Category: Pemprov Sumsel

SURAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan meresmikan jaringan listrik baru melalui program penyulang kapal di Desa Talang Bulang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

“Ini bukan sekadar proyek teknis, ini jawaban atas keresahan warga selama ini. Kini PALI terang seperti kota besar,” ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru, Kamis (26/6/2025).

Deru mengatakan program itu merupakan hasil sinergi strategis antara Pemerintah Provinsi Sumsel, Pemerintah Kabupaten PALI, dan PLN.

“Jaringan baru ini menjangkau ribuan pelanggan dan juga memperkuat distribusi listrik dari gardu induk ke desa-desa yang sebelumnya kerap mengalami gangguan,” katanya.

Diketahui, dari data PLN ada sebanyak 5.636 pelanggan yang kini menikmati listrik dengan tegangan stabil.

“Tol listrik ini membuat arus listrik mengalir lebih andal dan tidak mudah terganggu. Salah satu tantangan besar selama ini adalah gangguan akibat pepohonan,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Gubernur telah mengeluarkan surat edaran (SE) kepada seluruh kepala daerah agar memastikan pemeliharaan jaringan, termasuk pembersihan ranting dan dahan yang berpotensi mengganggu kabel listrik.

“Ini penting demi keselamatan, kabel listrik yang rusak bisa sebabkan kecelakaan. Kita butuh kerja sama masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, listrik bukan sekadar penerangan, tetapi modal dasar pembangunan.

“Dengan listrik yang stabil, aktivitas ekonomi dan pendidikan akan meningkat,” kata dia.

Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB, Adhi Herlambang menyampaikan bahwa surat edaran gubernur sangat membantu pihaknya.

“Kami mengapresiasi langkah Gubernur yang proaktif, ini sangat langka dan patut dicontoh,” ungkapnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk memberi ruang bagi petugas PLN yang melakukan pemangkasan pohon agar jaringan tetap aman.

“Tugas kami tidak akan berhasil tanpa dukungan warga,” tuturnya.

Dengan rasio elektrifikasi di Sumsel yang kini hampir 100 persen, PLN dan pemerintah terus mengejar target listrik merata hingga pelosok.

“Hanya enam desa lagi yang belum terjangkau karena lokasi berada di kawasan lindung,” ucap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta BPKP perketat pengawasa program cetak sawah dan optimalisasi lahan.

“Sejumlah agenda strategis memerlukan peran aktif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), antara lain pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dan peningkatan produksi pertanian,” ujar Deru, Rabu (25/6/2025).

Menurutnya, pelantikan kepala BPKP yang baru bukan hanya pergantian pejabat, melainkan awal dari penguatan sinergi antara pengawasan pusat dan daerah dalam mengawal pembangunan Sumsel.

“Sumsel punya potensi besar, kalau tidak diawasi dan diarahkan dengan benar peluang bisa menjadi beban,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Deru menargetkan kenaikan produksi gabah hingga 25 persen pada tahun ini. Selain itu, pembangunan pelabuhan juga jadi prioritas karena keterbatasan pelabuhan lama yang tidak lagi mencukupi.

Kemudian, ia juga menekankan pentingnya literasi keuangan bagi para kepala desa. Sebab, masih banyaknya kasus hukum yang menjerat kades akibat kesalahan administratif.

“Kami berharap BPKP ikut memberikan asistensi terhadap keuangan desa. Tidak cukup hanya pengawasan, tetapi juga edukasi dan pendampingan,” tuturnya.

Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan program peningkatan kapasitas kades melalui ‘upgrading’ dan peluncuran Kopdes (Koperasi Desa).

Sementara itu, Deputi BPKP RI Dr. Setya Nugraha menegaskan bahwa pengukuhan ini menandai komitmen memperkuat tata kelola daerah yang baik.

Ia mengatakan tiga fokus pengawasan saat ini adalah pengawasan pada area berisiko tinggi, peningkatan efektivitas pembangunan, dan dukungan terhadap program prioritas nasional.

“BPKP harus jadi mitra strategis dalam memastikan anggaran digunakan tepat sasaran dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat,” katanya.

BPKP juga mendorong belanja strategis pada sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Termasuk mendukung PAD daerah agar semakin optimal dan akuntabel.

Momentum pengukuhan ini juga memperkuat kolaborasi antara BPKP dengan seluruh unsur pemerintahan di Sumatera Selatan, dari legislatif, yudikatif, hingga eksekutif.

Untuk diketahui Supriyadi sebelumnya menjabat Kepala BPKP Aceh dipercaya menggantikan Sofyan Antonius. Pengukuhan ini didasarkan pada SK Kepala BPKP No. KP.01.03/KEP-232/K/SU/2025, tanggal 5 Juni 2025.

Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur H. Cik Ujang, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, Forkopimda, para kepala OPD, serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumsel.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru memastikan pembangunan grasstrack di Jakabaring Sport City (JSC) untuk digunakan pada kejuataan nasional (kejurnas) pada 16-17 Agustus 2025 rampung dalam sepekan ke depan.

“Kita akan jadi tuan rumah kejurnas pada 16-17 Agustus nanti. Sirkuit ini berskala nasional, nanti akan kita buktikan bahwa memang lintasan ini sesuai dengan standar,” ujar Deru pada, Jum’at (20/6/2025).

Diketahui, pembangunan perlintasan ini Pemprov Sumsel bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumsel.

“Setelah kejurnas nanti, mereka yang hobi dan suka olahraga ini, para crossover yang ingin memanfaatkan tempat ini bisa memakainya. Tidak usah jauh-jauh lagi,” imbuhnya.

Ia menuturkan, jika kedepan peminatnya tinggi, pihaknya akan meningkatkan grasstrack ke standar internasional.

“Kita dulu pernah menggelar MXGP (Motorcross Grand Prix) 2023 lalu, tapi lapangannya tidak permanen dan bukan di lahan milik kita. Nanti kalau kejurnas sukses akan kita tingkatkan menjadi standar internasional dan menggelar MXGP kembali,” tuturnya.

Selain itu, Deru berharap sirkuit tersebut dapat menarik minat para lembalap muda agar menyalurkan bakatnya di perlintasan itu.

“Ini juga sebagai antisipasi mengurangi maraknya balap liar di jalan umum. Kita ingin mereka yang balapan di jalan raya bisa ke sini, ini tempat latih tanding. Sudah skala nasional dan sesuai standar,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua IMI Sumsel Alfian Maskoni mengatakan progres pembangunan lintasan sudah 80 persen, dan ditargetkan selesai sepekan ke depan.

“Kesiapan kita untuk kejurnas sudah sesuai. Lintasan sepanjang 1,1 km ini akan selesai dalam satu minggu ke depan,” ungkap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bekerjasama dengan Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk segera membangun Jembatan Bahtera yang menghubungkan kedua pulau tersebut dengan perkiraan biaya sebesar Rp13 trilun.

Gubernur Provinsi Sumsel, Herman Deru menerima kunjungan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani di Palembang untuk membahas kerjasama, salah satunya terkait pembangunan Jembatan Bahtera.

“Sumsel dan Babel ini seperti satu rumpun karena memiliki banyak kesamaan, baik secara budaya maupun ekonomi. Kita punya cita-cita besar bersama, salah satunya adalah pembangunan Jembatan Bahtera. Ini bukan wacana baru, karena perencanaan dan studi sudah dilakukan sejak lima tahun lalu dengan estimasi anggaran sekitar Rp13 triliun,” ujar Deru, Rabu (18/6/2025).

Menurutnya, hal ini menjadi dasar kuat untuk mempererat kolaborasi pembangunan ke depan bersama Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung.

“Banyak hal yang kami bahas, termasuk bagaimana BUMN/BUMD bisa menjadi mitra atau nasabah bagi bank daerah. Kita juga membicarakan tenaga kerja dan potensi lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Babel, Hidayat Arsani mengatakan kunjungannya ke Sumsel merupakan bentuk silaturahmi sekaligus langkah awal memperkuat kerja sama antardaerah.

“Kami datang untuk mempererat persaudaraan dan melihat langsung potensi kerja sama. Banyak hal yang bisa kita kolaborasikan, termasuk pengembangan infrastruktur dan ekonomi regional,” katanya

Ia menambahkan pertemuan ini juga menunjukkan komitmen kedua provinsi dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, keduanya sepakat untuk membentuk tim teknis guna menindaklanjuti hasil pertemuan strategis ini.

“Dengan membangun konektivitas dan memperkuat ekonomi lokal, Sumsel dan Babel berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Penerbangan Rute Palembang – Kuala Lumpur melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang saat ini resmi dibuka mulai 18 Juli 2025.

Saat ini maskapai yang membuka penerbangan rute Palembang – Kuala Lumpur yakni AirAsia, dan sudah mulai melakukan penjualan tiket.

“Sejak setahun terakhir Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II hanya melayani penerbangan internasional dengan charter ke Jeddah dan Madinah. Sedangkan penerbangan umum tidak ada karena status bandara kita diturunkan. Warga kita ke Malaysia, Singapuran dan lainnya harus lewat Jakarta atau Batam. Itu tentu lebih jauh dan mahal,” ujar Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, Selasa (17/6/2025).

Menurutnya, dengan kembali dibukanya penerbangan internasional akan membuka peluang rute-rute baru menuju beberapa negara lain.

“Dengan kembali menjadi bandara internasional SMB II akan menjadi gapura menuju beberapa negara lain. Jadi tidak hanya ke Malaysia saja, tapi juga Singapura dan negara lainnya. Mudah-mudahan ada rute tambahan lagi dari AirAsia ke Singapura atau negara lain sesuai dengan survei pasar yang dilakukan,” tuturnya.

Ia mengatakan Sumsel memiliki banyak destinasi wisata dan event internasional yang digelar di wilayah ini.

“Diantaranya seperti Sriwijaya Ranau Grand Fondo di OKU Selatan dan Dempo Run di Pagar Alam. Dan juga event-event yang kita gelar banyak diminati dan diikuti wisatawan dan peserta dari luar,” katanya.

Ia menyebut, dengan harga tiket Palembang-Kuala Lumpur mulai dari Rp599 ribu tentu maskapai itu akan membuat masyarakat khususnya di Sumsel maupun Malaysia untuk melakukan perjalanan.

“Ini akan menjadi angin segar bagi para pelaku usaha, pelajar, wisatawan dan lain-lainnya. Termasuk orang-orang yang butuh pelayanan kesehatan di Indonesia dan Malaysia. Apalagi ini penerbangannya setiap hari,” ucapnya.

Sementara itu, Head of Commercial AirAsia Nurliana menejalskan jika Indonesia punya market besar, ditambah kinerja angkutan penerbangan di Indonesia juga cukup baik.

“Kita melihat kinerja yang bagus di masa sebelum pandemi, dari situlah kami mempertimbangkan bahwa rute ini dibuka kembali pada tahun ini. Pak Gubernur juga secara konsisten terus mendorong agar bandara SMB II dibuka internasional, sehingga sesuai kinerja yang kita lihat, akhirnya kita sepakat membuka rute ini. Kita akan buka mulai depan atau 18 Juli nanti,” jelasnya.

Menurutnya, load factor yang baik sebelum masa pandemi lalu membuat pihaknya menarget tinggi tingkat keterisian penumpang ketika rute ini nantinya dibuka.

“Ekspektasi kita di atas 80 persen, Load factor jadi pertimbangan utama kita membuka rute ini. Kemudian juga penerbangan ini dua arah, performance di dua arah ini traffic-nya balance, jadi kita bisa menjustifikasi kuat untuk membuka rite ini di 18 Juli 2025,” ungkap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta setiap kepala daerah yang ada di wilayah masing-masing wajib menginventarisasi tiap sumur minyak ilegal milik masyarakat.

Hal itu telah tertuang dalam Surat Nomor T-260/MG.04/MEM.M/2025 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada 3 Juni 2025.

“Kegiatan sumur minyak masyarakat perlu dilakukan upaya pembinaan dan perbaikan tata kelola melalui regulasi yang siap diterbitkan dan saat ini masih dalam proses perundangan,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia pada keterangan tertulis yang diterima, Senin (16/6/2025).

Bahlil menjelaskan isi dalam surat tersebut bahwa kegiatan produksi sumur minyak masyarakat diduga dilaksanakan tidak sesuai kaidah keteknikan yang baik, menyebabkan dampak lingkungan, gangguan keamanan sosial dan investasi, hingga dampak negatif lainnya.

Selain itu, hasil produksi sumur minyak masyarakat juga diduga tidak dijual sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga, berpotensi menyebabkan hilangnya peningkatan produksi minyak bumi dalam rangka ketahanan energi nasional dan penerimaan negara.

“Jadi kami meminta agar sumur minyak masyarakat yang telah eksisting dapat dijalankan dengan upaya pembinaan dan perbaikan secara bertahap,” tegasnya.

Kemudian, ia juga meminta agar tidak ada lagi penambahan jumlah sumur minyak masyarakat yang baru selama proses penanganan berjalan.

“Jadi kami harapkan agar gubernur dengan melibatkan bupati/walikota, SKK Migas/BPMA, KKKS atau pihak terkait lainnya bisa menyampaikan konfirmasi apakah saat ini ada sumur minyak masyarakat eksisting,” ucapnya.

Diketahui, wilayah yang terdapat sumur minyak ilegal yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jawa Barat. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta seluruh aktivitas penambangan sumur tua atau sumur masyarakat yang telah ada untuk ditunda.

“Tentu ini untuk memperlancar proses inventarisasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan amanat Kementerian ESDM. Tahapnya sekarang menginventarisasi dulu, jadi jangan ada penambangan sampai prosesnya rampung,” katanya.

Ia menekankan pada seluruh bupati di wilayah penambangan sumur minyak masyarakat, agar melakukan pengawasan secara ketat.

“Ini perlu, karena untuk mencegah potensi munculnya sumur ilegal baru atau aktivitas penambangan yang tidak memiliki izin resmi. Ini juga perintah negara, para bupati harus mengawasi daerah sambil menunggu ada regulasi berikutnya dari ESDM,” kata dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Diskusi Kelompok Terumpun (DKT) menggandeng Balai Besar Bahasa Provinsi Sumsel untuk mengajak anak muda membudayakan bahasa daerah yang ada.

Sekretatis Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra menjelaskan Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konkret pelestarian budaya lokal di tengah arus globalisasi. Sebab, bahasa daerah merupakan salah satu kekayaan budaya yang tak ternilai.

“Bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga merupakan representasi dari jati diri, nilai sejarah, serta kearifan lokal suatu masyarakat,” jelasnya.

Eksistensi bahasa daerah semakin tergerus oleh perkembangan zaman dan pengaruh global. Menurutnya, anak-anak muda lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing.

“Sementara bahasa ibu perlahan ditinggalkan. Jadi, upaya untuk merevitalisasi dan melestarikan bahasa daerah Sumsel menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan,” imbuhnya.

Ia menuturkan revitalisasi bahasa daerah bukan hanya tentang menyelamatkan kosakata atau ungkapan tradisional, melainkan mencakup pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah yang melekat di dalamnya.

“Kita harap masyarakat, khususnya generasi muda kembali menjadikan bahasa daerah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Semoga nantinya akan lahir ide-ide dan solusi inovatif dalam menjaga eksistensi bahasa daerah,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Bahasa Provinsi Sumsel dan seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini.

“Semoga diskusi ini menghasilkan rekomendasi bermanfaat yang dapat menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai bahasa daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Sumsel, Dessi Ari Pressanti, mengatakan kegiatan ini sudah berjalan sejak tahun 2023 – 2024 terkait program revitalisasi terhadap enam bahasa daerah di Sumsel.

“Enam bahasa ini tersebar di enam kabupaten/kota, yakni OKU, OKU Timur, OKU Selatan, OKI, Muara Enim, dan Kota Palembang. Dari hasil uji vitalitas, hanya dua bahasa Komering dan Ogan yang dinyatakan masih aman, sementara empat lainnya mengalami kemunduran,” kata dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Edward Candra menyebut program retret yang diajukan oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru untuk siswa berprestasi maupun yang terindikasi terlibat kenakalan remaja sebagai bentuk pembinaan karakter pelajar itu nantinya akan dibagi menjadi dua alur, yakni Preventif dan Kuratif.

“Program ini memiliki dua alur utama, yakni preventif dan kuratif. Alur Preventif ditujukan bagi seluruh siswa di Provinsi Sumsel dengan tujuan membangun karakter dan mencegah perilaku menyimpang sejak dini. Sedangkan alur Kuratif ditujukan untuk siswa yang sudah teridentifikasi berisiko, guna merehabilitasi dan mengembalikan mereka ke lingkungan positif,” Ujar Edward, Rabu (11/6/2025).

Edward menjelaskan alur kuratif akan difokuskan pada pembenahan perilaku serta penguatan integritas pribadi.

“Pendekatan kuratif dan rehabilitatif ini dilakukan tentunya karena kita ingin membangun kembali semangat dan arah hidup para siswa yang sempat menyimpang,” jelasnya.

Ia mengatakan retret itu bertemakan Laskar Satria Pandu yang mana ditujukan untuk membentuk calon pemimpin masa depan yang berkarakter kuat dan menjadi teladan di tengah masyarakat.

“Program ini penting mengingat adanya peningkatan kasus kenakalan remaja di sejumlah daerah, seperti tawuran, perundungan, penyalahgunaan narkoba, dan geng motor. Melalui retret ini, kita ingin memberikan pembinaan agar mereka tidak terjerumus lebih jauh. Karena merekalah yang akan menjadi bagian dari generasi produktif pada 2030–2040 mendatang,” katanya.

Ia mengungkapkan jika kegiatan retret tersebut dijadwalkan berlangsung selama 14 hari pada masa libur sekolah. Hal itu, agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Kemudian, untuk lokasi pelatihan akan dipusatkan di Bumi Perkemahan Gandus dan pusat pelatihan (training center) milik Pemprov yang memiliki fasilitas memadai.

“Pemilihan lokasi mempertimbangkan kebutuhan pelatihan fisik dan mental, serta keberadaan ruang kelas dan akomodasi yang memadai untuk peserta. Peserta retret juga wajib memenuhi beberapa syarat, antara lain mendapat persetujuan tertulis dari orang tua atau wali, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan, serta bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara penuh,” ucap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru meminta peserta pelatihan program Pertamina Local Community Leaders Program 2025 Zona 4 di Prabumulih nantinya dapat berkerjasama atau membantu program nasional yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025.

Diketahui, Deru secara resmi membuka Pertamina Local Community Leaders Program 2025 Zona 4 yang digelar di Batalyon Zeni Tempur 2/Samara Grawira (Yonzipur 2/SG), Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabumulih, Selasa (10/6/2025).

“Di tengah maraknya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah, Pertamina hadir memberikan harapan baru. Para pemuda direkrut, diberi pelatihan, dan dibekali keahlian untuk menjadi pelopor start-up,” ujar Deru.

Menurutnya, pelatihan ini bukan hanya sekadar program keterampilan, tetapi juga bentuk pemberdayaan pemuda agar tidak lagi bergantung pada lapangan kerja yang tersedia.

“Saya yakin kalian bisa jadi pionir yang menciptakan lapangan kerja baru, bukan sekadar pencari kerja,” ucapnya.

Oleh sebab itu, ia juga meminta kepada seluruh peserta agar nantinya dapat bejerjasama dengan koperasi desa/kelurahan merah putih yang merupakan porgram yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk membantu masyarakat.

“Saya harap para peserta pelatihan ini dapat bersinergi dengan koperasi desa agar ilmu yang diperoleh bisa langsung diterapkan di masyarakat. Ilmu tanpa karakter akan sia-sia. Karena itu, pengembangan karakter dan kepedulian sosial harus menjadi bagian dari pelatihan. Pertamina harus terus melanjutkan program semacam ini agar manfaatnya dirasakan lebih luas,” tegasnya.

Selain keterampilan teknis seperti pengeboran, dalam hal ini, peserta juga akan dibekali pengetahuan seputar konten kreator, media digital, serta teknisi pendingin ruangan (AC), yang saat ini sangat dibutuhkan di berbagai sektor.

“Kemudian, mereka juga perlu pembekalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Karena, pasca pandemi Covid-19, kepedulian terhadap lingkungan dan sesama cenderung menurun. Jadi, pelatihan ini harus mencakup aspek K3 sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Herman Deru menyempatkan diri berdialog dengan beberapa peserta, menggali motivasi serta harapan mereka mengikuti pelatihan.

“Semoga juga nanti para peserta bisa menjadi duta perubahan di lingkungan masing-masing,” pungkasnya.

SUARAPUBLIK.ID,. PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Edward Candra menyebut jika Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian memperbolehkan Pemerintah Daerah untuk menggelar kegiatan yang dianggap penting di hotel ataupun restoran.

Meski kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan, bukan berarti melarang keseluruhan kegiatan pemerintah tidak boleh dilakukan di hotel. Sebab, hal itu untuk keberlangsungan hidup hotel maupun resto.

“Iya kita akan menyesuaikan dengan kebijakan tersebut, dan beberapa kegiatan memang sudah dilaksanakan di hotel. Namun, kegiatan dilakukan dengan pembatasan jumlah peserta,” ujarnya pada, Selasa (10/6/2025).

Ia mengatakan meski sudah ada kelonggaran kegiatan di hotel dan restoran, pelaksanaannya tetap akan dipilah-pilah.

“Karena dilaksanakan secara hybrid, jadi ada yang dari kantor dan ada yang di lokasi kegiatan acara. Tetap dipilah-pilah, kalau memang sudah teranggarkan full day atau half day tetap dilaksanakan,” katanya.

Ia menuturkan, untuk kegiatan seperti rapat-rapat OPD tidak akan lagi digelar di luar kantor. Justru, para OPD diminta melakukan hal tersebut di kantor pemerintahan.

“Kalau rapat-rapat rutin biasa bisa di kantor-kantor pemerintah,” tuturnya.

Ia mengungkapkan jika efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Sumsel tetap dilakukan pada tahun ini.

“Kalau untuk efisiensi tidak bisa disebutkan besarannya berapa ya,” ungkap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru bakal menjadikan Bumi Perkemahan Gandus, Palembang sebagai pusat penguatan karakter bagi pelajar guna membentuk karakter generasi muda melalui sebuah program khusus.

Deru mengatakan program itu bersifat inklusif dan tidak hanya diperuntukkan bagi siswa yang mengalami permasalahan. Menurutnya, semua pelajar berhak mendapatkan pembinaan untuk memperkuat karakter mereka.

“Kami memiliki Bumi Perkemahan Pramuka di Gandus yang merupakan fasilitas terbaik. Anak-anak akan kami bina karakternya tanpa mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah,” katanya, Kamis (5/6/2025).

Ia menyampaikan jika program itu nantinya akan melibatkan unsur Pramuka, TNI, dan Polri sebagai pembina karakter. Mereka akan berperan aktif dalam mendampingi para peserta selama kegiatan berlangsung. Bahkan, rencana tersebut juga didukung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasnen) Republik Indonesia (RI).

“Siapa yang tidak kenal Pramuka? Bahkan Pak Menteri ingin membangkitkan kembali semangat Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Ini akan kami gerakkan secara nyata,” ucap dia.

Menurutnya, lokasi di Gandus sangat representatif karena sudah memiliki fasilitas lengkap untuk pelatihan dan kegiatan luar ruang, serta akan menunjang efektivitas pembinaan karakter.

“Diharapkan program ini segera terealisasi dan sejalan dengan kebijakan nasional di bawah Kementerian Pendidikan. Selain itu, kita optimistis Sumsel bisa menjadi percontohan bagi daerah lain dalam membina generasi muda melalui pendekatan karakter,” ucap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menargetkan pembentukan 100 ribu wirausahawan atau sultan muda pada periode keduanya menjabat.

“Di periode kedua ini, saya menargetkan membentuk 100 ribu sultan muda. Namun ini tentu tidak mudah, karena kebanyakan masyarakat kita masih lebih memilih menjadi pekerja dibanding berwirausaha. Ini yang perlu diubah dari segi mindset,” ujar Deru saat menerima kunjungan Konsulat Amerika Serikat, Bernard Uadan pada, Rabu (4/6/2025).

Kemudian, ia juga akan fokus pada sejumlah program prioritas lainnya seperti Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dan Universal Health Coverage (UHC), pembangunan pelabuhan samudera, pengembangan wisata kesehatan (health tourism), serta penanganan persoalan pengeboran minyak ilegal.

“Untuk GSMP dan UHC saat ini telah mencapai 98 persen. Tentu capaian ini menunjukkan komitmen Pemprov Sumsel dalam memberikan perlindungan kesehatan dan meningkatkan kemandirian pangan daerah,” imbuhnya.

Selain itu, ia mengatakan pembangunan Pelabuhan Samudera merupakan langkah untuk mendukung perekonomian Sumsel yang kaya akan komoditas seperti kopi, sawit, karet, dan padi.

“Luas Sumsel sekitar tiga kali lipat Jawa Barat, tapi belum memiliki pelabuhan samudera. Ini yang sedang saya perjuangkan, karena pelabuhan akan memangkas biaya distribusi dan meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan di sektor kesehatan, visinya menjadikan Sumsel sebagai destinasi wisata kesehatan (health tourism) agar masyarakat tidak perlu lagi ke luar negeri untuk berobat.

“Saya bercita-cita Sumsel menjadi tempat wisata kesehatan. Saat ini, setiap rumah sakit di Sumsel diarahkan memiliki layanan spesialis masing-masing. Jika memungkinkan, kami membuka peluang kerja sama, termasuk dengan Amerika Serikat, untuk pembangunan rumah sakit di sini,” jelasnya.

Ia berharap kunjungan Konsulat Amerika itu dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan di Sumsel dan membuka jalan bagi masuknya investasi asing.

“Harapan saya, hasil pertemuan ini bisa disampaikan ke pemerintah pusat dan kementerian terkait sekaligus menjadi jembatan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Sumsel,” ucapnya.

Sementara itu, Konsulat Amerika Serikat, Bernard Uadan dalam kunjungannya menanggapi positif informasi terkait persoalan pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) yang disampaikan Gubernur.

“Terkait informasi illegal drilling, saya sangat mengapresiasi penjelasan Pak Gubernur. Kami akan komunikasikan dengan pemerintah pusat dan semoga Sumsel semakin maju. Saya berharap ke depan kita bisa menghasilkan manfaat lebih besar untuk Sumsel,” ungkap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap virus covid-19 yang saat ini kembali ditemui di sejumlah negara di Asia.

“Memang kita sudah mendapatkan instruksi dari Kemenkes RI untuk meningkatkan kewaspadaan. Ini penting karena kita melihat kasus COVID-19 kembali meningkat di negara-negara tetangga seperti Hongkong, Thailand, Malaysia, dan Singapura,” ujar Deru, Selasa (3/6/2025).

Imbauan ini disampaikan setelah Pemprov Sumsel menerima surat resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang meminta daerah bersiaga terhadap potensi peningkatan kasus.

“Saya sebagai pemimpin di provinsi ini mengingatkan kepada masyarakat, ada COVID atau tidak, kita harus tetap waspada,” imbuhnya.

Menurutnya, masyarakat harus konsisten menjaga kesehatan dan kebersihan, serta disiplin menerapkan protokol kesehatan, baik di tempat umum maupun dalam kehidupan sehari-hari.

“Menjaga kesehatan, disiplin menjaga kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang-orang terdekat.

Diketahui, per 23 Mei tercatat di Indonesia sendiri kasus aktif tersisa tiga, setelah sebelumnya sempat mencapai puluhan.

“Meski angka tersebut relatif kecil, pentingnya untuk tetap waspada. Ini upaya kita bersama untuk mencegah penyakit, terutama COVID-19,” ucap dia.

SUARAPUBLIK.ID,. PALEMBANG – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan (Sumsel) H Cik Ujang bersama Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Sumsel Hj Lidyawati Cik Ujang menghadiri Silaturahmi bersama Yayasan Al Ikhlas Cendikia Kabupaten Lahat.

Kegiatan ini sekaligus Wisuda Tahfizh Al -Quran Binnazhor metode Al -Husna Angkatan X dan Angkatan III SD IT A Ba Ta Tsa Lahat Tahun Pelajaran 2024-2025 bertempat di Ballrom Hotel Santika Kabupaten Lahat, Rabu (28/5/2025).

Ketua BKOW Provinsi Sumsel Hj Lidyawati mengucapkan terima kasih kepada dewan guru yang telah mendidik para anak-anak sehingga menjadi hafiz-hafizah pada tahun ini.

“Rasa bangga kepada dewan guru yang mengajar anak kita, terbukti sekarang meraka mulai dari TK, SD sudah pintar dari sholat hingga mengaji,”ucapnya.

Lidyawati mengaku bangga yang begitu luar biasa kepada para anak-anak meski diera digital tapi masih mau menyempatkan waktunya untuk mengahafal Al-Quran.

“Karena inila bekal kelak nanti kepada anak-anak untuk dunia dan akhirat serta benteng bagi pergaulan, dengan benteng agama inysa Allah kedepannya akan lebih baik,”tutupnya.

Sementara itu, Kepala SD IT A Ba Ta Sha Lahat, Muhamad Hatta mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang dan Ketua BKOW Sumsel Lidyawati yang sudah hadir sekaligua bisa bersilaturahmi.

Dia mengatakan hari ini juga Wisuda Tahfizh Al -Quran Binnazhor metode Al -Husna Angkatan X dan Angkatan III SD IT A Ba Ta Tsa Lahat Tahun Pelajaran 2024-2025.

“Tahun ini akan di wisuda sebanyak 342 siswa-siswi, kita apresiasi kepada anak-anak kita yang akan diwisuda hari ini,” katanya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru meminta Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Sumatera Selatan untuk mendukung proses hukum dan administrasi terkait pendirian Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Sumsel.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi berbasis desa dan kelurahan.

“Para notaris adalah bagian penting dari anatomi pemerintahan Sumatera Selatan. Karena itu, INI Sumsel diharapkan dapat berperan aktif dalam mendampingi aspek hukum dan administrasi pembentukan Koperasi Merah Putih agar prosesnya berjalan lancar dan efektif,” ujar Herman Deru saat membuka kegiatan Upgrading dan Konferensi Wilayah (Konferwil) INI Sumsel di Hotel Novotel Palembang, Rabu (28/5/2025) pagi.

Gubernur juga mengimbau agar para notaris terus mengikuti perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan. Ia mengingatkan agar organisasi maupun kantor notaris tidak berjalan secara autopilot.

“Apalagi saat ini kita sedang gencar membentuk Koperasi Merah Putih. Awal Juni, seluruh koperasi sudah harus terbentuk di Sumsel, karena pada 12 Juli mendatang, Presiden Prabowo dijadwalkan meluncurkan Koperasi Merah Putih bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa notaris memiliki peran penting dalam mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel untuk menjaga daerah tetap kondusif dan bebas konflik.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada ketua dan pengurus INI Sumsel periode sebelumnya atas kerja sama dan kontribusi mereka. Ia mengingatkan bahwa organisasi tidak akan berjalan baik jika dikelola secara autopilot.

“Melalui Konferwil ini, saatnya memilih ketua baru. Saya berharap proses pemilihan berjalan damai, tanpa konflik maupun gugatan internal organisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Herman Deru menekankan pentingnya distribusi notaris yang merata di seluruh wilayah Sumsel, terutama di daerah yang rawan sengketa tanah.

L

“Bapak dan Ibu adalah petugas negara yang menjalankan tugas dan fungsi di daerah. Notaris harus hadir sebagai bagian dari anatomi pemerintahan. Saat ini kami juga tengah merancang program paralegal hingga tingkat desa bersama Kanwil Kemenkumham,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumsel, Agato P.P. Simamora, menegaskan pentingnya profesionalisme dalam profesi notaris. Ia menyebutkan bahwa notaris harus memiliki integritas tinggi, kompetensi yang kuat, bersikap objektif, serta menjaga kerahasiaan.

“Prinsip-prinsip ini penting karena sering kali seorang notaris menghadapi kasus yang memerlukan standar etika dan profesionalisme tinggi. Pengurus wilayah dan daerah perlu memastikan adanya peningkatan kompetensi secara berkelanjutan,” katanya.

Terkait pendirian Koperasi Merah Putih, Agato menjelaskan bahwa melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, Kementerian Hukum dan HAM diberi kewenangan untuk mempermudah proses pengesahan koperasi tersebut.

“Kami berharap ketentuan pembentukan Koperasi Merah Putih dapat tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Semoga Konferwil ini menghasilkan rekomendasi positif bagi pengembangan profesi notaris di Sumsel,” katanya.

Ketua Pengurus Pusat INI, Irfan Ardiansyah, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar Konferwil berjalan aman, tertib, dan kondusif.

“Agenda utama hari ini adalah memilih ketua dan pengurus wilayah baru. Kami berharap kepemimpinan selanjutnya dapat meneruskan tongkat estafet dan menjaga soliditas organisasi. Kepada pengurus sebelumnya, kami mohon tetap menjadi panutan dan pembimbing,” ujarnya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menyambut positif kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Provinsi Sumsel, yang berlangsung di Auditorium Bina Praja Kantor Gubernur Jalan A Rivai Palembang, Rabu (28/5/2025).

Herman Deru berharap momentum ini dapat dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi, bertukar pikiran, dan berbagi pandangan dalam merumuskan kebijakan nasional bersama pemerintah pusat.

“Penerimaan kami mungkin belum sempurna, tetapi kami sangat antusias dengan kegiatan ini,” ujarnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi X DPR RI diharapkan memperoleh masukan berupa data faktual serta persoalan-persoalan terkait pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga, serta perpustakaan di Provinsi Sumsel.

Herman Deru menambahkan, hasil dari pertemuan ini diharapkan tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata yang berdampak positif, terutama dalam peningkatan fasilitas, dukungan teknologi, serta pengembangan kompetensi di sektor-sektor tersebut.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menjelaskan bahwa tujuan kunker ini adalah menjaring masukan dan pandangan dari para pemangku kepentingan terhadap berbagai isu kebijakan dari mitra kerja Komisi X.

Adapun beberapa isu yang menjadi fokus pembahasan meliputi: implementasi peraturan pemerintah, tunjangan guru non-ASN dan ASN daerah, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, rendahnya literasi, akses pendanaan di sektor pendidikan, pembinaan cabang olahraga, serta pemanfaatan hasil riset.

“Kami mohon kerja sama dari semua pihak, karena bagaimanapun Sumsel merupakan bagian penting dan aset bangsa yang memiliki hak yang sama,” tegas Ferdiansyah.

SUARAPUBLIK.ID PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Drs H Edward Candra MH membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumsel Tahun 2024 di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Selasa (27/5/2025).

Edward menyampaikan bahwa pengukuran IDI merupakan agenda nasional yang strategis dan krusial.

“IDI adalah salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana praktik demokrasi berjalan di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di Provinsi Sumsel,” ujarnya.

Menurutnya, melalui IDI, kondisi demokrasi dapat dipotret dari tiga dimensi utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

Edward memaparkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran tahun sebelumnya, IDI Sumsel tahun 2023 mencatat skor 78,17 dari skala 0–100. Capaian tersebut menempatkan Sumsel dalam kategori “sedang”, dengan tren peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang mencatat angka 74,92.

“Oleh karena itu, pengukuran IDI tahun ini menjadi sangat relevan, khususnya setelah kita melewati berbagai dinamika sosial dan pesta demokrasi,” katanya.

Ia menambahkan, data yang akurat dan komprehensif dari FGD ini akan menjadi landasan penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, serta memperkuat capaian demokrasi yang telah diraih.

“Diskusi hari ini merupakan wadah untuk menggali informasi, memverifikasi data, dan mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi demokrasi di lapangan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Edward juga menyampaikan sejumlah pesan dari Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, sebagai arahan dan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat demokrasi.

“Demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan proses berkelanjutan yang harus hidup dalam tata kelola pemerintahan, budaya dialog, dan pelayanan publik,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya menumbuhkan kebebasan sipil dan partisipasi politik secara bertanggung jawab.

“Kita mendorong keterbukaan informasi dan kritik yang sehat, namun tetap dalam bingkai etika dan hukum,” ungkapnya.

Edward menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumsel juga mendorong keterlibatan aktif generasi muda dan perempuan dalam proses politik serta pengambilan kebijakan, sebagai wujud inklusivitas demokrasi.

“Pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, dan media harus bersinergi. Tidak ada pihak yang dapat bekerja sendiri untuk menjaga marwah demokrasi,” tegasnya.

Ia berharap, melalui FGD ini, dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai capaian dan tantangan demokrasi di Sumsel.

“Mari kita jadikan FGD ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita dapat terus meningkatkan kualitas demokrasi di Provinsi Sumsel,” pungkasnya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru secara resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Senin (26/5/2025) pagi.

Dua bidang tanah yang dihibahkan masing-masing seluas 2.955 meter persegi di Jalan Srijaya I KM 5,5, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, serta 16.933 meter persegi di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang. Hibah tersebut diberikan untuk mendukung pembangunan Rumah Sakit (RS) Adhyaksa, yang akan menjadi RS pertama milik Kejaksaan di luar Jakarta.

Usai penandatanganan dan peninjauan lokasi, Gubernur Herman Deru menyatakan bahwa inisiasi Kejati Sumsel membangun RS Adhyaksa sangat sejalan dengan program Sumsel Health Tourism yang sedang digalakkan.

“Langkah ini sangat membantu Pemprov Sumsel dalam mewujudkan Sumsel sebagai destinasi wisata kesehatan. Kita sudah punya RS Siti Fatimah dengan layanan jantung, RS Ernaldi Bahar untuk kejiwaan, RS Pelabuhan untuk batu ginjal, RS Hermina khusus ibu dan anak, serta Siloam dengan layanan bayi tabung,” jelasnya.

Ia berharap RS Adhyaksa bisa menjadi pusat layanan unggulan untuk penyakit kanker.

“Kita berharap RS Adhyaksa yang sudah ditinjau ini bukan lagi cikal bakal, tapi sudah mulai dibangun. Dimulai dari klinik utama yang sudah beroperasi. Semoga berkembang menjadi RS unggulan untuk layanan kanker,” ujar Herman Deru.

Dengan adanya tambahan fasilitas kesehatan ini, masyarakat Sumsel dan sekitarnya diharapkan tidak lagi perlu berobat ke luar daerah, seperti Jakarta.

“Di luar Jakarta, Kejati Sumsel adalah yang pertama menginisiasi pembangunan RS Adhyaksa. Karena itu, Pemprov memberikan dukungan berupa perluasan lahan,” tambahnya.

Menurut Deru, ide besar ini harus didukung bersama, termasuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan.

“Atas nama pribadi dan Pemprov Sumsel, saya mengucapkan terima kasih kepada Kejati Sumsel. Hibah tanah ini nilainya tidak sebanding dengan upaya besar Kejati dalam membangun RS ini,” katanya.

Ia juga berharap pembangunan RS berjalan lancar dan menjadi warisan penting bagi masyarakat Sumsel.

Sementara itu, Kepala Kejati Sumsel Dr. Yulianto, S.H., M.H., mengapresiasi dukungan Gubernur Herman Deru. Ia menyebutkan bahwa klinik utama yang telah beroperasi saat ini sudah melayani masyarakat umum, dan akan dikembangkan menjadi layanan unggulan kanker.

“Selain RS, kami juga akan membangun jogging track, talud, dan kawasan wisata air seperti kano. Akses ke Pasar Induk juga akan kami permudah,” tutup Yulianto.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Edward Candra meminta kepada Bappeda provinsi maupun instansi terkait di tingkat kabupaten/kota, agar memasukkan indikator-indikator urusan pemerintahan bidang kependudukan ke dalam RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026.

“Tentunya, itu untuk memanfaatkan momentum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebab, pentingnya pembangunan daerah yang ideal, termasuk dalam aspek kependudukan,” ujar Edward, Kamis (22/5/2025).

Menurutnya, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penyusunan peta jalan kependudukan 2025–2029.

Ia menyebut terdapat lima sasaran utama dan 30 indikator, yang mana hal itu mencakup pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan dan persebaran mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, serta penataan data dan informasi kependudukan.

“Kelima sasaran tersebut menjadi pilar dalam dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Peta jalan ini akan menjadi pedoman strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang pembangunan berbasis kependudukan yang berkelanjutan, dalam kerangka GDPK,” imbuhnya.

Berdasarkan laporan dari Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel, bahwa dari 17 kabupaten/kota, sebanyak 12 telah menyusun dokumen GDPK, empat kabupaten/kota masih dalam proses penyusunan (OKU, OKU Selatan, OKU Timur, dan Prabumulih), serta satu kabupaten yang belum memulai, yakni Musi Rawas Utara.

“Harapan saya setiap kabupaten/kota menyusun dokumen ini agar selaras dengan visi dan misi daerah, serta memuat dengan jelas arah pelaksanaan dan target capaian,” ucap dia.

Sementara itu, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel, Doddy Asihnyoto menyampaikan tujuan workshop tersebut adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta dalam menyusun peta jalan dan rencana aksi pembangunan kependudukan, serta melakukan proyeksi indikator Bangga Kencana.

“Dalam rangka mengintegrasikan peta jalan tahun 2025–2029 serta menyusun indikator Bangga Kencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka workshop ini kami selenggarakan,” ungkap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru, menekankan pentingnya peran aktif dan inovatif Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Sumsel dalam mengembangkan sektor pariwisata daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Herman Deru saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ASITA Sumsel periode 2025–2030 di Hotel Beston Palembang, Rabu (21/5/2025).

Dalam arahannya, Gubernur mengingatkan agar ASITA tidak cepat berpuas diri dan menghindari sikap “star syndrome” yang dapat menghambat eksplorasi potensi wisata baru. Ia menegaskan bahwa ASITA tidak bisa berjalan secara otomatis, mengingat Sumsel memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan daerah dengan daya tarik alam seperti Bali.

“Kita harus membangun minat orang datang ke Sumsel dengan alternatif lain selain keindahan alam, seperti konsep Sumsel Health Tourism. Ini tidak mudah dan memerlukan proses serta implementasi nyata,” ujar Herman Deru.

Menurutnya, Sumsel harus kreatif dalam menciptakan destinasi wisata baru, termasuk mengembangkan wisata edukatif dan kesehatan. Ia juga mendorong pengurus baru ASITA untuk memiliki pola pikir progresif dalam menarik wisatawan, baik untuk kunjungan singkat maupun jangka panjang.

Ketua DPD ASITA Sumsel terpilih, Feby Yoland Effendy, menyatakan komitmennya untuk menjadikan Sumsel sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Hal itu sejalan dengan tema pelantikan, “Sinergitas Membangun Pariwisata Sumsel Berdaya Saing Global.”

“Untuk mewujudkan itu, dibutuhkan sinergi antarsektor dalam ekosistem pariwisata, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku industri, media, dan lainnya,” kata Feby.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Sumsel, H. Affandi Udji, turut mengapresiasi kontribusi ASITA dalam mendukung pertumbuhan pariwisata Sumsel. Ia berharap kepengurusan yang baru mampu menghadirkan inovasi dan terobosan baru di sektor ini.

Sebagai wujud komitmen bersama, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPD ASITA Sumsel dengan Tribun Sumsel dan Politeknik Sriwijaya (Polsri) dalam pengembangan pariwisata di daerah

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel, Drs H Edward Candra MH secara resmi melepas peserta Kebaya Run 2025 yang digelar di halaman Kantor DPRD Sumsel, Minggu (18/5/2025).

Sekdq Edward mengapresiasi Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Sumsel atas terselenggaranya kegiatan ini, yang menjadi event pertama di wilayah Sumatera setelah sebelumnya digelar di Pulau Jawa.

“Penghargaan setinggi-tingginya kepada Perwosi Sumsel atas ide dan gagasan melaksanakan kegiatan ini. Kebaya Run menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-79 Provinsi Sumsel serta Hari Kartini. Ini juga merupakan langkah nyata untuk mewujudkan Sumsel Bugar,” ujar Edward.

Ia menambahkan, kegiatan Kebaya Run yang memadukan olahraga lari dan budaya, dengan mengenakan kebaya, merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran serta apresiasi masyarakat terhadap olahraga dan budaya lokal.

“Semoga perempuan Sumsel, terutama para ibu, menjadi semakin sehat, segar, dan cantik. Atas nama Pemprov Sumsel, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan menyukseskan kegiatan ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Kebaya Run 2025, Ria Anindita, melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh seribu peserta dari berbagai kalangan.

Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong perempuan di Sumsel agar lebih peduli terhadap kesehatan fisik dan mental.

“Kebaya Run sebelumnya telah digelar di Jakarta dan Bandung. Tahun ini, Sumsel menjadi tuan rumah pertama di wilayah Sumatera. Kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga pelestarian budaya melalui kebaya. Dengan mengenakan kebaya sebagai warisan budaya, kami ingin menunjukkan bahwa perempuan Indonesia, khususnya di Sumsel, bisa tampil modern tanpa meninggalkan identitas diri. Kebaya Run direncanakan menjadi agenda tahunan Perwosi Sumsel,” jelasnya.

Acara ini turut dimeriahkan dengan berbagai pameran, senam bersama, serta pembagian hadiah utama dan hiburan.

SURAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sebanyak sembilan ahli waris pekebun Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Selatan mendapat santunan Jaminan Kematian (JKM) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Muhyidin menyebut santunan JKM itu diserahkan kepada sembilan ahli waris pekebun sawit dengan nominal Rp380 juta.

“Hari ini melaksanakan kegiatan simbolis penyerahan santunan JKM untuk 9 ahli waris dari pekebun kelapa sawit yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Ogan Komering Ilir (OKI),” ujar Muhyidin, Kamis (15/5/2025).

Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Sumsel, Dinas Perkebunan Sumsel, serta Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel.

Ia mengatakan pada tahun ini pihaknya menargetkan perlindungan para pekerja di Sumsel mencapai 49,46 persen.

“Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumsel atas komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja di sektor perkebunan sawit,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru menjelaskan bahwa kepesertaan para pekerja termasuk di sektor perkebunan sawit merupakan bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

“Sebab masyarakat kita kadang-kadang agar kurang sadar terhadap kemanfaatan dari jaminan seperti ini,” jelasnya.

Deru berharap jaminan yang diberikan kepada para pekerja di sektor kelapa sawit itu dapat memberikan kenyamanan saat sedang bekerja.

“Diharapkan juga para penerima manfaat agar bisa memanfaatkan dengan baik bisa untuk modal usaha atau ditabung,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Agus Darwa menyampaikan sebanyak 19.023 pekebun sawit telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan terhitung Agustus 2024.

“Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dari sektor perkebunan kelapa sawit menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, dan pada 2025 ini Dinas Perkebunan kembali menganggarkan perlindungan untuk sebanyak 23.987 pekebun sawit dengan rincian 19.006 peserta lanjutan dan 4.981 peserta baru,” ungkap dia.

SURAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Dalam paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie tersebut, Gubernur Herman Deru memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Sumsel.

Bahkan dalam kurun waktu dua dekade terakhir, Provinsi Sumsel mampu menunjukkan kinerja yang positif di berbagai sektor. Hal itu dapat dilihat dari berbagai indikator makro pembangunan yang memperlihatkan tren yang kian membaik.

“Setelah melewati ujian besar berupa pandemi Covid-19, Sumatera Selatan kembali mampu menggeliat, di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dapat bergerak stabil di kisaran 5 persen per tahun,” ucap Gubernur Herman Deru pada sambutan di hadapan anggota DPRD Sumsel, tamu dan undangan yang hadir.

Dijelaskan Herman Deru pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,03 persen dan menjadi yang tertinggi se-Sumatera. Pertumbuhan ini terus berlanjut pada Triwulan I tahun 2025 yang tumbuh sebesar 5,22 persen.

Kondisi tersebut lanjut dia, secara tidak langsung turut memicu turunnya persentase kemiskinan di Sumsel, hingga mencapai angka 10,51 persen pada tahun 2024, meskipun masih di atas capaian nasional sebesar 8,57 persen.

“Namun, jika dilihat dari kemiskinan ekstrem, pada tahun 2024, Sumatera Selatan berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0,59 persen dan lebih baik dari nasional yang sebesar 0,83 persen,” terangnya.

Dikatakan Herman Deru di tengah berkembangnya subsektor ekonomi kreatif dan bergesernya sektor pertanian ke sektor industri, Sumatera Selatan mampu menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada tahun 2024 berada di angka 3,86 persen, di mana angka ini lebih baik dibandingkan nasional yang sebesar 4,91 persen.

“Di sisi lain, Indeks pembangunan manusia tetap menjadi prioritas Provinsi Sumatera Selatan. Indikasinya terlihat dari semakin membaiknya skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana pada tahun 2024 sudah mencapai 73,84 dan merupakan tahun ketujuh status IPM kategori tinggi, meskipun angkanya masih berada di bawah nasional,” ucapnya.

Dibidang kesehatan di Sumsel, terus dioptimalkan berbagai upaya untuk menurunkan prevalensi stunting. Pada tahun 2024, prevalensi stunting di Sumatera Selatan berhasil turun menjadi 15,9 persen dan menjadi penurunan terbesar ketiga se-Indonesia.

“Ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan melalui Gini Ratio juga menunjukkan capaian yang semakin membaik. Pada tahun 2024, Gini Ratio Sumatera Selatan menurun menjadi 0,331 poin dan lebih baik dari nasional yang sebesar 0,381 poin,” ujarnya.

Di sisi lain, Herman Deru juga memaparkan pelayanan publik yang baik dan transparan, menguatnya budaya kerja untuk mencegah kolusi, korupsi, dan nepotisme, diiringi dengan pelayanan berbasis elektronik (digitalisasi) yang diharapkan mampu melahirkan perencanaan, penganggaran, serta kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.

“Selain tata kelola pemerintahan yang baik, kita juga harus melakukan terobosan (inovasi) sebagai katalis untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Inovasi juga akan meningkatkan produktivitas dan memperkuat daya saing di segala bidang,” terangnya.

Lebih lanjut Gubernur Herman Deru memaparkan 12 program strategis dan prioritas yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Sumsel meliputi: (1). Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat, (2). Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP), (3). Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), (4). Pendidikan yang Berkeadilan, (5). Infrastruktur Tuntas Merata, (6). Sumsel Interkoneksi, (7). 100.000 Sultan Muda Sumsel, (8). Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya, (9). Sumsel Wonderful 2030, (10). Sumsel Berintegritas dan Melayani, (11). Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak dan yang terakhir (12). Revitalisasi Pasar Tradisional.

“Ke 12 program ini akan tetap berkesinambungan dan mendapat dukungan dari berbagai sektor. Seiring dengan itu, peran dan partisipasi aktif semua lapisan masyarakat sesuai kapasitas dan kapabilitasnya juga menjadi faktor penting untuk mencapai kemajuan daerah ini,” jelasnya.

SUARAPUBLIK.ID, MUBA – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru resmi mencanangkan kembali pembangunan revitalisasi Jembatan P.6 Sungai Lalan, di Kabupaten Musi Banyuasin, Rabu (14/5/2025) pagi. Revitalisasi Jembatan ini sudah sangat dinantikan warga setelah sempat putus tak bisa dilalui akibat ditabrak tongkang pada Agustus 2024 silam.

Gubernur Herman Deru, mengatakan pembangunan revitalisasi ini diharapkan dapat melancarkan kembali akses masyarakat dari seberang ilir dan seberang ulu jembatan yang sempat terputus.

Jauh sebelum revitalisasi ini, Herman Deru mengatakan sudah mendatangi langsung lokasi dan korban akibat kecelakaan tongkang menabrak jembatan tersebut secara pribadi. Ia bahkan sempat menyewakan tongkang agar masyarakat bisa tetap menyeberang.

“Betul ini kecelakaan tapi karena kelalaian. Suka tidak suka ini adalah keteledoran dan akibat teledor itu dampaknya luar biasa khususnya akses masyarakat untuk beraktivitas sosial, ekonomi menjadi terhambat. Terhitung sudah 9 bulan. Kalau tadi mau diselesaikan 10 bulan, Saya instruksikan 6 bulan saja. Desember harus selesai jadi Tahun Baru 2026 sudah bisa digunakan,” papar Herman Deru.

Untuk mempercepat pembangunan itu Ia menghimbau agar masyarakat dan semua elemen bergotong royong, agar jangan sampai proses pembangunan terhambat.

“Pemerintah, KSOP, keamanan dan masyarakat, mari kita bantu kelancaran pembangunan agar jembatan ini pulih seperti sedia kala,” jelas Herman Deru.

Lebih jauh Herman Deru mengatakan, keberadaan sungai-sungai di Sumsel begitu strategis. Selain dapat mengaliri pertanian, berguna untuk perkebunan sungai juga dapat menjadi jalur alternatif transportasi. Oleh karena manfaatnya yang banyak itulah, Herman Deru meminta masyarakat dengan sadar bersama-sama.menjaga sungai.

“Cukuplah Sungai Musi yang semakin dangkal. Sungai ini mari kita jaga, pepohonan di jaga, kebersihan dijaga, biota alamnya dijaga karena di dalamnya juga ada kehidupan,” jelas Herman Deru lagi.

Masih dalam sambutannya, Herman eru meminta agar AP6L yang dipercaya melakukan revitalisasi bersama dengan Pemkab Muba, dapat menyelesaikan pembangunan ini sesuai target. Dan juga menyediakan sarana penyeberangan alternatif bagi warga agar aktivitas mereka tidak terganggu baik untuk ke sekolah, bekerja dan banyak lagi lainnya.

“Semoga sinergitas ini terus terjadi mulai revitalisasi sampai pasca revitalisasi,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga mengapresiasi bantuan alat pertanian yang diberikan Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian berupa traktor roda empat sebanyak 12 unit.

Herman Deru mengatakan bantuan ini hendaknya digunakan secara maksimal, karena Kecamatan Lalan termasuk salah satu daerah yang menjadi target untjk pengenbangan produktifitas pertanian di Sumsel baik intensifikasi pertanian maupun ekstensifikasi pertanian.

Bupati Muba M. Toha Tohet mengatakan pihaknya telah berkomitmen menyelesaikan pembangunan revitalisasi jembatan ini sesuai harapan Gubernur Sumsel. Untuk itu pihaknya mendorong kontraktor agar segera melakukan pembangunan agar jembatan cepat selesai..Sehingga masyarakat yang hendak sekolah, bekerja dan berkegiatan tidak lagi terbebani.

Sementara itu salah seorang warga Desa Mandala Sari, Astri 32, mengatakan senang dengan dibangunnya kembali jembatan yang putus tersebut. Sebab jembatan itu satu-satunya akses ketika mereka hendak ke Sungai Lilin maupun ke Palembang jalur darat.

” Ya senang sekali semoga pembangunannya tidak terlalu lama. Soalnya kalau mau naik getek dari bawah juga takut. Itukan lumayan tinggi, kemarin saja ada yang jatuh,” jelasnya.

Adapun pencanangan pembangunan revitalisasi kembali Jembatan P6 Lalan tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru didampingi Bupati Muba M.Toha Tohet, Wakil Bupati Muba, Rohman, Forkopimda Kab Muba serta Kepala Kantor KSOP Kelas 1 Palembang, Idham Faca dan Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menargetkan pembangunan terminal bongkar muat batubara (coal undloading) Kramasan rampung pada akhir tahun 2026.

“Harus optimis pembangunan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini rampung tepat waktu, pada akhir tahun 2026 dan dapat dioperasikan awal tahun 2027,” ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru usai meninjau terminal logistik Kramasan pada, Selasa (13/5/2025).

Deru mengatakan pembangan itu bertujuan untuk meningkatkan daya angkut khususnya batubara dari yang sebelumnya hanya 8 juta ton ditargetkan menjadi 40 juta ton.

“Diharapkan ini bisa mengurai lalu lintas pengangkutan sumber daya alam seperti batubara agar lebih fokus ke kereta api,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya lalu lintas sumberdaya alam ini akan mengutangi potensi kecelakaan lalu lintas.

“Maka kita dorong agar para investor sesegera mungkin untuk jalan khusus truk menuju ke dermaga segera dirampungkan melalui jalur khusus dan seminimal mungkin menggunakan jalur jalan raya,” tegas dia.

Selain itu, Gubernur Sumsel juga meninjau titik fasilitas seaway yang berada di kawasan Jalan Lintas Timur Palembang Prabumulih Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir.

SUARAPUBLIK.ID,. PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru melakukan peninjauan lintasan Drag Race dan Road Race di Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Senin (12/5/2025).

Peninjauan yang dilakukannya tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan fasilitas dan infrastruktur pendukung dalam menggelar event-event olahraga, khususnya balap motor.

Gubernur Herman Deru kepada pengelola JSC, Kepala OPD Sumsel terkait dan Ikatan Motor Indonesia (IMI)) Sumsel untuk mengecek semua fasilitas dan sarana pendukung dalam kondisi siap dan memenuhi standar keamanan.

“Di bulan agustus nanti akan ada event Grasstrack, sebagai penyaluran bakat bagi anak muda Sumsel. Pemprov Sumsel menyediakan venue untuk penyaluran bakat di bawah binaan IMI Sumsel,” katanya.

Herman Deru menegaskan ajang Grasstrack sebagai awal kemudian Road Race. Menurutnya pembangunan lintasan Grasstrack harus dimulai dengan desain yang benar.

“Dengan tersedianya fasilitas ini, harapannya adalah agar anak-anak muda Sumsel yang punya hobi balapan, tidak lagi kebut-kebutan di jalan. Sudah ada tempat yang permanen. Pemprov berupaya memfasilitasinya,” ujarnya.

Di kesempatan itu, Herman Deru juga melihat dari dekat sejumlah venue lainnya, seperti venue tenis lapangan, venue atletik, venue aquatik, dan venue dayung.

“Event-event olahraga seperti, Grass Track, Drag Race dan Road Race dapat menjadi ajang promosi pariwisata dan olahraga di Sumatera Selatan. Oleh karena itu, kita harus memastikan semua fasilitas dan infrastruktur pendukung dalam kondisi prima,” imbuhnya.

Gubernur Herman Deru berharap event Grasstrack, Drag Race dan Road Race dapat berjalan lancar dan sukses, serta dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga balap motor.