SUARAPUBLIK.ID, MEDAN – Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera menegaskan komitmennya dalam menjaga inflasi di wilayah Sumatera. Komitmen ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi TPIP-TPID yang dirangkaikan dengan peluncuran simbolis Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) se-Sumatera tahun 2025, yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Adapun tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut adalah “Sinergi dan Inovasi dalam Mendorong Peningkatan Produksi dan Efisiensi Rantai Pasok Distribusi Pangan Guna Mendukung Swasembada Pangan dan Pertumbuhan Inklusif di Sumatera.”
Rakor TPIP-TPID se-Sumatera tahun 2025 dihadiri oleh berbagai pejabat penting, antara lain Wakil Gubernur Sumatera Utara, perwakilan dari Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Urusan Logistik (Bulog), perwakilan Bank Indonesia, serta TPID dari seluruh wilayah Sumatera.
Penguatan program GNPIP wilayah Sumatera tahun 2025 menjadi komitmen bersama dalam memperkuat upaya stabilisasi harga pangan dan pengendalian inflasi. Langkah ini berlandaskan pada kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, guna mendukung swasembada pangan dan pertumbuhan inklusif di Sumatera.
Upaya penguatan program GNPIP 2025 difokuskan pada lima hal utama, yakni:
1. Penguatan produktivitas pertanian secara end-to-end,
2. Penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk kelancaran distribusi pangan.
3. Optimalisasi KAD dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG),
4. Dukungan fiskal dari pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan,
5. Digitalisasi pembayaran pada kegiatan operasi pasar.
Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan, menekankan pentingnya koordinasi TPID dalam merespons ketidakpastian global, khususnya pasca penetapan tarif resiprokal Amerika Serikat. Berbagai upaya, menurutnya, harus terus didorong guna memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap kuat, dengan inflasi terjaga dalam kisaran 2,5% ± 1% (yoy).
Sementara itu, Direktur Jenderal Kemendagri, Restuardy Daud, menyoroti pentingnya identifikasi potensi dampak di sisi pasokan akibat kebijakan tarif global, sehingga langkah antisipatif dapat segera dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Secara khusus, Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk mengambil peran aktif dalam pengendalian inflasi. Ia juga menegaskan pentingnya menjamin keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat, khususnya di Sumatera Utara.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia, M. Firdauz Muttaqin, menekankan pentingnya pengendalian pasokan pangan yang diperkuat melalui kerjasama antar daerah. Dalam kegiatan yang sama, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc., menyampaikan bahwa penguatan upaya pengendalian inflasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek data, regulasi, kelembagaan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia.
Rangkaian kegiatan Rakor TPIP-TPID ditutup dengan acara simbolis pencanangan komitmen program GNPIP di wilayah Sumatera. Acara ini menjadi bukti nyata kuatnya komitmen dan sinergi seluruh TPID di wilayah Sumatera dalam mengimplementasikan program strategis pengendalian inflasi tahun 2025.
