SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Selatan, Dapil Sumsel II melakukan Reses Tahap I Tahun 2024 mulai dari Selasa 30 Januari hingga 3 Februari 2024.
Reses Daerah Pemilihan II Sumsel ini berada di 26 titik, meliputi kecamatan Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Alang-Alang Lebar, Sukarame, Kemuning, Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang.
7 Anggota DPRD Sumsel dapil II Sumsel di Kordinatori oleh Dr H Budiarto Marsul SE MSi (Partai Gerindra), lalu Muhammad Yansuri SIP (Partai Golkar), Ir H Zulfikri Kadir (PDI Perjuangan), Antoni Yuzar SH MH (PKB), H M Anwar Al Syadat SSi MSi (PKS), Tamtama Tanjung (Partai Demokrat) dan H Nopianto S.Sos MM (Partai Nasdem).
Pada hari pertama, Selasa (30 Januari 2024) Reses dilakukan pada 6 Titik untuk melakukan dialog interaktif dan menyerap aspirasi masyarakat dilingkungan SMA Autis Talang Kelapa, dilanjutkan pada titik kedua bertemu masyarakat disekitar SMA Negeri 22 Talang Kelapa. Dititik ketiga Reses dilakukan di area Kantor UPTB Samsat III Palembang.
Kemudian pada titik ke Empat, Reses dilakukan di Area SMA IGM Palembang, lalu pada titik kelima dilanjutkan untuk bertemu masyarakat disekitar SMA Penerbangan Talang Kelapa. Terakhir Reses Tahap Pertama hari pertama Pertemuan dengan masyarakat di SMK Pesantren Modern Palembang.
Pada Reses hari pertama banyak aspirasi masyarakat membahas terkait pendidikan. Pertama terkait permasalahan Uang Komite yang dinilai memberatkan masyarakat.
Pertanyaan itu di jawab oleh H M Anwar Al Syadat SSi MSi, pernah berada di Komisi V yang membidangi Pendidikan, Anwar saat ini merupakan Sekertaris Komisi II menyampaikan, jika adanya Komite sekolah merupakan penengah pihak sekolah dengan Orang tua Siswa.
“Adanya uang komite itu juga, harusnya telah diatur sesuai kemampuan Orang Tua Siswa, Jika ada orang tua siswa yang merasa berat, ajukan permohonan dengan membawa surat keterangan tidak mampu.
Musyawarahkan dengan pihak sekolah, bisa saja di kurangi, atau bisa juga di angsur. Pihak sekolah juga harus menyesuaikan kemampuan orang tua siswanya,” kata Anwar Syadat.
Pada Dialog Interaktif di Kantor UPTB Samsat III Palembang, mereka meminta agar DPRD bisa menbantu mengusulkan kepada Pemerintah untuk pembangunan gedung pelayanan permanen. Karena selama ini Kantor pelayanan Samsat III Palembang memakai gedung kontrak selalu berpindah – pindah.
Muhammad Yansuri SIP dari Partai Golkar menjawab hal itu, mengatakan jika selama ini tak ada pengusulan untuk membeli tanah. Jika ada pihaknya sangat mendukung hal tersebut karena nantinya akan memudahkan masyarakat dalam membayar tanggung jawab mereka terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Baru kali ini ada usulan itu, dan kami DPRD Sumsel sangat menyetujui itu. Apalagi pelayanan pelayanan bagi masyarakat ini harus diutamakan dan di permudah,” ungkapnya.
Komentar