SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk menambah bantuan sosial kepada masyarakat hingga akhir tahun. Keputusan ini diambil terutama untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di beberapa wilayah.
Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menaikkan anggaran program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) dari semula hanya Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun.
Hingga akhir tahun sederet bansos yang akan dicarikan hingga di antaranya kartu sembako, program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), subsidi kuota internet, bantuan subsidi upah (BSU), bantuan UKT Kemendikbud, diskon listrik, dan kartu prakerja.
Dikutip dari cnbc indonesia, Bantuan Sosial Tunai (BST) akan cair pada November dan Desember 2021, sebesar masing-masing Rp 300.000 kepada masyarakat paling rentan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kalau dalam tiga bulan masing-masing sebesar Rp 300 ribu akan diberikan kepada 35 kabupaten prioritas untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan, penerima bansos Rp 300.000 itu akan diambil dari data Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dioptimalisasi. Data yang akurat dibutuhkan untuk memperkecil penerima yang tidak berhak.
Sedangkan BLT Subsidi Upah atau BSU kepada 1,6 juta orang sebesar Rp 1 juta kepada penerima, akan dilakukan pada November 2021.
Rencananya, BSU ini akan diberikan kepada 1,6 juta orang lantaran terdapat sisa penyaluran lebih dari Rp 1 triliun dan penambahan penerima BSU tersebut bersifat perluasan dari jumlah penerima BSU sebelumnya.
Adapun subsidi listrik juga akan kembali dilakukan pada November dan Desember 2021. Hal ini, disesuaikan dengan agenda pemerintah memberikan subsidi listrik hingga akhir 2021. Program subsidi listrik PLN ini diberikan untuk pelanggan rumah tangga, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bersubsidi.
Adapun Kartu Prakerja Gelombang 23 baru akan dibuka pada 2022. Airlangga memastikan kartu Prakerja Gelombang 23 dibuka tahun 2022.
“Tahun depan juga akan ada Kartu Prakerja,” kata Airlangga.
Dia menuturkan, pada 2022 sistem Kartu Prakerja masih sama hingga enam bulan pertama sembari menyesuaikan situasi pandemi COVID-19 di Tanah Air. “Nanti enam bulan kedua kita lihat bagaimana situasi pandemi COVID-19,” ujar dia. (*)
