SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan berkemah di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, mulai hari ini, Minggu (13/3/2022). Ia akan berkemah dengan hanya lima gubernur di Kalimantan saja, sedangkan 33 gubernur lainnya membawa tanah dan air dari daerah asal masing-masing.
Tak hanya itu, agenda kemah ini juga akan diwarnai dengan berbagai ritual adat yang melibatkan air.
Berikut sederet hal-hal yang perlu diketahui mengenai kemah Presiden Jokowi di IKN Nusantara.
1. Didampingi 33 Gubernur Se-Indonesia
Jokowi akan didampingi sejumlah pejabat pemerintah pusat, termasuk juga 33 gubernur se-Indonesia.
“33 gubernur diagendakan hadir ke lokasi berkemah bersama Presiden,” ujar Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, M. Syafranuddin di Penajam, Sabtu (12/3/2022), dikutip dari cnn indonesia.
2. Berlangsung hingga Selasa (15/3/2022)
Presiden Jokowi akan berkemah di titik nol IKN Nusantara sejak Minggu (13/3) hingga Selasa (15/3).
Namun, dari semua gubernur yang turut berpartisipasi, hanya lima di antaranya yang akan ikut menginap bersama Jokowi.
Para gubernur yang berkemah dan menginap itu di antaranya Gubernur Kaltim, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara).
3. Gelar Ritual Kendi Nusantara
Kegiatan berkemah Presiden Jokowi bersama para pejabat negara tersebut juga akan diisi dengan berbagai ritual adat. Salah satunya, ritual Kendi Nusantara bersama 33 gubernur se-Indonesia.
Selain diwajibkan untuk mengenakan pakaian adat daerah masing-masing, para gubernur yang hadir diinstruksikan membawa air dan tanah dari masing-masing daerah asal. Air dan tanah itu kemudian disatukan dalam Kendi Nusantara yang disimpan di titik nol IKN Nusantara.
“Para gubernur akan membawa satu liter air yang berasal dari daerah masing-masing,” ungkap Gubernur Kaltim, Isran Noor dalam keterangan pers yang diterima CNNIndonesia, Jumat (11/3).
Berdasar informasi yang dihimpun, prosesi tersebut diyakini mengandung makna filosofis agar selalu mengingat asal-muasal nenek moyang dan mempertahankan kearifan leluhur yang sudah ada.
4. . Air dan Tanah dari Kutai Lama serta Tujuh Pulau di NTT
Sejauh ini, ada tujuh provinsi yang mengonfirmasi soal air itu. Yakni, Kalimantan Timur, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltara, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Adapun Provinsi Kaltim dikabarkan mengambil air dari tanah Kutai Lama. Dalam catatan sejarah Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Lama merupakan pusat Kerajaan Kukar selama 4 abad.
“Dari Kaltim kami memilih air dari tanah Kutai Lama,” ungkap Kepala Biro Adpim Setprov Kalimantan Timur, Ivan Syafranudin yang dikonfirmasi terpisah
“Kutai Lama merupakan tonggak awal berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara yang didirikan oleh Batara Agung Dewa Sakti pada sekitar Abad ke-14,” lanjutnya.
Sementara itu, Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) mengumpulkan tanah dan air dari tujuh pulau di NTT. Penyerahan tanah dan air yang dilakukan para bupati dan tokoh masyarakat di NTT itu diawali dengan acara ritual adat dari masing-masing daerah kepada Gubernur Viktor Laiskodat di Kupang, Jumat (11/3).
“Tanah dan air dari daerah Flobamora ini bisa wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Gubernur Viktor Laiskodat dikutip dari Antara.
5. Fasilitas Kemah Sudah Siap
Sejumlah fasilitas dan sarana prasarana di lokasi bakal berkemah Presiden Jokowi sudah dipersiapkan di titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, antara lain fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus), jaringan telekomunikasi, listrik, air, dan lainnya.
“Tenda serta perlengkapan yang akan digunakan Presiden menginap juga dipersiapkan, pada hari pelaksanaan sudah 100 persen dan dapat dipergunakan Presiden dan rombongan,” ungkap Syafranuddin.
Sebelumnya, Jokowi juga telah melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita IKN. Jokowi menilai keduanya adalah sosok yang tepat memimpin kawasan ibu kota baru.
Rencana pemindahan ibu kota negara telah mendapat persetujuan DPR melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pemindahan ibu kota negara pun tinggal menunggu Jokowi menerbitkan keputusan presiden. (*)
Komentar