SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menyambangi kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan aksi damai guna meminta Pemerintah Provinsi Sumsel membuat kebijakan terkait penetapan batas tarif bawah dan batas atrif atas transportasi online di wilayah itu.
Koordinator Aksi sekaligus Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Sumsel Asrul Indrawan mengatakan jika pihaknya yang merupakan mitra aplikator selama ini seperti tidak dipedulikan.
“Kami keberatan dengan pihak aplikator yang selalu membuat tarif berbeda-beda, bahkan sering memberikan promo paket hemat seperti sekarang ini yang mana ini sangat merugikan kami sebagai driver,” kata Asrul.
Selain itu, ia juga menjelaskan bagaimana sistem tarif yang ada sekarang yakni hanya berkisar Rp 1.200 – Rp 1.500 per kilometer.
“Bahkan per 4 kilometer hanya Rp5.000, sedangkan biaya bensin saja satu liter Rp10 ribu yang mungkin hanya bisa untuk jarak tempuh 6 kilometer,” jelasnya.
Ia mengungkapkan telah menyampaikan usulan ke Pemprov Sumsel agar menjadi penengah antara pihak pengemudi ojol dan pihak aplikator.
“Sudah kami sampaikan usulan ke Pemerintah, kita minta jadi penengah antara kami dan aplikator. Jadi untuk tarif nanti akan dibahas bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Arinarsa menjelaskan aspirasi dari massa aksi itu akan ditampung dan akan menyampaikan keluhan para pengemudi ojol kepada instansi terkait.
“Pemprov Sumsel akan meneruskan apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan yang tergabung dalam ADO ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo,” ucap dia. (Tia)
