Kejari Palembang Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Batik Dinas PMD Sumsel

- Redaksi

Rabu, 21 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang telah menetapkan tersangka atas nama Agus Sumantri dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bahan Pakaian Batik untuk Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sumsel tahun anggaran 2021, Rabu (21/2/2024).

Pasalnya, dalam pengadaan pakaian batik tersebut penyidik menduga adanya dugaan sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merugikan keuangan daerah.

“Bahwa pada hari ini, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang telah menetapkan tersangka atas AS dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 atas dasar Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomor : TAP-2/L.6.10/Fd.2/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024,” ujar Kasi Penkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari melalui keterangan tertulis, Rabu (21/4/2024).

Vanny menjelaskan, bahwa sebelumnya tersangka yang merupakan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Sumatera Selatan Periode tahun 2020-2025 sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara tersebut.

“Adapun Pasal yang disangkakan yaitu, Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidiair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana,” jelas Vanny.

Vanny menerangkan, dari hasil penyidikan oleh tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang, diketahui terdapat perbuatan membuat pertanggung jawaban fiktif dan mark up terhadap Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

“Yang dilakukan tersangka sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp883.156.000,00,” jelasnya. (ANA)

Berita Terkait

Lima Remaja Diduga Palak Kru Film WARGA RUSUN 09, Dua Ponsel Dirampas
Hakim Dalami Keterangan Saksi soal Pokir dalam Kasus Korupsi Proyek PALI
Putusan Tingkat Pertama Dibatalkan, Kuasa Hukum Novel Desak Proses Pidana Berlanjut
Razia Serentak di Tiga Lapas Palembang
Anggota Polsek SU I, Palembang Tindak Cepat Aksi Tawuran di Musi 6
Kepergok Petugas Saat Curi Pipa Tembaga di 7 Ulu, Udin Diciduk Buser Polsek SU I
Pria Berpura-pura Minta Diantar, Motor dan HP Keluarga Korban Dibawa Kabur
Eksepsi Ditolak! Auditor BPK Titin dan Pihak Swasta Augusz Harus Hadapi Sidang Kasus Suap LKPD Muara Enim

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 20:16 WIB

Lima Remaja Diduga Palak Kru Film WARGA RUSUN 09, Dua Ponsel Dirampas

Kamis, 19 November 2026 - 19:53 WIB

Hakim Dalami Keterangan Saksi soal Pokir dalam Kasus Korupsi Proyek PALI

Kamis, 19 November 2026 - 12:52 WIB

Putusan Tingkat Pertama Dibatalkan, Kuasa Hukum Novel Desak Proses Pidana Berlanjut

Kamis, 19 November 2026 - 12:27 WIB

Razia Serentak di Tiga Lapas Palembang

Rabu, 18 November 2026 - 19:25 WIB

Anggota Polsek SU I, Palembang Tindak Cepat Aksi Tawuran di Musi 6

Berita Terbaru

Kota Palembang

Lima Remaja Diduga Palak Kru Film WARGA RUSUN 09, Dua Ponsel Dirampas

Kamis, 19 Nov 2026 - 20:16 WIB

Ogan Komering Ilir

Polisi Bersama Masyarakat, Perkuat Gerakan Anti Narkoba di Kabupaten OKI

Kamis, 19 Nov 2026 - 19:55 WIB