SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) didirikan untuk melayani kepentingan masyarakat kota Palembang dalam bidang angkutan, Jaringan gas dan kebutuhan listrik kota serta Bank Perkriditan.
Walikota saat itu Ir. Edy Santana merencanakan angkutan Bus dan feeder untuk 12 Koridor yang melayani transportasi dalam kota dan 3 rute luar kota untuk kebutuhan transportasi masyarakat kota Palembang.
Selain itu Wako Edy juga membangun infrastruktur jaringan gas kota dan Pembangkit listrik tenaga Gas serta Bank Perkriditan.
SP2J di design untuk pelayanan masyarakat namun berbasis bisnis agar tidak membebani APBD atau bisnis oriented berbasis kepentingan umum.
Kridit bus Trans Musi lebih dari 100 unit ke fihak ketiga terbayarkan karena sistem smart card mengontrol keuangan perusahaan. Jaringan Gas kota (Jargas) unit usaha mandiri melayani masyarakat dan mendapat keuntungan.
Investasi pembangkit PLPJ dengan kridit perbankan di rencanakan maksimal 10 tahun lunas berdasarkan kajian ekonomi. Sementara Bank Perkriditan Palembang melayani kridit masyarakat kecil.
“Semua berjalan lancar dan sesuai rencana yakni melayani dan mendapat untung untuk setoran PAD”, ulas Koordinator K MAKI Bony Balitong.
“Namun terjadi pergantian Walikota Palembang 2013 menyebabkan terjadi pergantian pengurus perusahaan di bulan Juli 2013 yang berdampak perubahan menyeluruh manajemen usaha”, papar Bony Balitong.
“Smart card di rubah manual dengan karcis dan keuangan perusahaan dalam satu rekening yaitu Rekening SP2J menjadikan keuangan perusahaan tidak mendukung unit usaha dan berdampak tidak terbayar kridit bus ke fihak ketiga, perawatan bus terbengkalai dan keuangan perusahaan di atur oleh Dirut SP2J”, ucap Bony Balitong.
“Tahun 2016 Pemkot Palembang memberi subsidi ke Trans Musi dengan alasan biaya operasional lebih besar dari pendapatan, Hibah Australia untuk Jaringan Gas ditambal dengan APBD dan operasional pembangkit mulai dililit hutang”, kata Bony Balitong.
“2018 beberapa bus Trans Musi mulai di kandangkan karena ketiadak’an dana membeli spare part dan puncaknya 2023 dimana Trans Musi bangkrut dengan hutang Rp. 47 milyar, PLPJ berhutang gas Rp. 49 milyar dan hutang Bank Rp. 118 milyar, investasi Jargas Rp.20 milyar tidak jelas”, ulas Bony
“MH dan AN mantan Dirut SP2J serta mantan Sekda HT, U dan H serta Dirkeu SP2J plus Wako HJ sebaiknya di mintai keterangan penyebab bangkrutnya SP2J oleh APH agar bertanggung jawab terkait hutang dan subisidi SP2J”, tegas Bony Balitong.
“Salah di masa lalu harus di pertanggung jawabkan secara hukum karena menyangkut uang negara”, pungkas Bony Balitong.
