SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bakal melimpahkan pengelolaan Jalan Noerdin Pandji Palembang ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.
Hal itu bertujuan untuk meningkatkan fungsi jalan yang kerap dilalui kendaraan bermuatan besar, serta konektivitas dengan jalan nasional lainnya.
“Proses peningkatan akses jalan telah dilakukan untuk mendukung perubahan status jalan ini. Kami akan meng-upgrade Jalan Noerdin Pandji agar dikelola oleh pemerintah pusat. Jalur ini akan menjadi penghubung dari Simpang Bandara menuju Underpass di Patal, sehingga jalan nasional tersambung dengan jalan nasional lainnya,” ujar Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Sumsel, M. Affandi, Sabtu (12/4/2025).
Affandi menjelaskan dengan perubahan status tersebut pemeliharaan jalan akan dibiayai melalui APBN, sehingga mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sejak tahun 2021, kami telah meningkatkan kualitas Jalan Noerdin Pandji. Tapi dengan peralihan ini, beban pemeliharaan akan menjadi tanggung jawab pusat dan ini sangat membantu efisiensi anggaran daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Palembang, Ida Pebriani mengatakan meski peralihan status sedang diusulkan, pemeliharaannya untuk saat ini tetap menjadi prioritas.
“Memang banyak truk besar yang menggunakan jalur itu, dan saat ini keadaan jalan banyak yang berlubang dan kurang penerangan,” katanya.
Ia menyebut pemeliharaan jalan provinsi di Kota Palembang melibatkan 18 ruas dari total 26 ruas yang menjadi tanggung jawab pemprov, salah satunya adalah Jalan Noerdin Pandji.
“Dengan rencana pengalihan pengelolaan ini, diharapkan Jalan Noerdin Pandji dapat memberikan manfaat lebih besar, baik dari segi konektivitas antar wilayah maupun efisiensi anggaran daerah. Kegiatan lainnya termasuk pembuatan pile slab di jalan kawasan Gandus,” ungkap dia. (Tia)
