SUARAPUBLIK, Palembang – DPRD Provinsi Sumsel menggelar rapat Paripurna Istimewa dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2019. Dalam Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2019, Pemprov Sumsel mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-6 kalinya sejak tahun 2014.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Hj. RA Anita Noeringhati, SH,MH, dan dihadiri Wakil Ketua, Gubernur Sumsel, Herman Deru, Anggota DPRD Provinsi Sumsel, Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar, Pimpinan BPK RI Sumsel, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan tamu undangan lainnya, Senin (29/6/2020).
Ketua DPRD Sumsel, Hj. RA Anita Noeringhati berharap, opini WTP ini supaya benar-benar diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan negara di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), agar dalam perencanaannya lebih transparansi dan akuntable.
“Selamat kepada Pemprov Sumsel yang telah mempertahankan opini WTP, saya harap ini bukan menjadi kebanggaan yang hanya sampai disini,” ujarnya saat usai rapat paripurna.
Namun Ketua Harian DPP Golkar Sumsel ini menilai, ada beberapa catatan yang harus diperbaiki untuk kedepannya, seperti pengelolaan aset, dan DPRD Sumsel akan mendorong terus untuk mengimpetarisir aset meskipun belum juga mencukupi.
“Hal ini yang menjadi catatan, dan juga nantinya ada catatan yang akan menjadi bahan untuk komisi-komisi yang membidangi. Tentunya dengan opini WTP ini Sumsel lebih giat lagi untuk pengelolaan keuangan yang lebih transparan,” ungkapnya.
Anita menjelaskan, yang paling susah adalah pengelolaan aset bergerak. Sedangkan yang tidak bergerak masih terus menerus akan di telusuri mana yang perlu untuk dihapuskan, begitupun yang dipakai juga untuk siapa.
“BPK pemeriksaannya secara fisik, tidak hanya catatan. Artinya kalau catatannya sekian, fisiknya juga harus sekian, itulah kenapa setiap tahun masih ada temuan,” katanya.
Ditempat yang sama, Gubernur Sumsel, Herman Deru sangat bersyukur, bahwa Pemprov Sumsel kembali meraih Opini WTP dari BPK RI Sumsel. Namun, hal demikian tentu masih jauh dari sempurna. Karena masih ada yang perlu ditingkatkan lagi.
“Kita wajib bersyukur di tahun 2019 kemaren LHP-nya sudah disampaikan oleh BPK. Kedepan kita akan tingkatkan lagi seperti pengolaan aset, karena Provinsi Sumsel ini sudah terbentuk setengah abad. Tentu kita harus tuntun juga dan butuh keseriusan untuk membenahi ini karena ada kaitan dengan kekayaan provinsi, ini yang menjadi berat dan harus kita perbaiki, dan saya yakin selama niat kita sama, semua bisa kita perbaiki,” tutupnya. (silviee)
