PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel tahun 2027 sebesar 6,77 persen atau naik Rp267.096 menjadi Rp4.210.059 per bulan.
Penetapan tersebut diumumkan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 setelah rapat kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel bersama asosiasi pengusaha dan perwakilan buruh pada, Rabu (18/11/2026).
Keputusan tersebut juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan serta surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B/M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
“Upah minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 sebesar 4.210.059 rupiah. Kenaikannya 267.096 rupiah dibanding tahun sebelumnya. Ini berapa persen itu? 6,77 persen. Lumayan lah ya, yang lalu kan 3.942.963 rupiah,” ujar Deru, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan UMP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan berstandar tujuh atau delapan jam kerja sehari dan atau 40 jam kerja seminggu, sedangkan usaha mikro dan kecil dikecualikan paling rendah 50 persen dari upah minimum.
“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, kalau lebih boleh. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum tahun 2027 yang telah ditetapkan, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut,” jelasnya.
Deru menyampaikan jika pengumuman UMP lebih awal bertujuan memberi kepastian bagi buruh untuk mengatur anggaran kebutuhan keluarga tahun depan, sekaligus menjadi hasil kesepakatan bersama antara pengusaha, buruh, dan pemerintah.
“Kenapa kita mau pertama agar ada kenyamanan dari pihak buruh itu sendiri bahwa untuk dia membuat budget kebutuhan keluarganya dia sudah bisa atur untuk tahun depan bahwa minimum penghasilannya sedemikian. Di sini ada asosiasi pengusaha, di sebelahnya ada pekerja, asosiasi pekerja, bertemu di tengah pemerintah menjadi jembatan, dan hasilnya itu,dikesepakati kenaikan 6,77 persen,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumsel, Indra Bangsawan,merinci sanksi pidana bagi pelanggar aturan upah minimum.
“Sanksinya kalau pidana perorangan, penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak kategori 4. Pidana korporasi jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi berlaku ketentuan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 6,” terangnya.
Ia juga menjelaskan adanya pengecualian sah menurut undang-undang bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan kesepakatan, seperti usaha kafe skala kecil dengan batas minimal 50 persen dari UMP.
“Pengecualian aturan upah minimum dan ancaman pidana ini memiliki pengecualian yang sah menurut undang-undang seperti ketentuan khusus bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan kesepakatan. Kalau usaha mikro dan kecil itu kan, kalau kita membuat kafe yang kecil-kecil itu kan, bukan seperti yang besar-besar,” jelasnya.
Indra menambahkan, pihaknya tetap melakukan pengawasan dan sosialisasi berkala terhadap lebih dari 6.000 perusahaan di Sumsel meski menghadapi keterbatasan personel pengawas, terlebih dengan adanya undang-undang ketenagakerjaan yang baru.
Mengenai pemberlakuan, ia memastikan UMP 2027 berlaku serentak mulai 1 Januari 2027 di seluruh perusahaan di Sumsel, sementara sembilan sektor telah sepakat secara prinsip dan tinggal menyesuaikan rincian teknis.
“Per 1 Januari 2027, UMP yang baru ditandatangani Pak Gubernur tadi, itu sudah berlaku kepada seluruh perusahaan yang ada di Sumatera Selatan. Kalau untuk sektoral tadi, ini lagi berlangsung karena ada 9 sektor nih, tapi udah sepakat,intinya udah sepakat,” ungkapnya.
Ia turut menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Pemprov Sumsel, Apindo, dan serikat buruh atas kelancaran penetapan UMP dua tahun berturut-turut, serta menyoroti tingkat pengangguran daerah yang berada jauh di bawah nasional berkat dukungan penyerapan tenaga kerja termasuk Disnaker Kota Palembang.
“Alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Pak Sekda yang selalu men-support, serta dari pihak Apindo dan rekan-rekan dari Serikat Buruh, saya ucapkan terima kasih. Jadi untuk Sumatera Selatan sendiri tingkat pengangguran kita jauh di bawah nasional,” pungkasnya.
Penulis : Tia
Editor : Jaks


















