SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA – PT PLN (Persero) terus menjalin kolaborasi tingkat global untuk mengakselerasi transisi energi melalui peningkatan pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) di tanah air. Kolaborasi ini kembali ditegaskan pada acara Green Energy Buyers Dialogue yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta, Jumat (12/07).
Green Energy Buyers Dialogue adalah diskusi antar pemangku kepentingan dalam Just Energy Transition Partnership (JETP), termasuk perwakilan Pemerintah Indonesia, perwakilan International Partners Group (IPG), Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), perbankan swasta internasional dan domestik, serta pelaku usaha.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin menyampaikan, transisi energi dilakukan sebagai upaya memitigasi perubahan iklim global. Pemerintah sangat menyadari krisis iklim dapat menimbulkan ancaman serius bagi 280 juta penduduk Indonesia.
”Tentu saja, urgensi ini mengharuskan kita untuk berubah, dan solusi dari persoalan iklim adalah melakukan transisi energi. Kita harus beralih dari penggunaan bahan bakar fosil ke sumber energi non-fosil yang nol karbon tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi,” ujar Rachmat.
Assistant Secretary of the Treasury for International Markets, U.S. Department of the Treasury, Alexia Latortue yang juga selaku perwakilan IPG memaparkan bahwasanya akselerasi transisi energi tidak hanya mampu memberikan dampak positif untuk lingkungan, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat. Karena hal ini transisi energi dapat menarik Investasi, menciptakan lapangan kerja baru.
”Jelas bahwa transisi ramah lingkungan akan menarik investasi baru ke negara ini. Banyak perusahaan yang hadir di sini sore ini memiliki komitmen dan target _net zero_ mereka sendiri. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan mencari sumber energi yang ramah lingkungan, dan negara-negara yang siap menawarkan sumber energi tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif,” papar Alexia.
Dalam agenda ini, PLN selaku salah satu perwakilan Pemerintah Indonesia menyampaikan rencana pengembangan ekosistem energi hijau untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari para pemangku kepentingan atas keikutsertaan mereka mendukung rencana transisi energi Indonesia.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, PLN sebagai perusahaan yang memegang _leadership_ transisi energi di Indonesia mendukung penuh langkah Pemerintah untuk mengakselerasi transisi energi.
Berbagai upaya telah dilakukan PLN, seperti pengembangan pembangkit EBT. Hingga tahun 2023, pengembangan pembangkit telah mencapai 8.786 megawatt (MW). Dengan rincian pembangkit berbasis hidro (PLTA/PLTMH) sebesar 5.777 MW, pembangkit berbasis panas bumi (PLTP) sebesar 2.519 MW, dan sisanya berasal dari surya (PLTS), angin (PLTB) dan biomassa.
Tidak sampai di situ, PLN bersama Pemerintah akan terus meningkatkan bauran energi bersih melalui RUPTL dan RUKN. Targetnya, hingga tahun 2040 kapasitas energi di Indonesia akan ditopang oleh EBT sebesar 75 persen dan gas sebesar 25 persen.
”Jadi, mulai hari ini hingga tahun 2040, penambahan kapasitas sebesar 21 Gigawatt (GW) berasal dari pembangkit listrik tenaga gas, 28 GW dari tenaga surya dan angin, 31 GW dari tenaga air dan panas bumi, 2,4 GW dari energi baru lainnya,” tutur Darmawan.
Darmawan menjabarkan, guna mencapai target ambisius tersebut, PLN telah meluncurkan skenario _Accelerated Renewable Energy Development_ (ARED). Lewat skenario ini, PLN akan membangun _Green-Enabling Transmission Line_ untuk mengakomodasi persebaran sumber EBT di pelosok Indonesia.
“Tantangan dalam menjalankan transisi energi sangat besar, baik dari segi teknis, kebijakan, komersial, dan pendanaan. Untuk itu kolaborasi yang kuat antar komunitas global sangat dibutuhkan karena PLN tidak bisa menjalankan semuanya dalam suasana kesendirian, perubahan iklim adalah permasalahan global yang harus dihadapi bersama-sama,” pungkas Darmawan.
