SUARAPUBLIK.ID, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar forum konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk mengidentifikasi isu strategis yang menjadi pekerjaan rumah yang akan dituntaskan di tahun 2024.
“Pekerjaan rumah itu di antaranya, perlambatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan infrastruktur dasar, kemiskinan dan stunting, layanan kesehatan dan Pendidikan, ancaman kamtibmas jelang pemilu dan pilkada serta ancaman bencana lingkungan hidup” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) OKI, H. Husin, S. Pd, MM, M. Pd, saat membuka forum konsultasi publik rencana kerja perangkat daerah Kabupaten OKI tahun 2024 di Aula Bappeda OKI, Kamis (9/2/2023).
Husin menyampaikan, isu strategis yang harus diselesaikan dalam pembangunan daerah sangatlah banyak, namun kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sangat terbatas. Untuk itu, dia berharap, dalam penyusunan RKPD, para perangkat daerah dapat menyusun program pembangunan yang terarah, terukur, akuntabel, dan mampu menjawab isu-isu strategis di OKI.
“Maka, skala prioritas harus menjadi landasan mengamankan alokasi anggaran. Amankan pada program-program prioritas. Mari berpikir terbuka, memiliki visi ke depan, integratif, dan inovatif,” tandasnya.
RKPD OKI tahun 2024 mengangkat tema “Menciptakan pemerintahan yang bersih, peningkatan perekonomian rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata, dan Peningkatan kualitas SDM yang Prima”.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) OKI, Aidil Azwari, SP, M.Si memaparkan 10 (sepuluh) program prioritas Pemkab OKI di tahun mendatang, yaitu peningkatan pelayanan publik, penuntasan infrastruktur konektivitas antar wilayah, akses Pendidikan dan kesehatan berkualitas, peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat saat pemilu dan pilkada serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
“RKPD OKI untuk Tahun 2024 prioritas pada penuntasan infrastruktur, Penguatan Ekonomi, Pembangunan Pemerintahan yang Bersih dan Melayani. Demikian dengan Pembangunan SDM, stabilitas daerah jelang pemilu serta antisipasi terhadap kerawanan lingkungan hidup ,” jelas Aidil.
Sementara Kepala Bappeda Sumsel melalui Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis Dody Eko Prasetyo, ST, MT. mengapreasi upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten yang turun secara signifikan.
“Kabupaten OKI menjadi salah satu daerah dengan penurunan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan dari 2021 ke 2022. Penurunannya hingga 2,22 persen.
Angka yang sangat signifikan” terang dia.
Kebijakan lain yang menjadi prioritas menurut Dody antara lain pengendalian inflasi.
“Pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk bersama melaksanakan kebijakan guna pengendalian inflasi,” katanya lagi. (*)
