menyentuh Rp 2.276.073.357.269,90, pada 2020 Rp 1.832.677.562.066,15, lalu 2021 Rp 2.197.914.777.425,83 dan di 2022 naik menjadi Rp 2.405.050.642.320,” terang Feryansyah.

     

    Feryansyah menuturkan, untuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2024 untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan stabilitas ekonomi yang inkusif.

     

    “Pada 2025 peningkatan ketahanan pembangunan yang merata dan pemantapan kualitas pelayanan dasar, dan 2026 pemantapan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” jelasnya.

     

    Selain itu, sambung dia, prioritas pembangunan daerah di tahun 2024, diantaranya, penguatan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sebanyak 71 program, lalu penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing 21 program, dan pertumbuhan ekonomi inklusif tercatat 34 program.

     

    “Untuk lokasi prioritas intervensi pembangunan Kabupaten Lahat, dengan desa tertinggal beserta indikator penduduk miskin ekstrem tersebar di 11 kecamatan,” tandas Feryansyah.

  • Hanya 238 Desa Kelurahan Siaga Aktif

    Hanya 238 Desa Kelurahan Siaga Aktif

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Dari 360 desa dan 17 kelurahan di Kabupaten Lahat, 278 desa/kelurahan berstatus desa/kelurahan siaga. Namun, hanya 238 desa/kelurahan yang merupakan desa/kelurahan siaga aktif. Sedangkan sisanya belum siaga atau pun siaga aktif. Data tersebut merupakan data tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat.

     

    Kepala Dinkes Kabupaten Lahat Taufik M Putra SKM MM, melalui Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Hasanah Noviani mengatakan, kelurahan/desa siaga merupakan kelurahan/desa yang memiliki kemampuan sumber daya dan kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawadaruratan kesehatan secara mandiri. “Tapi, tidak mudah menjadi kelurahan/desa siaga. Perlu adanya penilaian atau kriteria agar dapat termasuk dalam kelurahan/desa siaga,” kata Novi sapaan akrab Hasanah Noviani, Selasa (31/1).

     

    Adapun syarat untuk dapat dikatakan kelurahan/desa siaga, memiliki satu orang tenaga bidan yang menetap di kelurahan/desa itu, dan sekurang-kurangnya ada dua kader kelurahan/desa. Memiliki minimal satu bangunan pos kesehatan desa (poskesdes) beserta peralatan dan perlengkapannya. “Tidak hanya kriteria saja yang harus dipenuhi. Juga harus memenuhi indikator penilaian desa siaga aktif,” jelas Novi.

     

    Novi menjelaskan, adapun kategori desa siaga, Desa Siaga Pratama, Desa Siaga Madya, Desa Siaga Purnama, dan Desa Siaga Mandiri. Indikator yang menjadi penentu kelurahan/desa itu termasuk dalam kelurahan/desa siaga aktif, dilihat dari memenuhi atau tidak kriteria yang sudah ditentukan, seperti ada forum kelurahan/desa, KPM/kader kelurahan, kemudahan untuk akses pelayanan kesehatan dasar, posyandu dan UKBM lain aktif, dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di kelurahan/desa, seperti pemerintahan desa dan kelurahan. “Juga adanya masyarakat, dan dunia usaha, peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, peraturan desa atau peraturan bupati/walikota, serta adanya pembinaan PHBS di rumah tangga,” bebernya.

     

    Novi menambahkan, keseluruhan dari kriteria itu harus terpenuhi. Jika salah satu indikator itu tidak terpenuhi, kelurahan/desa tersebut belum termasuk kelurahan/desa siaga aktif. “Tahun ini, rencananya kita akan lakukan lagi sosialisasi ke 33 puskesmas tentang kelurahan/desa siaga. Nanti, pihak puskesmas yang akan sosialisasikan kembali ke 377 kelurahan/desa tersebut,” tambahnya.

  • Pilkades Serentak Masih Belum Jelas 

    Pilkades Serentak Masih Belum Jelas 

    SUARAPUBLIK.ID,.LAHAT – Seyogyanya pada 2023 ini, ada 47 desa tersebar di 24 kecamatan, yang semestinya menyelenggarakan pemilihan kepala desa (Pilkades), akan tetapi, dikarenakan bertepatan dengan tahun politik yakni, pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan gubernur (Pilgub) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), maka sejauh ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Apakah nantinya, bisa dilaksanakan atau tidak masih menunggu keputusan resmi dari Kemendagri RI, sehingga kita tidak salah dalam pelaksanaanya,” ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lahat, Darul Effendi SE Msi, Senin 30/1/2023.

    Darul Effendi mengemukakan, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwasanya pada 1 November 2023 hingga akhir 2024, segala gelaran pilkades serentak dinyatakan memoratorium dari pemerintah pusat.

    “Pendek kata, tidak ada kegiatan dari tanggal yang ditetapkan tersebut, hingga pesta demokrasi ini selesai dikerjakan,” sebutnya.

    Sehingga, lanjut dia, Pilkades yang diikuti 47 desa tersebut, kemungkinan besar akan dilakukan pada 2025 berbarengan dengan lain.

    “Penyelenggaraan Pilkades ini berjarak satu tahun maupun dua tahun, tinggal yang mana mestinya ikuti, karena apapun kita berikan haruslah menaati aturan berlaku,” tandas Darul Effendi.

    Sementara itu, Ketua Forum Kades Kecamatan Gumay Ulu, Ahmad Yaumal menerangkan, setidaknya ada empat desa pada 2023 ini akan habis masa jabatan kades.

    “Sinjar Bulan, Padang Gumay, Tinggi Hari dan Tanjung Aur. Tentunya pihaknya masih menunggu petunjuk resmi dari DPMD, apakah bisa diselenggarakan atau tidak,” tegasnya.

    Terpenting, sambung dia, semuanya harus berjalan dengan tertib, aman dan kondusif. Silahkan masyarakat menentukan pilihannya siapa yang bakal memimpin desa.

    “Makanya, Forum kades dan pihak kecamatan terus berkoordinasi dan berkomunikasi, terkait permasalahan Pilkades ini,” tegas Ahmad Yaumal.

    Terpisah, Kades Tanjung Aur, H Zulkarnain menerangkan, dirinya di 2023 ini telah selesai masa bakti pengabdian kepada masyarakat.

    “Tinggal bagaimana respon penduduk, sejujurnya ingin menyerahkan kepada calon-calon yang berbakat dan bertalenta tinggi, guna membawa desa maju, terdepan dan berkembang,” harapnya.

  • Pemkab Lahat Fokus Padi Unggul

    Pemkab Lahat Fokus Padi Unggul

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPH Nak) Kabupaten Lahat, akan fokus pada tanaman padi. Tahun ini saja, benih padi unggul dan pupuk yang akan disalurkan untuk 2.500 hektar lahan sawah di 24 kecamatan di Kabupaten Lahat. Belum lagi bantuan yang diusulkan kepada Pemprov Sumsel dengan lahan sawah sekitar 2.000 hektar. Artinya, ada 4.500 hektar lahan sawah yang menjadi perhatian Pemkab Lahat melalui Dinas TPH Nak.

     

    Kepala Dinas TPH dan Nak Eti Listina SP MM, melalui Kabid TPH Dian Iskandar menjelaskan, ada beberapa program kerja akan direalisasikan. Namun, yang jadi program rutin, peningkatan produktivitas sektor pertanian pangan, jagung dan padi. Untuk mendukung peningkatan produktivitas padi, pihaknya akan kembali memberikan benih padi sertifikat unggul dan pupuk, kepada kelompok tani (poktan). “Rencananya bakal diberikan bantuan benih padi berlabel biru,” jelasnya, jumat (27/1).

     

    Dian mengatakan, tahun 2022 bantuan benih padi sertifikat unggul diberikan sebanyak 4.200 hektar lahan sawah. Bantuan itu, bersumber dari APBD Lahat, provinsi dan APBN. Dari APBD Lahat, diberikan kepada poktan seluas 1.050 hektar lahan sawah. Sedangkan 3.150 hektar bantuan dari provinsi dan APBN. “Kalau memang dapat bantuan benih padi unggul dari provinsi, jadi tahun ini sebar bantuannya untuk 4.500 hektar lahan sawah. Tidak menutupkemungkinan bisa bertambah, bila ada anggaran perubahan nantinya,” terangnya.

     

    Dian menambahkan, saat ini ada 2.583 poktan yang terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Untuk mendistribusikan bantuan tersebut, pihaknya dalam tahap verifikasi poktan seluruh kecamatan. Agar bantuan bisa tepat sasaran. Karena benih padi berlabel biru ini bersertifikat dari Balai Pengawasan Sertifikat Benih (BPSB). “Namanya bantuan, jangan sampai yang tidak tergabung dalam poktan juga dapat,” katanya.

  • Pemkab Lahat Lelang 100 Aset

    Pemkab Lahat Lelang 100 Aset

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT –  Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lahat, dalam waktu dekat akan melelang barang milik daerah, yang sudah tidak layak pakai. Bagi yang berminat, segera siapkan isi dompet, dan pahami alur lelang. Ada 100 unit kendaraan dinas milik Pemkab Lahat dalam kondisi rusak berat, yang akan dilelang. Lelang dilakukan secara terbuka, melalui website Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat, di https://lelang.go.id/.

     

    100 unit kendaraan dinas tersebut diantaranya, 11 unit roda empat (mobil), tujuh unit roda tiga (bentor) dan 82 unit roda dua (sepeda motor). Untuk kondisi mobil, ada yang hanya bersisa rangka, bodi hanya sisa sebelah bagian, dan ada yang masih utuh. Sedangkan untuk kendaraan bentor dan sepeda motor, rata-rata sudah tidak berbentuk utuh. Ada yang tidak punya ban, ada tidak punya body dan lainnya.

     

    “Jadi untuk lelang kali ini, memang untuk besi scrap (rongsok), bukan lelang unit utuh. Kondisinya rusak berat semua. Untuk mobil tetap dilelang per unit, sedangkan motor dan bentor dilelang per paket,” terang Kepala BPKAD Lahat, M Ghupran D SE MM, melalui Kabid Aset, Syahrul SE MM, Kamis (25/1).

     

    Syahrul menambahkan, untuk jumlah unit perpaket dan nilai lelang, ditentukan oleh KPKNL Lahat. Pihaknya sebatas lakukan menyiapkan barang, mengajukan permohonan berkas barang milik negara yang akan dilelang. Sedangkan untuk proses penilaian harga barang, dilakukan langsung pihak KPKNL Lahat yang sudah mengantongi lisensi penilai.

     

    “Jadwal pasti lelang, belum tahu kapan. Admnistrasinya belum selesai. Penyiapan dan pendataan barang ini cukup susah, karena harus disesuai dengan surat kendaraan. Hasil dari lelang ini nanti, akan masuk ke kas daerah. Kalau lihat prosesnya, kemungkinan akhir Februari atau awal Maret mendatang,” sampainya.

     

    Barang milik daerah yang akan dilelang

    No Jenis Unit

    1 Roda 4 (11 Unit)

    2 Roda 3 (7 Unit)

    3 Roda 2 (82 Unit)

    Total 100 Unit

  • Kebutuhan ASN Masih Belum Cukup

    Kebutuhan ASN Masih Belum Cukup

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM ) Kabupaten Lahat mencatat, kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) jajaran Pemkab Lahat, masih belum cukup. Setiap tahun, ASN yang purna bakti, mencapai sekitar 300 orang. Sedangkan perekrutan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baru dilakukan Pemkab Lahat setelah 10 tahun vakum, yakni tahun 2019 lalu, dengan total yang didapat selama dua kali perekrutan, sebanyak 1.195 orang.

     

    Tahun lalu, kebutuhan ASN di Kabupaten Lahat diangka 6.000 orang. Kebutuhan itu mulai diisi Pemkab Lahat dimasa kepemimpinan Bupati-Wabup Lahat Cik Ujang SH-Haryanto SE MM MBA tahun 2019 lalu, sebanyak 351 orang. Tahun 2020, rekrutmen kembali dibuka, ada 174 ASN, 27 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis, dan 643 PPPK guru. Namun, adanya keputusan Menpan RB Nomor 1.103 tahun 2022, tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS diawal tahun 2023 ini, kebutuhan ASN diperkirakan jadi kian meningkat.

     

    “Tahun 2022 lalu, kebutuhan ASN masih sekitar 6.000 orang. Tahun ini diperkirakan meningkat. Ada nomenklatur baru yang baru keluar beberapa hari lalu,” terang Kepala BKPSDM Kabupaten Lahat Aries Farhan, melalui Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur, Guntur Martandy SSTP MSi, Rabu (25/1).

     

    Sedangkan untuk rekrutmen PPPK Guru tahun 2022, Guntur mengatakan, hasil pengumuman kelulusan, diperkirakan keluar bulan Februari mendatang. Guntur mengakui, belum mengetahui berapa kebutuhan ASN Pemkab Lahat tahun ini. Karena yang bertanggung jawab soal peta jabatan ataupun kebutuhan ASN, ialah Bidang Organisasi Setda Lahat. Mengingat, hilir dari Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang jadi kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ialah Bidang Organisasi Setda Lahat.

     

    Namun untuk laporan sementara, belum semua OPD yang melaporkan peta kekuatannya. Baru ada tujuh badan, 25 OPD, 24 kecamatan dan Setda Lahat yang sampaikan jumlah kebutuhan ASN. “Jadi OPD mengusul kebutuhannya ke Bidang Organisasi, tembusannya baru ke BKPSDM. Kalau kita hanya bisa menghitung kebutuhan dari jumlah pensiun, kita tidak tahu peta kekuatan masing-masing OPD. Untuk jumlah usulan yang sudah ditembusan ke kita, belum kita rekap. Ada OPD yang baru sampaikan tembusan via WhatsApp,” jelasnya.

     

    Guntur menjelaskan, untuk jumlah ASN Pemkab Lahat saat ini, tercatat ada 5.585 PNS dan 670 PPPK. Jika mengejar target tahun lalu, sisa jumlah ASN yang dibutuhkan memang sudah tidak banyak lagi. Namun dengan adanya nomenklatur baru tersebut, jumlah kebutuhan saat ini belum bisa diprediksi. Untuk pengusulan kebutuhan pun, sudah langsung melalui sistem E-Formasi, milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Kemudian, Kemenpan langsung menetapkan jumlah kuota yang diberikan.

     

    “Bagi OPD yang belum laporkan Anjab dan ABK, segeralah laporkan ke Bidang Organisasi. Lalu segeralah lakukan pengusulan kebutuhan melalui E-Formasi. Jangan anti gara-gara telat mengusul, mala teriak-teriak kenapa usulan tidak diterima.

     

    Disinggung soal formasi apa saja yang jadi kebutuhan, Guntur menjawab, secara rinci dirinya belum mengetahui. Namun pastinya, guru dan tenaga kesehatan masih dibutuhkan. Tapi Guntur berharap, rekrutmen tahun ini, ada juga kuota formasi untuk petugas pemadam kebakaran dan asisten pelatih. Dengan begitu, setiap formasi yang jadi kebutuhan, sedikit demi sedikit jadi terpenuhi. “Untuk formasi Pol PP, sementara belum terdengar ada. Tapi nanti bisa diusulkan, karena saat ini sedang menggodok perubahan nomenklatur baru,” jawabnya.

  • Larangan Baleho Masih Abu – Abu

    Larangan Baleho Masih Abu – Abu

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Tahapan kampanye politik, belum dimulai. Tapi sejumlah bakal calon, sudah mulai terlihat unjuk gigi, lakukan sosialisasi melalui baleho di sejumlah titik di Kota Lahat. Yang terbaru, baleho dengan gambar wajah Yulius Maulana, bertuliskan calon Bupati Lahat 2024-2029. Dengan hastag bertuliskan, selamatkan lahat.

     

    Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2H), Sepsata Andrian mengatakan, persoalan alat peraga kampanye ini, masuk dalam isu krusial pelaksanaan pengawasan pemilu. Hanya saja saat ini, belum ada aturan larangan siapapun untuk lakukan sosialisasi. Kecuali titik-titik lokasi larangan dipasang alat peraga sosialisasi.

     

    “Saat ini masih abu-abu. Jika disebut dilarang, nyatanya banyak baleho bakal calon (balon) yang terpasang. Untuk pelarangan tersebut, itu ranahnya KPU, kita hanya lakukan pengawasan,” kata Sepsata, Selasa (17/1/2023).

     

    Sepsata menambahkan, menurutnya, baleho sejumlah bakal calon yang sudah banyak tersebar itu, sifatnya seperti sosialisasi, bukan kampanye seperti dalam artian di KPU. Karena hanya berisi gambar wajah dan sejumlah tulisan sosialisasi, belum berupa ajakan.

     

    “Kalau sampai tertulis ajakan seperti ayo pilih, itu namanya kampanye. Saat ini isu tersebut memang dalam pembahasan. Aturan untuk kita patuhi belum ada, yang ada baru sebatas aturan tata kota diikuti dengan Peraturan Daerah (Perda),” jelasnya.

     

    Sementara, Plt Kepala Dinas Satpol PP Lahat, Herry Kurniawan, melalui Kabid Trantibum dan Transmas, Tandi Dapunta menjelaskan, terkait keberadaan baleho, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU Lahat, namun memang tidak ditemukan larangan. Yang ada, hanya terkait titik larang memasang baleho. Seperti di sepanjang jalan Mayor Ruslan, gedung pemerintahan, sekitar masjid, pusat olahraga, dan diseliruh tugu monumen.

     

    “Masih abu-abu, ilegal tapi tidak ada aturan yang melarang, buatnya melanggar. Tapi jika terpasang di tempat terlarang, atau bangunan orang tanpa izin, baleho bentuk apapun akan kami bongkar,” tegas Tandi.

  • P4 di Lahat Belum Ada Jadwal

    P4 di Lahat Belum Ada Jadwal

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Bagi peserta ketegoti P4 (umum), seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru formasi 2022 di Kabupaten Lahat, harap lebih bersabar. Belum ada informasi jadwal pelaksanaan seleksi. Sebelumnya, ada 2.123 guru yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) administrasi, untuk ikuti seleksi P4 PPPK Guru. Tapi dari jumlah itu, hanya 1.204 peserta yang akan diambil.

     

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lahat Aries Farhan, melalui Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Guntur Martandy SSTP MSi mengatakan, uji seleksi tetap di bulan Januari ini. Karena pada Februari, seluruh hasil seleksi PPPK Guru, mulai dari P1, P2, P3 dan P4, harus sudah disampaikan.

     

    “Kabarnya, seleksinya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, tapi lokasi tesnya di Lahat. Sedangkan kita (BKPSDM) hanya menunggu hasil koordinasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lahat,” kata Guntur, Senin (9/1).

     

    Guntur membeberkan, untuk kategori P4 ini, kuotanya hanya untuk 61 guru. Hanya bisa diikuti oleh guru bimbingan konseling (BK), dengan kuota yang bakal diterima sebanyak 21 guru. Guru pendidikan jasmani (Penjas), 38 guru. Lalu, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), hanya untuk dua guru. Sedangkan untuk guru kelas, sudah tidak ada kuota di kategori P4. Karena sudah terisi di kategori P1 dari peserta yang masuk nilai ambang batas pada seleksi sebelumnya, P2 dari guru honorer yang masuk dalam THK 2, dan P3 honorer yang terdata minimal tiga tahun dalam dapodik.

     

    “Guru di Lahat sebenarnya patut bahagia, karena di Sumsel hanya Lahat, Kota Palembang, Kabupaten OKI, dan Kabupaten Banyuasin, yang sediakan kategori P4. Untuk P1, P2 dan P3, tinggal tunggu pengumuman, kita tidak tahu ada yang lulus atau tidak. Karena kita tidak pegang data soal guru, hanya terima koordinasi saja dari Disdikbud Lahat,” ujarnya.

     

    Sebelumnya, jadwal kelulusan seluruh kategori dari seleksi PPPK Guru Formasi 2022, akan diumumkan Kamis (2/2) hingga Jumat (3/2) mendatang. Saat ini hanya kategori P4 yang tengah menunggu jadwal CAT UNBK. “Kepada peserta ketegoti P4, masih ada waktu untuk belajar. Gunakan waktu yang tinggal menunggu hari ini, dengan baik untuk belajar,” pesan Guntur.

  • Sepanjang 2022, BKPSDM Mencatat 19 PNS Mengajukan Cerai

    Sepanjang 2022, BKPSDM Mencatat 19 PNS Mengajukan Cerai

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Sepanjang tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lahat mencatat sedikitnya 19 orang pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat mengajukan cerai, adapun 15 orang PNs yang sudah dikeluarkan Rekomendasi sedangkan 4 orang masih daaln proses di Kepegawaian.

     

    Kepala BKPSDM Lahat Drs M Aries Farhan M Si melalui Kabid Pengadaan dan Formasi Pegawai Guntur Martandy S STP, M Si membenarkan apda tahun 2022 lalu terdata ada 19 orang PNS yang mengajukan gugatan cerai.

     

    “Yah, yang tedata ada 19 orang, 15 orang sudah direkomendasikan sedangkan 4 orang masih dalam mediasi atau proses,” ungkap Guntur kepada wartawan diruangan kerjanya, Jumat (6/1).

     

    Dari jumlah data tersebut disampaikan Guntur, kebanyakan perempuan yang melakukan gugat cerai, namun ada juga laki-laki.

     

    “Perempuan 15 orang dan laki-laki 4 orang,” lanjut Guntur.

     

    Diakui Guntur, PNS atau ASN sendiri memang dibidangnya untuk mengajukan gugatan cerai, namun tidak langsung di berikan rekomendasi melainkan ada tahapan salah satunya melalui mediasi terlebih dahulu.

     

    “Bukan hanya bidang pengadaan pegawai saja melainkan di ruang ini terkadang ada yang datang ingin langsung meminta cerai,” kata Guntur.

     

    Guntur mengatakan, berdasarkan dari laporan pegawai yang mengajukan gugatan cerai kebanyakan tuduhan tidak menafkahi, ada juga KDRT dan selingkuh.

     

    “Kebanyakan mengenai ekonomi permasalahan yang datang ke kantor,” tutup Guntur.