SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Memulai hari pertama kerja usai mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Wali Kota Palembang Ratu Dewa didampingi Wakil Wali Kota Prima Salam langsung bersilaturahmi dengan Ketua DPRD Kota Palembang, Senin (3/3/2025).
Dalam pertemuan ini, mereka membahas sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian masyarakat, terutama masalah kemacetan dan sampah.
Dalam diskusi dengan DPRD, Ratu Dewa menegaskan bahwa kemacetan di Palembang harus diselesaikan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Menurutnya, tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah semata, tetapi perlu melibatkan berbagai pihak agar solusi yang dihasilkan benar-benar efektif.
“Persoalan kemacetan ini tidak bisa hanya diselesaikan pemerintah sendiri. Harus ada kajian mendalam yang melibatkan pakar transportasi, akademisi, kepala sekolah, hingga pihak kepolisian. Karena itu, kami berencana mengadakan Focus Group Discussion (FGD) agar semua pihak bisa duduk bersama dan menyusun strategi terbaik,” ujar Ratu Dewa.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan transportasi harus mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah kendaraan. Pemerintah Kota Palembang akan mengkaji beberapa opsi, termasuk pengoptimalan angkutan umum, penerapan sistem lalu lintas berbasis teknologi, hingga kebijakan pembatasan kendaraan di titik-titik tertentu yang sering mengalami kemacetan parah.
Selain kemacetan, persoalan sampah juga menjadi perhatian utama. Ratu Dewa mengakui bahwa masalah sampah kerap menjadi boomerang bagi pemerintah jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah di Palembang.
“Sampah ini persoalan serius yang harus kita atasi bersama. Kami sudah berkomunikasi dengan kementerian terkait untuk menerapkan program nasional berupa insinerator. Dalam waktu dekat, insinerator ini akan segera kami operasikan sebagai solusi pengelolaan sampah yang lebih efektif,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Palembang akan memperbanyak tempat pembuangan sampah (TPS) serta meningkatkan kecepatan pengangkutan sampah dari berbagai titik di kota. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga faktor utama harus diperkuat, yaitu sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta ketersediaan anggaran.
“Kami butuh dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, DPRD, maupun masyarakat. Tanpa kerja sama yang baik, permasalahan sampah ini tidak akan selesai dengan optimal,” tambahnya.
Dalam pertemuan ini, DPRD Kota Palembang memberikan berbagai masukan yang dinilai konstruktif untuk mendukung langkah Pemkot dalam menangani persoalan kota. Ketua DPRD Palembang, Ali Subri menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan eksekutif dalam mencari solusi terbaik.
“Kami mengapresiasi inisiatif Wali Kota yang langsung berkoordinasi dengan kami. Ini menunjukkan komitmen beliau dalam menyelesaikan masalah kota. Kami siap mendukung dengan kebijakan dan anggaran yang diperlukan,” ujarnya.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan sinergi antara Pemkot dan DPRD semakin kuat dalam mewujudkan Palembang yang lebih nyaman, bebas macet, dan bersih dari sampah.
