SUARAPUBLIK.ID, KAYU AGUNG – Beberapa awak media, baik media cetak maupun online sulit mengonfirmasi pemberitaan ke pejabat dalam lingkup Pemkab OKI. Hal itu dialami beberapa awak media di OKI yang sulit mendapatkan informasi dari kepala dinas dengan alasan Dinas Luar (DL).
“Saya sudah berapa kali menghubungi Kadin Dinas Pendidikan, jawabannya selalu DL,” ujar Tony, salah satu awak media online di OKI.
Ia mengatakan, dirinya telah menghubungi Kadin tersebut dengan harapan ingin mewawancarai Kadin. Ia juga sudah menghubungi ke nomor telepon yang bersangkutan dari beberapa hari sebelumnya.
“Setelah beberapa hari, pesan singkat saya baru dijawab dengan menyebutkan ia sedang DL,” ucapnya lagi.
Selain menghubungi nomor Kadin yang bersangkutan, ia juga telah mendatangi Kantor Dinas tersebut. Namun, jawaban nyaris sama dengan mengatakan yang bersangkutan sedang tidak ada di kantor.
Hal yang sama juga dialami awak media online lainnya, yakni Fitri. Ia mengatakan dirinya hendak mengkonfirmasi informasi terkait fenomena yang terjadi di masyarakat.
“Saya ingin mempertanyakan kenaikan harga bahan pokok di pasaran menjelang Lebaran Kurban, tapi jawabannya DL,” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa hal seperti ini sering terjadi pada awak media. Ia pun menjelaskan bahwa ia dan teman-teman seprofesinya sering mengalami hal seperti itu.
“Sudah tidak heran lagi. Nanti kalau sudah tiga atau empat hari baru memberi kabar jika yang bersangkutan DL,” ujarnya.
Tak jauh berbeda, hal yang sama dialami Nando. Wartawan berambut gondrong tersebut sedikit kecewa ketika hendak mengonfirmasi ke Pihak Lapas IIB Kayuagung.
Saat itu, ia bersama awak media lainnya hendak mengonfirmasi ke Kalapas terkait WBP yang meninggal dunia. Sesampainya di Lapas, ia dan awak media lainnya diarahkan ke pihak Humas Lapas.
“Beberapa hal terkait internal Lapas pun beliau tidak banyak tahu. Saya juga kecewa, Sekretaris Humas itu memberikan nomor telepon yang tidak aktif hingga saat ini,” kata Nando sambil menunjukan pesan What’sApp yang belum juga terkirim hingga saat ini.
Dari fenomena tersebut, sebagai kontrol sosial LSM JPKP OKI Ali Musa mengatakan, hal itu tidak dibenarkan jika pejabat atau seorang Kadin mengatakan DL hanya untuk menghindari wartawan. (Ali)
