SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – DPRD Sumatera Selatan mendengarkan penjelasan Gubernur terhadap empat Rancangan Peraturan daerah (Raperda) yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022.
Penjelasan Gubernur terhadap Raperda ini disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Sumsel di ruang rapat paripurna, Senin (14/2/2022).
Penjelasan tersebut disampaikan pada Paripurna XLVI (46) dipimpin Ketua DPRD Sumsel, R.A. Anita Noeringhati, didampingi Wakil Ketua, Giri Ramanda N Kiemas, dihadiri Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, Para Perwakilan OPD dan tamu undangan lain, baik secara langsung maupun virtual.
Dalam Penjelasan Gubernur yang dibacakan Wakil Gubenur Sumsel, disampaikan hal yang melatari serta urgensi dari ke empat Raperda, di antaranya; Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
“Penggunaan tenaga kerja asing tentunya haruslah dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah dalam bentuk retribusi yang dikenakan pada saat perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang telah berubah nomenklaturnya menjadi perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Keja Asing (RPTKA) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas Otonomi Daerah dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 88 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” jelas Gubernur, disampaikan Wakil Gubernur.
Adapun Raperda lainnya yaitu: Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan.
Kemudian Raperda tentang Jasa Kontruksi, dan yang terakhir ialah Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal.
Setelah Wakil Gubernur Sumsel membacakan penjelasan Gubernur, Paripurna pun diskors oleh Pimpinan sidang, untuk selanjutnya memberikan waktu kepada Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel dalam mempersiapkan pandangan umumnya, yang akan disampaikan pada Paripurna XLVI (46) lanjutan Senin (21/2/2022) pekan depan.
