+SUARAPUBLIK.ID, OKI – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyusun petunjuk teknis penanganan komunikasi krisis di lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Kepala Dinas Kominfo OKI, Alexsander, SP, M.Si menyampaikan tentang pentingnya strategi penanganan komunikasi krisis dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Komunikasi dalam menjaga reputasi pemerintah daerah.
“Krisis dimulai dari hal- hal yang dianggap kecil dan sepele. Untuk itu, perlu pengetahuan untuk mengidentifikasi dan mengelola isu agar tidak terjadi krisis” ungkap Alex pada Rakor PPID dan Bakohumas Kabupaten OKI di Ruang Rapat Bende Seguguk I Setda OKI, Selasa, (01/11/2022).
Disampaikan Alex, pentingnya identifikasi dan penangganan krisis, komunikasi dan memahami dampak krisis, dan penyusunan program, pembentukan tim krisis, dan perumusan tindakan penanganan krisis di Pemerintah Daerah.
“Jika isu ini tidak bisa kita atasi atau kelola dengan baik, maka akan berkembang menjadi kasus, dan kasus berkembang menjadi krisis. Sehingga, kita harus bisa menganalisis isu,” kata Alex.
Alex juga menjelaskan perlunya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam manajemen krisis, yang dapat disesuaikan dengan identifikasi isu dan level krisis yang terjadi.
“Terjadinya krisis, dapat memberikan potensi negatif untuk organisasi mau pun institusi pemerintah. Ketidakmampuan menghadapi krisis juga dapat merusak reputasi dan citra publik. Sehingga, sebisa mungkin manajemen krisis harus mampu memitigasi risiko yang berdampak pada kredibilitas institusi,” jelas Alex.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo OKI, Adi Yanto mengatakan, pendoman penangan komunikasi krisis di lingkup Pemkab OKI yang disusun menggunakan pendekatan Crisis Emergency Risk Comunication (CERC). Model CERT, menurut Adi, dugunakan sebagai kerangka komunikasi publik pada keadaan luar biasa di Pemkab OKI.
“Kita menganalisa setiap isu melalui berbagai tahapan antara lain; sebelum krisis (pre-crisis), awal krisis (initial event), selama krisis (maintenance), resolusi (resolution), dan evaluasi (evaluation),” paparnya.
Adi mencontohkan pada tahap sebelum krisis, pemerintah berkomunikasi dengan publik untuk memberikan pengetahuan awal agar publik memahami dan menyiapkan diri terhadap krisis yang dihadapi.
“Tujuan komunikasi pra-krisis ini untuk meningkatkan kepercayaan diri publik dan juga mengajak semua pemangku kepentingan (lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi sipil) untuk mengkomunikasikan hal yang sama,” ujar Adi.
Selanjutnya tambah Adi, dalam manajemen isu, pihaknya telah melakukan monitoring media, memantau persepsi publik, atau percakapan di media sosial dengan memanfaatkan aplikasi media monitoring, serta memaksimalkan media sosial pemerintah. (*)
