SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Survei opini dan kebijakan publik diselenggarakan pada 27 – 30 November 2022. Ini adalah kegiatan rutin akhir tahun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai bentuk praktikum Mata Kuliah Survei dan Quick Count mahasiswa Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi.
Dalam rilis yang diterima media ini, Rabu (7/12/2022), survei melibatkan 390 Responden yang berusia 17 tahun atau yang sudah menikah dan tersebar di 18 kecamatan di Kota Palembang.
Koordinator Survei, Andri Pramana, Mahasiswa Prodi Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang dalam rilis tersebut menyampaikan, metode yang digunakan dalam survei ini adalah Multy Stage Random Sampling dengan Margin of Error (MoE) ±5% pada tingkat kepercayaan (Convident Level) 95%.
Metode pengumpulan data dengan wawancara tatap muka oleh Relawan/Pewawancara yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi.
Tujuan Survei adalah untuk mengukur seberapa puas masyarakat kota Palembang dengan pemerintahan Kota Palembang, di bawah kepemimpinan Harnojoyo dan Fitrianti Agustinda yang akan berakhir berakhir pada 2023.
Hasil survei ini dapat menggambarkan secara umum tentang beberapa hal terkait kinerja pemerintah Kota Palembang. Sekaligus gambaran tentang prediksi yang berhubungan dengan Pilkada Kota Palembang 2024.
Performa Kinerja Walikota dan Wakil Walikota Terbilang Rendah
Berdasarkan penilaian Masyarakat Kota Palembang yang merasa puas terhadap kepemimpinan Harnojoyo adalah sebanyak 65%, sedangkan yang menyatakan tidak puas sebanyak 26,81%, dan sisanya 8,18% tidak memberikan tanggapan.
Sedangkan yang merasa puas terhadap Fitrianti Agustinda adalah sebanyak 64,55%, sedangkan 24,09% mengungkapkan tidak puas, tersisa 11,36% masyarakat tidak memberikan tanggapan.
“Dari berbagai kajian, kepuasan yang hanya menyentuh angka 65% adalah kepuasan yang merujuk pada kinerja berkategori baik yang “minimal”, artinya sedang-sedang saja. Sementara kepuasan di bawah 65% memperlihatkan adanya kinerja yang kurang baik,” kata Andri Pramana dalam rilis.
Palembang Darurat Banjir
Masalah banjir menjadi isu dominan harus segera diselesaikan, sebanyak 63,18% menilai penanganan Banjir di Kota Palembang buruk, sedangkan yang menganggap baik hanya 31,36%. 5,45% tidak memberikan tanggapan. disusul isu kemampuan pemenuhan kebutuhan bahan pokok sembako, kemacetan, antrean kendaraan dalam membeli BBM serta Pendidikan dianggap masih sangat mahal.
Mutu Pelayanan Publik Sudah Baik
Sebanyak 76,82% menilai kinerja pelayanan publik Pemerintahan Kota Palembang terbilang baik, sedangkan 17,73% menilai masih buruk. 5,45% tidak memberikan tanggapan. (*)
