SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Serapan belanja di sejumlah Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan (Sumsel), masih tergolong rendah. Hingga September 2021, ada beberapa yang realisasinya masih di bawah 50 persen.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Lyidia Kurniawati Christyana, Rabu (3/11/2021). Kata dia, dari 17 Kabupaten/kota serapan belanja tertinggi ada di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
Serapannya sudah mencapai 78,69 persen. “Sedangkan paling rendah Kabupaten Musi Rawas Utara baru mencapai 37,74 persen,” kata Lidya.
Selain Musi Rawas Utara, ada tujuh daerah yang realisasi belanjanya masih di bawah 50 persen. Di antaranya, Kota Palembang 49,19 persen dan Lubuk Linggau 41,38 persen. Kemudian, Kabupaten Empat Lawang 46,15 persen, PALI 45,60 persen, Banyuasin 45,56 persen, Lahat 43,94 persen, dan Ogan Ilir 43,54 persen.
“Untuk serapan tertinggi selain Muba, ialah OKU Selatan 60,61 persen, OKU Timur 55,88 persen, Musi Rawas 53,55 persen, Pagar Alam 52,11 persen, OKU 51,05 persen, Muara Enim 51 persen, dan OKI 50,92 persen. Untuk Provinsi Sumsel 50,23 persen,” jelasnya.
Lidya mengatakan, pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota segera melakukan serapan tersebut agar perekonomian bisa kembali pulih. “Minimnya serapan belanja tersebut sangat mempengaruhi situasi perekonomian daerah. Belanja daerah saat ini sangat dibutuhkan agar terjadi transaksi di tengah masyarakat,” jelasnya.
Secara total, sambung Lyidia, realisasi pendapatan APBD Pemda di Sumsel masih lebih tinggi ketimbang realisasi belanja. Di mana, untuk total pendapatan mencapai Rp25,3 triliun.
“Sementara untuk total realisasi belanja hanya mencapai Rp21,59 triliun. Bisa dikatakan masih banyak dana yang mengendap di kas daerah yang belum tersalurkan,” katanya. (ANA)
