SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA – Pengamat memperkirakan kenaikan harga Pertamax membuat 40 persen konsumen beralih ke Pertalite. Kondisi ini berisiko membebani keuangan negara mengingat pemerintah memberikan subsidi terhadap Pertalite.
Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan sebaiknya PT Pertamina (persero) menahan harga Pertamax tetap di angka Rp9.000 per liter.
Menurut Bhima, masih banyak skema dana kompensasi dari APBN kepada Pertamina sebagai cara menahan kenaikan harga BBM jenis nonsubsidi.
“Tergantung disparitas harga Pertamax dengan Pertalite. Kalau Pertamax Rp14.000 maka minimum 40 persen konsumen migrasi ke Pertalite,” katanya kepada CNN Indonesia, Kamis (31/3).
Menurutnya, solusi terbaik untuk saat ini adalah tambahan dana kompensasi dari APBN. Ia mengingatkan konsumen Pertamax tidak hanya kelas atas, tetapi kelas menengah rentan yang jumlahnya mencapai 115 juta orang.
“Kelas menengah rentan ini sedikit saja penyesuaian harga BBM langsung turun kelas, atau lakukan migrasi,” imbuhnya.
Jika itu terjadi, imbuhnya, akan menciptakan masalah baru dalam penjualan Pertalite dan berdampak pada beban keuangan pemerintah
Bhima menilai Pertamina seharusnya masih memiliki tabungan dari selisih harga penjualan BBM dan penurunan tajam harga minyak mentah dunia sepanjang 2020.
“Windfall dari selisih harga minyak mentah yang murah dan harga BBM di ritel saat itu harusnya jadi tabungan untuk menutup harga keekonomian ketika tekanan minyak mentah terjadi seperti saat ini,” katanya.
Senada, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan ada potensi perpindahan konsumen dari pengguna Pertamax ke Pertalite. Sebab itu, dia menyarakan agar penyesuaian harga Pertamax tidak menyentuh faktor psikologis konsumen pengguna Pertamax.
“Faktor psikologis ini saya kira jika harga Pertamax mencapai Rp16 ribu per liter. Oleh karena itu, saya menyarankan agar harganya Pertamax sebaiknya Rp12 ribu per liternya. Dengan demikian, akan mengurangi migrasi ke Pertalite karena saat ini BBM sekelas Pertamax di SPBU swasta berada di harga tersebut,” kata Mamit.
Meski demikian, menurut Mamit, Pertamina memang seharusnya sudah melakukan penyesuaian harga sejak 2021 yang lalu. Hal ini dikarenakan Pertamax merupakan jenis BBM Umum yang tidak diberikan subsidi atau kompensasi oleh Pemerintah.
Apalagi, penyesuaian harga ini sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69/2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak tepatnya pasal 14A ayat 1 yang berbunyi, “harga jual eceran Jenis BBM umum di titik serah
untuk setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh badan usaha berdasarkan formula harga tertinggi yang terdiri atas harga dasar ditambah pajak pertambahan nilai dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor”.
Selain itu, KepMen ESDM Nomor 20/2021 Pasal 8 Ayat (1) di mana harga jual eceran dihitung dan ditetapkan oleh badan usaha, juga bisa menjadi landasan bagi Pertamina untuk menyesuaikan harga jual Pertamax. Sementara, untuk formula harga sudah di tetapkan dalam KepMen ESDM Nomor 62/2020.
“Pertamax sendiri penggunanya itu segmented ya, jadi saya kira dampak dari penyesuaian ini tidak akan terlalu besar. Inflasi karena kenaikan juga tidak akan tinggi. Jika dinaikkan, saya tetap yakin Pertamina akan lebih murah dibandingkan dengan SPBU swasta lainnya,” imbuhnya.
Penyesuaian harga yang lakukan oleh Pertamina, lanjutnya, pastinya tetap memperhitungkan daya beli masyarakat apalagi Pertamax menyumbang penjualan pada 2021 mencapai 20 persen dari total konsumsi gasoline.
“Lebih tinggi jika dibandingkan 2020 yang hanya di angka 12 persen dari total konsumsi gasoline. Pertamina biasanya akan menggunakan promo-promo di aplikasi My Pertamina sehingga bisa lebih murah di bandingkan SPBU swasta lainnya,” ujarnya. (*)
Komentar