Suara Publik –

Tag: DPRD Lahat

  • Sah, 40 Anggota DPRD Lahat Resmi Dilantik

    Sah, 40 Anggota DPRD Lahat Resmi Dilantik

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Sebanyak 40 anggota DPRD Lahat periode 2024-2029 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Lahat, Melissa SH MH di ruang sidang utama gedung DPRD Lahat. Disaksikan oleh Pj Bupati Lahat, Imam Pasli, unsur forkopimda dan seluruh tamu undangan.

    Pelantikan 40 anggota DPRD Lahat ini digelar melalui rapat paripurna I masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025, dalam rangka pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Lahat masa jabatan 2024-2029. Dibuka oleh unsur pimpinan DPRD Lahat periode 2019-2024.

    Dari 40 anggota DPRD Lahat yang dilantik, 20 diantaranya merupakan anggota DPRD periode 2019-2024. Usai pelantikan, langsung dilakukan penunjukkan unsur pimpinan sementara dan pengembalian palu unsur pimpinan DPRD Lahat yang lama. Fitrizal Homizi didaulat sebagai Pimpinan Sementara DPRD Lahat didampingi wakilnya, Gaharu SE.

    Pimpinan Sementara DPRD Lahat, Fitrizal Homizi menyampaikan, ucapan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah mempercayakan amanatnya kepada 40 anggota DPRD Lahat yang telah dilantik. Untuk diketahui, DPRD dan kepala daerah adalah mitra sejajar dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu anggota DPRD Lahat yang dilantik harus mengetahui fungsinya.

    “Anggota DPRD harus mengetahui fungsi tugas dan kewajibannya. Sehingga kedepan mampu menjalankan pemerintahan dan terwujudnya pembangunan dengan maksimal,” sampai Fitrizal.

    Fitrizal juga mengatakan, kepada anggota DPRD periode 2019-2024 yang habis masa jabatan, dirinya ucapkan. terima kasih, atas pengabdiannya untuk masyarakat Kabupaten Lahat.

    “Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah habis masa jabatan. Ini penghargaan tinggi atas pengabdian dalam menyerap aspirasi masyarakat,” ucapnya.

    Usai pelantikan, Pj Bupati Lahat, Imam Pasli menyampaikan amanat dari Kemendagri, Muhammad Tito Karnavian yang berisi, DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan partai politik. Namun hendaknya, tempatkanlah kepentingan publik diatas kepentingan pribadi maupun golongan.

    “Untuk diingatkan, dalam menjalankan tugas, DPRD juga diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas lainnya seperti KPK, BPK, BPKP dan sebagainya,” sampainya.

  • DPRD Ingin Beras Bulog Suplay dari Lahat

    DPRD Ingin Beras Bulog Suplay dari Lahat

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT- Perum Bulog Lahat  memastikan stok beras masih aman hingga tahun baru 2024. Saat ini stok yang ada di gudang sebanyak 137 ton. Bahkan Bulog telah mengusulkan 1.500 ton beras dengan kemasan 10 kilogram dari Kota Pelembang. Sementara harga sendiri perliter nya masih diangkat HET sebesar Rp 10.500,-.

    Meski begitu, DPRD Lahat ingin suplai beras dari Bulog ini bukan hanya dari luar daerah. Hanya saja perlu dari dalam daerah Lahat.

    Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi ST MSi mengatakan bahwa pihaknya belum sama sekali mendengar adanya CSR dari Bulog. Wakil rakyat ini ingin Bulog dapat menampung hasil panen petani asli warga Lahat.

    “Panen tidak ada yang menampung, karena harganya belum cocok, sangat sayang Bulog di Lahat suplayernya dari luar Lahat,” ujar Fitrizal saat mendatangi Gudang Perum Bulog Lahat di Kecamatan Lahat, Jumat 15 Desember 2023.

    Kata Fitrizal, perlu Bulog ikut memberdayakan ketahanan pangan, mulai dari daerah Lahat bahkan hampir seluruh dapil ada sawah.

    “Terkadang panen tidak ada yang menampung, karena tersandra cukong. Permasalahan petani di Lahat suplai dulu untuk beli pupuk.  Padahal kalau ada program hasil panen dari lokal, kan bisa menampung dari Kabupaten Lahat,” kata Fitrizal.

    Anggota DPRD Lahat, Samarudin SH mengatakan pihaknya setuju dan menyarankan agar ada pengadaan pemenuhan beras divisi utamakan dari lokal. Karena Lahat ada beras andalan yakni beras surya.

    “Terkendala suplay ini sepengetahuan saya, tak lain masalah kadar air. Kami berharap  beras kami (masyarakat Lahat) bisa masuk ke Bulog, karena terkadang agak rumit lantaran adanya standarisasi tidak memenuhi syarat kadar air 14 sampai 15 persen,” tuturnya.

    Dikatakannya, bahwa Lahat beda dengan OKU Timur yang menggunakan gabah. Saran pihaknya agar Bulog dapat menghimpun petani petani beras surya.  “Subtansinya penting untuk dipikirkan bersama. Seperti Bulog bisa memberikan pemahaman kepada petani, ataupun sosialisasi,” ujarnya.

    Kepala Cabang Bulog Cabang Lahat, Yusnam MT Dongoran mengatakan bahwa pihaknya bakal menyampaikan kepada pimpinannya terkait usulan DPRD Lahat.

    Menurutnya, saat panen nanti pihaknya akan mendatangi petani. Apakah pihaknya mampu bersaing dengan pengusaha lain, lantaran Bulog mempunyai aturan dan syarat serta sesuai harga dari beras penghasil di Lahat.

    “Kalau bisa diambil di daerah Lahat, tentu kenapa tidak. Kami koordinasi ke pimpinan dan kita akan coba apakah kita mampu bersaing karena kami sesuai syarat dan sesuai harga,” ujarnya. (sm)

  • Pemda Lahat Usul 10 Program Perda

    Pemda Lahat Usul 10 Program Perda

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Pemerintah Kabupaten Lahat mengusulkan 10 program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tahun anggaran 2024 pada Rapat Paripurna V masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024 dalam rangka membahas penetapan program pembentukan Perda Lahat.

    Perda yang diusulkan yakni perda rencana pembangunan perumahan kawasan permukiman mengatur tentang hukum luasan permukiman baik lintas sektoral dan wilayah.

    Kedua, perda tentang penyusunan perangkat daerah yang mengatur nomemklatur pada penelitian dan pengembangan Kabupaten Lahat. Ketiga, raperda Perseroan Hotel Buki Serelo (Buser) alias bentuk dari perubahan Hotel Buser jadi Perseroan. Keeempat, raperda tentang penyertaan modol perseroan Hotel Buser Lahat.

    Kelima, perda orkes band mengatur penyelenggara orgen tunggal, orkes band elektroknik dan non elektronik. Keenam, perda keteriban umum, ketujuh, perda penyandang disabilitas yang jadi kewajiban pemerintah daerah dan tanggung jawab perlindungan hak disabilitas.

    Kedelapan, perda cadangan pangan daerah dan penyaluran cadangan pangan. Kesembilan perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2030, dan kesepuluh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.

    Bupati Lahat H Cik Ujang SH melalui Wakil Bupati H Haryanto SE MM MBa mengatakan hasil perda agar disandingkan dengan beberapa program daerah dan akan ditetapkan untuk satu tahun skala prioritas. Mengingat dalam program penyusunan program daerah dengan seiring pembangunan daerah.

    Sambung H Haryanto, berharap program ini dapat dibahas bersama legislatif dan eksekutif sesuai kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.

    “Sinergisitas antar perangkat daerah agar tidak ada tumpang tindih, dan keputusan bersama disepakati DPRD yang akan membahas dan disusun secara intrumen. Hasil pembahasan akan ditetapkan dalam keputusan DPRD Lahat,” ujarnya.

    Sementara Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi ST MSi MM mengatakan bahwa program ini akan dibahas oleh alat kelengkapan dewan baik panitia khusus (Pansus) dan Fraksi-fraksi. “Nantinya dibahas secara intens,” kata Fitrizal sembari menutup rapat paripurna dihadiri Forkopimda dan OPD Pemkab Lahat. (sm)

  • Bupati Lahat Paparkan LKPJ Tahun Anggaran 2022 Dihadapan Anggota DPRD

    Bupati Lahat Paparkan LKPJ Tahun Anggaran 2022 Dihadapan Anggota DPRD

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat menggelar Rapat Paripurna VIII masa persidangan kedua tahun 2023, dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Lahat akhir tahun anggaran 2022, pada Jumat (24/3/2022) di Gedung DPRD Lahat.

    Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST, didampingi Wakli Ketua I, Gaharu SE MM, Wakil Ketua II, Sri Marheni. Fitrizal menyampaikan, laporan LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah menyangkut pertanggung jawaban kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah.

    Anggota DPRD Lahat menyalami Bupati Lahat

    “Semuanya ini, sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik,”ujarnya.

    Sementara, Bupati Lahat Cik Ujang, SH mengatakan, salah satu manfaat dari mengadakan evaluasi tahunan melalui forum laporan keterangan pertanggung jawaban ini, adalah untuk melakukan penilaian apakah setiap kegiatan yang kita laksanakan memberikan dampak dan manfaat yang optimal.

    Anggota DPRD Lahat yang hadir

    “Saya berharap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lahat dapat memberikan saran dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban pemerintah. Sehingga menjadi pedoman dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, kualitas pemerintahan kabupaten Lahat semakin baik,”sampainya.

    Hadir dalam acara tersebut, Wabup Lahat, H Haryanto, Sekda Lahat, Chandra, Dandim 0405, perwakilan Polres Lahat, Kajari Lahat, Ketua PN Lahat, anggota DPRD Lahat, Kepala OPD, Camat se Kabupaten Lahat, pejabat eselon III dan tamu undanganan lainnya.

  • Ratusan Warga Keban Unjuk Rasa ke DPRD Lahat, Tuntut Penyelesaian Lahan

    Ratusan Warga Keban Unjuk Rasa ke DPRD Lahat, Tuntut Penyelesaian Lahan

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT -Ratusan masyarakat berdekatan dengan Sungai Juli dan Segung berada di Desa Keban, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat melakukan aksi unjuk rasa, di depan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang mana mereka menuntut penyelesaian mengenai lahan, disinyalir telah dieksploitasi oleh PT Priamanaya Energi (PTPE), yang bergerak di sektor penambangan batubara.

     

    Bahkan, permasalahan tersebut hingga sekarang belum menemui titik temu, sehingga membuat penduduk pun kesal dan gerah dikarenakan perusahaan tidak memberikan penjelasan terkait ganti rugi dampak dari aktifitas galian.

     

    “Kami mendatangi langsung ke DPRD, karena mereka wakil rakyat untuk meminta bantuan menyelesaikan sengketa lahan dengan PT PE, hingga detik ini belum ada titik terangnya,” ungkap Koordinator Aksi (Koorak), Nata Asrul, Senin (6/3/2023).

     

    Nata Asrul menambahkan, diketahui perusahaan melakukan eksploitasi sehingga lahan masyarakat, di Sungai Kili dan Segung menjadi rusak dan tanpa adanya ganti rugi.

     

    “Oleh karena itulah, kami meminta kepada DPRD Lahat dalam hal ini Komisi 1, untuk segera menindaklanjuti tuntutan ini, dengan turun ke lapangan dan menghentikan aktifitas mereka,” sebutnya.

     

    Selain itu, sambung dia, agar kiranya PT Priamanaya Energi untuk keluar dari kawasan yang disebutkan tadi, sekaligus mencabut ijin usaha penambangan (IUP) telah merusak lahan milik masyarakat desa.

     

    “Disinijuga kami utarakan, agar pemilik lahan untuk turun ke lokasi, guna memasang patok batas yang mereka miliki,” tegas Nata Asrul.

     

    Senada, Hilal Sastri salah satu pemilik lahan menyebutkan, setidaknya sudah tiga kali mengadakan pertemuan dengan perusahaan, terkait kejelasan dari aktifitas yang mereka kerjakan di dataran Sungai Kili dan Segung.

     

    “Kepada anggota DPRD Lahat agar memfasilitasi kami, untuk permasalahan ini, Karena yakin Anggota DPRD memikirkan rakyatnya,” urainya.

     

    Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Lahat, Nizaruddin SH melalui Wakil Ketua, Arry Amd didampingi Anggota, Ardiansyah menuturkan, pihaknya akan melakukan koordinasi dulu dengan PT Primanaya Energi.

     

    “Selanjutnya akan diadakan pertemuan guna membahas hal ini, jadi kami meminta kepada masyarakat untuk bersabar dahulu,” tandasnya.

  • DPRD Bentuk Pansus Perkebunan, Selesaikan Carut Marut dengan Perusahaan

    DPRD Bentuk Pansus Perkebunan, Selesaikan Carut Marut dengan Perusahaan

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Reses yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, untuk daerah pemilihan (dapil) 5, yang mempertemukan perusahaan PT Sawit Mas Sejahtera (PT SMS) dan juga beberapa kepala desa (Kades) diwilayah Kecamatan Kikim Tengah.

     

    Hasil pembahasan tersebut, banyak sekali keluhan ataupun laporan dari masyarakat, kecamatan maupun kades, bahwasanya perusahaan bergerak di bidang perkebunan ini, enggan berpihak kepada penduduk.

     

    “Misalnya, mengenai kebun plasma, Coorporate Social Responsibility (CSR) maupun lahan itu sendiri, sehingga warga selalu dirugikan,” ungkap Anggota DPRD Lahat, Lion Faisal SE MM, Selasa 7 Februari 2023.

     

    Politisi Partai Hanura ini menyebutkan, dari konflik yang timbul ke permukaan inilah, berinisiatif membentuk tim panitia khusus (Pansus) Perkebunan, untuk mengetahui sejauh mana keberpihakan mereka terhadap kepentingan masyarakat.

     

    “Di Kabupaten Lahat ini, banyak sekali perusahaan baik di sektor perkebunan kelapa sawit maupun batu bara, yang disebutkan pertama akan segera kita bentuk,” sebut Ketua Fraksi Gabungan Delapan (G-8).

     

    Ia menyebutkan, hanya beberapa perusahaan saja telah melakukan kebun plasma, sedangkan PT SMS belum ada sedikitpun pergerakan baru sebatas perencanaan.

     

    “Kasihan warga yang memiliki lahan di kawasan perkebunan perusahaan, bahkan mereka harus seminggu sekali diperbolehkan memanen sawit,” tandas Lion Faisal.

     

    Senada, Anggota DPRD Lahat Dapil 5 lainnya, Nizaruddin SH menyampaikan, agar kiranya pihak perusahaan dapat meninjau kembali jadwal warga melakukan panen sawit.

     

    “Apabila selama ini seminggu sekali, tolong dipertimbangkan menjadi 2 atau 3 kali dalam seminggu, kasihan kalau buahnya jadi busuk dan tidak akan mungkin memanen dalam satu hari,” bebernya.

     

    Sementara itu, Koordinator Reses Dapil 5, Drs H Chozali Hanan MM menerangkan, dari hasil reses kali ini, kemungkinan besar akan membentuk Tim pansus perkebunan.

     

    “Seperti halnya dengan batu bara, sehingga masyarakat menjadi makmur dan sejahtera, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat pun ikut imbas dari segi pendapatan asli daerah (PAD),” tukasnya.

  • Infrastruktur Penerangan Dan Irigasi Masih Jadi Persoalan 

    Infrastruktur Penerangan Dan Irigasi Masih Jadi Persoalan 

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Pembangunan Siring, saluran Irigasi serta PDAM masih menjadi harapan utama masyarakat Kecamatan Merapi Barat, Timur dan Selatan untuk masuk dalam perencanaan pembangunan Daerah tahun 2023 ini. Wakil bupati Lahat H Haryanto,Mba yang hadir langsung bersama wakil rakyat Dapil 2 Yunani dalam Musrenbang dikecamatan Merapi Barat Kamis (2/2) memastikan usulan masyarakat Merapi Area akan dikawal untuk direalisasikan tahun ini.

     

    Mewakili warga Merapi Area Heru Sulandri mengatakan, sangat apresiasi atas pembangunan yang selama ini berjalan diKecamatan Merapi Area. Namun saat ini masalah penerangan jalan menuju kedesa, Saluran Irigasi dan air bersih masih begitu diharap kan agar direalisasikan pembangunan nya mengingat genangan air yang menutupi badan jalan serta penerangan menjadi kendala masyarakat untuk beraktivitas.

     

    “Untuk sarana air bersih juga kiranya dapat menjadi pembangunan utama yang dibawa dalam Musrenbang tingkat Kabupaten sehingga program yang berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat,”ujarnya.

     

    Ketua Forum kecamatan Merapi Area Ahcmad Tarmizi Arshal menuturkan, untuk usulan tahun 2023 diharap kan agar Pemkab Lahat menganggarkan dana pembinaan bagi para BPD (Badan Perwakilan Desa) sehingga tidak muncul lagi kesenjangan yang membuat hubungan antara Pemdes dan BPD tidak sinergi. Apalagi selama ini antara BPD dan Perangkat Desa sangat jauh berbeda khususnya terkait aktivitas dan tingkat kesejahteraan.

     

    “Hanya di Kabupaten Lahat yang belum ada dana pembinaan BPD, kami tidak ingin opini BPD hanya duduk terima honor masih melekat karenanya kiranya Pemkab Lahat segera menganggarkan dana BPD melalui APBD,”imbuhnya.

     

    Sementara itu Wakil bupati Lahat H Haryanto,SE MBA didampingi Sekretaris Bappeda Leni Asriani, MM mengungkapkan, untuk usulan yang dibawa dalam Musrenbang kecamatan akan ditampung dan dibawah dalam Musrebang tingkat kabupaten. Terkait permasalahan penerangan jalan desa selama itu telah dibahas dalam bermasa DPRD dan tahun 2023 ini semua lampu penerangan akan hidup dan bercahaya sedangkan untuk saluran SPAL dan Irigasi khususnya yang berdekatan dengan jalan Provinsi dan Negara masih terkendala izin namun hal ini akan diusaha kan.

     

    “Jika kita membangun dijalan Provinsi atau Negara maka harus ada izin khusus berbeda dengan membangun dijalan kabupaten dan desa, karenanya jika SPAL dan Irigasi berada didesa Insyaallah usulan yang masuk akan direalisasikan pembangunan nya ditahun mendatang,” jelasnya.

     

    Ditambahkan, Leni terkait pembangunan saluran air bersih PDAM saat ini Pemkab Lahat sudah berusah agar air bersih mengalir hingga keseluruh kecamatan yang ada, namun untuk realisasinya harus bertahap agar dianggar kan pada tahun berikutnya.

     

    “Kita akui untuk pembangunan masih ada yang belum terealisasi, namun jika proposal usulan diberikan akan direspon mengingat pembangunan yang terlaksana harus sesuai dengan program pembangunan yang diusul kan masyarakat,” ucapnya.

     

    Ditempat yang sama, wakil rakyat Dapil 2 Yunani mengungkap kan, akan mengawal usulan pembangunan dari masyarakat karenanya, untuk pembangunan Irigasi yang belum terealisasi diharap kan agar diusulkan sehingga dapat dianggar kan melalui dana aspirasi DPRD Lahat Dapil 2. Terkait Anggara bagi BPD juga kiranya, ada usulan resmi sehingga bisa dibawa dan diperjuang kan dalan rapat Paripurna.

     

    “Kami DPRD Lahat akan bersinergi dengan pemerintah, karenanya, jika ada program yang belum dalam direalisasikan melalui APBD nanti akna diusahakan melalui dana Aspirasi DPRD Lahat,” pungkasnya.

  • Dapil V Kebagian Anggaran RP 72 MIlyar

    Dapil V Kebagian Anggaran RP 72 MIlyar

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan (Dapil) 5 meliputi, Kecamatan Gumay Talang, Pseksu, Kikim Timur, Kikim Tengah, Kikim Selatan dan Kikim Barat telah dikerjakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat.

    Nah, untuk 2023 ini setidaknya aliran anggaran untuk lanjutan pembangunan digelontorkan setidaknya sebesar Rp 72 M.

    “Pada tahap awal dapil 5 ini oleh Bupati Lahat, Cik Ujang SH langsung melaksanakan pengerjaan pembangunan akses jalan, yang selama ini merupakan urat nadi perekonomian rakyat,” urai Asisten lll, Raswan Ansori SE, disela-sela Musrenbang Kecamatan dipusatkan di Pseksu, Rabu (1/2).

    Raswan Ansori mengemukakan, dikarenakan Bumi Seganti Setungguan ini terdiri dari lima dapil, maka, sebagai kepala daerah pun harus membaginya, sehingga pembangunan merata disetiap titik.

    “Di 2023 ini, Pemkab Lahat memfokuskan pada Dapil 3 dan 4, sehingga desa ataupun sarana umum lainnya kebagian dan tidak ada kecemburuan sosial,” terangnya.

    Terpenting, lanjut dia, beberapa sektor pembangunan di Dapil 5 ini banyak sekali, direalisasikan seperti cor beton, pengaspalan akses dalam desa, irigasi, tembok penahan, pemberian bibit padi, ikan dan lain sebagainya.

    “Semuanya harus diberikan secara merata, dengan demikian, roda perekonomian rakyat dan pemerintahan pun bergerak sebagaimana mestinya,” urai Raswan Ansori.

    Raswan Ansori mengemukakan, memang masih ada beberapa titik lagi yang harus dikerjakan, mudah-mudahan di tahun ini untuk Dapil 5 semuanya rampung.

    “Dengan begitu, aktifitas masyarakat tidak akan terganggu lagi, apalagi membawa hasil bumi pun lancar, aman serta meningkat produksinya,” pungkasnya.

    Sementara itu, Camat Kikim Tengah, Anthoni menerangkan, pihaknya sangat berterima kasih kepada Pemkab Lahat, dalam hal ini Bupati telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Apabila selama ini, aktifitas warga selalu terkendala dengan sarana akses jalan, kini dapat dilihat semuanya telah dibangun,” sebutnya.

    Senada, Camat Kikim Barat, Darwis Salim SE MM menuturkan, terkhusus di kecamatannya, berkat tangan dingin CAHAYA (Cik Ujang – H Haryanto), arah pembangunan terealisasi.

    “Jalan-jalan yang dulunya tanah merah, kalau hujan pasti menjadi lumpur, apabila kemarau berubah debu. Kini, cor beton dan ada juga diaspal,” bebernya.

    Terpisah, Ketua Forum Kepala Desa (Kades) Pseksu, Hengki Haipun mengemukakan, pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung sekali, program kerja yang terbukti terwujud dan dinikmati sepenuhnya oleh penduduk.

    “Sudah sewajarnya kita memberikan yang terbaik untuk Pemkab Lahat, sebab, banyak yang sebelumnya tidak akan dikerjakan, tetapi kini dapat dilihat secara keseluruhan,” tutupnya.

    Dilain pihak, Anggota DPRD Lahat dapil 5, Muhammad Tabroni didampingi Litran Effendi Gumay SE mengemukakan, sebagai legislatif memang sudah tugasnya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

    “Yang mana, usulan yang diterima dari warga dan pokok pikiran (Pokir) inilah menjadi pedoman, bagi pemerintah untuk menjalankan tugasnya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.

  • Pansus DPRD Lahat Curhat ke Susno Duadji

    Pansus DPRD Lahat Curhat ke Susno Duadji

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Upaya mewujudkan adanya jalan khusus bagi angkutan batubara untuk melintas, belum berhenti dilakukan pansus DPRD Lahat persoalan batubata. Belum adanya kepastian jadwal dari Komisi VII DPR RI memanggil para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk lakukan rapat dengar pendapat (RDP), buat anggota pansus datangi kediaman Susno Duadji, meminta saran bagaimana muwujudkan adanya jalan khusus tersebut.

     

    Ketua Pansus DPRD Lahat Persoalan Batubara Chozali Hanan mengatakan, dirinya sebagai Ketua Pansus memang sudah sepatutnya meminta pendapat kepada Susno Duadji, yang merupakan salah satu tokoh nasional yang ada di Sumsel, terlebih lagi sebagai salah satu pemilik usaha pertambangan di Kabupaten Lahat. Sehubungan dengan langkah-langkah penyelesaian masalah yang timbul akibat adanya pertambangan batubara.

     

    “Secara formal, akan diundang di DPRD Lahat, harapan kita bisa jadi mediator untuk mempersatukan para pihak yang berkepentingan. Kedatangan kami sangat diterima oleh Susno Duadji, kami bukan datang perorangan tapi membawa nama besar pansus,” kata Chozali Hanan, Rabu (14/12).

     

    Sementara, Nopran Marjani, anggota pansus menuturkan, pansus sudah bekerja keras. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementrian ESDM, Kemendagri, bahkan ke Komisi VII DPR RI, untuk bertemu langsung dengan pemilik IUP batubara yang beroprasi di Kabupaten Lahat. Kali ini pihaknya sengaja bersilaturahmi dengan Susno Duadji, selaku salah satu tokoh nasional yang juga salah satu pemilik usaha pertambangan batubara di Kabupaten Lahat.

     

    “Pertama untuk bersilaturahmi. Kemudian meminta saran, dan meminta fasilitasi agar bertemu seluruh pemilik IUP batubara. Karena sampai saat ini Komisi VII DPR RI belum berikan jadwal kapan pertemuannya,” tutur Nopran Marjani.

     

    Menurut Nopran, Susno Duadji yang merupakan mantan Kabareskrim, sangat mendukung upaya pansus agar adanya jalan khusus untuk angkutan batubara. Jika pun nanti sudah ada jalan khusus, perusahan tambang yang melewati jalan khusus tidak diatur oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, tapi diatur pemerintah daerah. “Nanti hal itu akan ada payung hukum yang mengaturnya, dengan begitu bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kabupaten Lahat,” ucapnya.

  • DPRD Lahat Soroti Limbah B3 Balaiyasa

    DPRD Lahat Soroti Limbah B3 Balaiyasa

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Bengkel PT Kereta Api Indonesia (KAI) Balaiyasa didatangi DPRD Dapil I Lahat pada masa kunjungan kerja (reses) tahap 1, tahun 2022/2023 dalam rangka silahturahmi dan penjaringan aspirasi masyarakat. Ketika sampai di ruang pertemuan, penjabaran singkat disampaikan pihak perusahaan yang bergerak di sektor pemeliharan dan perbaikan unit Kereta Api (KA). Mulai dari proses kerja maintenance, Sumber Daya Manusia (SDM) dan prosedur-prosedur kerja perusahaan.

     

    Setelah paparan, ada beberapa pertanyaan yang jadi sorotan dari DPRD Dapil I Lahat. Mulai dari soal pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Lalu terkait aset Balaiyasa PT KAI, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

     

    Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST MSI MM mengemukakan, kedatangannya untuk menanyakan persoalan limbah B3. Mengingat area operasional perusahaan berada pada posisi dekat permukiman penduduk. “Di bengkel ada limbah B3, oli dan segala macam, kita tekankan diolah sesuai standar lingkungan hidup,” kata Fitrizal, Rabu (3/11/2022).

     

    Sambung Fitrizal, meski sebagai BUMN, semua aturan harus dilaksanakan termasuk taat laporan PBB dan apa saja partisipasi perusahaan kepada daerah. Selain itu, dewan juga menanyakan tentang aset yang ada di PT KAI, untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah soal lahan yang bisa digunakan warga sekitar lingkungan perusahaan untuk aktifitas perekonomian. “Kalau informasinya semua diarahkan ke Divisi Regional (Divre) Kertapati Kota Palembang, kalau itu kita tidak punya akses,” ujarnya.

     

    Dalam pertemuan itu, disampaikan PT KAI Balaiyasa, sejauh ini untuk pengelolaan B3 dilakukan sesuai prosedur yakni adanya kajian lingkungan per-tiga bulan sekali dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat. Selain itu perusahaan plat merah ini mengaku taat hukum dan rutin malaporkan PBB.

  • Banjir Usulan Infrastruktur

    Banjir Usulan Infrastruktur

    SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Saat ini anggota DPRD Lahat tengah malakukan reses atau mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan (Dapil). Salah satunya wakil rakyat dari Dapil 1 Kecamatan Lahat. Ketika melakukan reses tahap I tahun sidang 2022-2023 di Kantor Camat Lahat, para konstituen dari Desa Pagar Sari berharap agar pembangunan jalan hotmix dapat terealisasi. Kemudian soal lampu jalan dibeberapa titik wilayah desa yang tidak berjalan normal, sehingga perlu menjadi perhatian.

    Selanjutnya, konstituen Kelurahan Sari Bungamas berharap ada pembangunan jembatan yang belum tersambung di daerah baru RT 04 sampai RT 08. Usulan itu akses penting bagi masyarakat sekitar dalam aktifitas sehari-harinya. Kemudian keluhan dirasakan oleh warga Desa Suka Negara, sebab setiap hujan turun beberapa titik lokasi mengalami banjir dari penguapan saluran drainase utama yang dinilai sudah lama dibangun.

    Menurut Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST MSi MM, pembangunan aspal jalan masuk di APBD induk, politisi Partai Demokrat ini menyarankan agar pihak desa untuk lebih sering berkoordinasi dengan Dinas PUPR Lahat. “Kemudian untuk lampu jalan, di tahun 2023 ada 4.500 titik lampu di 24 kecamatan. Namun, jika desa ingin cepat dan segera, bisa melalui dana desa atau kelurahan alokasi untuk penerangan,” jelasnya, Selasa (1/11).

    Ditambahkan, Wakil Ketua II DPRD Lahat, Sri Marhaeni Wulansih SH, untuk Desa Pagar Sari sebelumnya ada peningkatan Jalan Haerudin sebanyak dua kali. Kemudian di Kelurahan Sari Bungamas, ada sumur bor, lalu di Desa Keban ada air bersih dan listrik.

    Menurut Anggota DPRD Lahat, Muhammad Ariadi SE MM, untuk pembangunan lampu jalan dilakukan secara bertahap. Sebab pihaknya di dapil 1 sudah menyampaikan soal keluhan masyarakat baik kepada DPRD dan dinas teknis. “Lampu jalan berangsur, dan untuk soal jembatan intinya buat proposal sampaikan dengan dinas teknis atau kepada kami,” ujar Ariadi politisi PAN ini.

    Ditambahkan Anggota DPRD Lahat, Arry AMd, menanggapi soal usulan normalisasi drainase utama di Desa Suka Negara, silahkan disampaikan diantara 10 anggota DPRD Dapil I. Proposal tertera juga berapa panjang luas dan titik lokasi drainase. Dalam reses tersebut semua 10 legislator dapil I turun langsung. Yakni Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST MSi, Wakil Ketua I DPRD Lahat, Gaharu SE MM, Wakil Ketua II DPRD Lahat, Sri Marhaeni Wulansih SH, dan Anggota DPRD Lahat, H Junaidi SE, Arry AMd, Firiyanto SPdi, Samarudin SH, Andriansyah, Muhammad Ariadi SE MM, serta H Munawir Safe’i SH MM.

  • Sempat Tertunda, Oknum Anggota DPRD Lahat Fraksi Partai Gerindra Jalani Sidang Perdana 

    Sempat Tertunda, Oknum Anggota DPRD Lahat Fraksi Partai Gerindra Jalani Sidang Perdana 

    Suarapublik.id, Lahat – Kasus yang menjerat oknum anggota DPRD Lahat dari fraksi Partai Gerindra Imanullah masuki tahap persidangan, Jum’at (16/9) di Pengadilan Negeri Lahat.

     

    Setelah sebelumnya sidang semestinya terjadwal pada Senin awal pekan tadi, Akan tetapi terdakwa mengajukan kepada Majelis Hakim untuk pendampingan hukum akhirnya persidangan di tunda.

     

    Terdakwa Imanullah yang saat ini telah mendekam di Lapas Kelas II A Lahat saat persidangan dihadirkan secara virtual.

     

    Hakim Ketua Renaldo Meiji Hasoloan, SH, MH saat persidangan mengatakan, Sesuai amanat Undang-undang dirinya bersama Hakim anggota mengizinkan terdakwa Imanullah untuk didampingi penasehat hukum selama persidangan sidang berlangsung.

     

    “Majelis hakim menunda memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk di dampingi penasehat hukum, hari ini terdakwa sudah didampingi dan dapat mengikuti jalannya persidangan,” Jelasnya.

     

    Selanjutnya agenda sidang yaitu pembacaan dakwaan bagi terdakwa Imanullah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Lahat.

     

    Indra selaku JPU menyampaikan terdakwa Imanullah telah menyerobot lahan milik perusahaan tambang batu bara PT Banjarsari Pribumi serta pengerusakan lahan.

     

    Tak hanya itu, Terdakwa telah menggarap lahan tersebut menggunakan alat berat yang kemudian menyuruh warga memasangkan pagar kawat dan kemudian mengklaim lahan seluas kurang lebih 1,1 hektar yang menjadi kawasan lokasi tambang merupakan miliknya.

     

    Untuk itu Immanullah pun dijerat pasal 385 KUHP dan atau Pasal 263 (ayat 2) KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 170 KUHP.

     

    dengan tidak pidana penyerobotan tanah dan atau pemalsuan surat dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan perusakan secara bersama-sama.

     

    Setelah pembacaan dakwaan bagi terdakwa oleh JPU persidangan akan kembali di lanjutkan dengan pembacaan Eksepsi atau penyampaian pembelaan oleh terdakwa pada Senin pekan depan.

     

    Majelis Hakim dalam hal ini menyetujui pembacaan Eksepsi oleh terdakwa Imanullah nanti akan di sampaikan secara tertulis.

  • Tiga Item APBD-P 2022 Mengalami Kenaikan

    Tiga Item APBD-P 2022 Mengalami Kenaikan

    Foto : Jubir Pansus 1, Yudiansyah Manarus membacakan laporan di depan Unsur pimpinan DPRD dan Sekda Lahat, (Ismail, Kamis 1/9/2022).

     

    Suarapublik.id, Lahat – Setidaknya ada tiga item yang tertuang didalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2022 mengalami kenaikan dari APBD Induk.

     

    Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Sri Marhaeni Wulansih SH melalui Juru Bicara (Jubir), Iduar Alamsyah membenarkan, bahwasanya perubahan target pendapatan asli daerah (PAD) diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp 274.130.606.158 atau setara 14,34 persen dari APBD Induk Rp 1.911.327.773.088.

     

    “Sehingga pada rancangan perubahan menjadi Rp 2.185.458.379.246. untuk item belanja pun mengalami hal serupa sebesar 26,40 persen atau setara Rp 528.064.623.027,60, dari semula Rp 2.000.456.999.590, dan pada APBD-P berubah Rp 2.528.521.622.617,” terangnya, Kamis (1/9/2022).

     

    Untuk, sambung dia, sektor penerimaan pembiayaan pada perubahan tahun anggaran 2022 pun meningkat hingga menyentuh angka Rp 257.684.016.689 dari semula APBD Induk Rp 89.129.226.508.

     

    “Sehingga pada Rancangan APBD-P TA 2022 berubah dengan total Rp 346.813.243.371. dengan kata lain, masih dalam tahap berimbang yang merupakan kelanjutan rencana pembangunan sebelumnya,” jelas Iduar Alamsyah.

     

    Iduar Alamsyah mengemukakan, secara normatif, untuk penyusunan dan pembahasan rancangan perubahan APBD Kabupaten Lahat TA 2022, sudah memenuhi aspek yuridis-normatif.

     

    “Tentu saja, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh pihak Eksekutif kali ini, dimana, prinsip kehati-hatian agar dikedepankan dalam melaksanakan pekerjaan yang sudah dianggarkan,” ulasnya.

     

    Selain itu, masih kata dia, penulisan angka agar dilakukan lebih cermat dan hati-hati, sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda.

     

    “Nah, untuk itulah, efektivitas dalam progress kegiatan fisik dan keuangan tinggal menyisakan tiga bulan lagi, agar diambil langkah-langkah strategis dalam merealisasikannya,” papar Ketua Komisi ll ini.

     

    Menurut dia, dalam upaya mengoptimalkan pendapatan pajak dan retribusi serta menekan adanya kebocoran, maka, Badan Pendapatan Belanja (Bapenda) dalam pencapaian target PAD, hendaknya lebih intensif melaksanakan penarikan pajak dan retribusi.

     

    “Bertujuan, kantong-kantong baru yang berpotensi menambahkan PAD, agar lebih dioptimalkan, jangan sampai mengandalkan yang sudah ada,” tegas Iduar Alamsyah.

  • Beredar di WhassApp Foto Diduga Anggota DPRD Lahat Ditahan Polda Sumsel

    Beredar di WhassApp Foto Diduga Anggota DPRD Lahat Ditahan Polda Sumsel

    Suarapublik.id, Lahat – Beredar luas di pesan singkat Whatsapp foto salah satu diduga anggota DPRD Kabupaten Lahat dari Partai Gerindra berinisial IM ditahan Polda Sumsel. kendati belum diketahui pasti penahanan tersebut, namun dalam foto yang beredar tersebut sudah menggunakan baju tahanan berwarna orange bertuliskan angka 84.

     

    Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lahat HM Safrani Cikmin, SH saat dikonfirmasi membenarkan adanya informasi penahanan terhadap IM. Namun dirinya sendiri belum dapat menjelaskan apa duduk persoalan dalam kasus apa IM ditahan pihak Polda Sumsel.

     

    “Masih kito tunggu info resmi dari Polda kapan beliau ditahan untuk proses selanjutnya,” jawab Safrani saat dikonfirmasi, Jumat (1/7/2022).

     

    Untuk diketahui, IM sendiri merupakan anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Merapi Area.

     

    Dikonfirmasi terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Lahat, Gaharu SE MM menyebutkan, dirinya baru mendapatkan kabar dan berita, bahwasanya salah satu anggota dewan berada di Polda Sumsel.

     

    “Saya lagi di Jakarta, jadi baru mendapatkan kabar juga, dan belum mengetahui apa yang terjadi. Selesai dari sini akan langsung ke Polda agar kiranya bisa diketahui info sebenarnya,” terangnya.

     

    Dirinya meminta, dirinya bersama dengan Bidang Hukum Gerindra, dalam waktu dekat akan segera mengunjungi Mapolda Sumsel.

     

    “Kita masih menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi, sehingga bisa ditahan. Terpenting DPC Gerindra Lahat tetap solid dan kompak,” tegas Gaharu.