SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang terus mengupayakan solusi konkret untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda di sejumlah wilayah kota.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menghadiri secara langsung Kick Off Meeting Progress of Readiness Criteria (DED and E&S Documents) of Bendung River Subproject bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII dan tim dari World Bank, Kamis (24/7/2025).
Pertemuan ini berlangsung di Kantor BBWS Sumatera VIII, Jalan Soekarno Hatta Palembang, dengan fokus utama pada percepatan pengendalian banjir di kawasan Sub-DAS Bendung.
“Alhamdulillah, ini merupakan langkah awal dari usulan kita untuk mengurangi dan mengendalikan banjir, khususnya di Subdas Bendung. Ini mencakup lima wilayah, di antaranya Talang Aman, Simpang Polda hingga Simpang IBA,” ujar Ratu Dewa.
Menurut Ratu Dewa, forum ini menjadi ruang kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta mitra internasional seperti World Bank dalam menangani persoalan teknis dan non-teknis yang ada di lapangan.
“Termasuk persoalan-persoalan sosial dan lingkungan, InsyaAllah dan tinggal kita menunggu proses dan tindak lanjutnya, apalagi ini hadir langsung dari pihak Balai Sungai VIII dan juga dari tim World Bank,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan harapan besar terhadap keberlanjutan proyek ini agar bisa memberi dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi titik-titik genangan air yang selama ini menjadi keluhan warga.
“Insyaallah ini dapat terwujud, sehingga bisa mengurangi titik genangan air yang ada di kota Palembang,” ucapnya.
Proyek pengendalian banjir di Sub-DAS Bendung ini menjadi bagian dari skema kerja sama strategis antara Pemerintah Indonesia dan World Bank dalam program penguatan ketahanan iklim dan infrastruktur perkotaan.
Nantinya, dokumen DED dan E&S akan menjadi dasar implementasi teknis proyek tersebut di lapangan.
Dukungan langsung dari BBWS Sumatera VIII dinilai sangat penting karena wilayah Bendung memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir akibat pertumbuhan kawasan dan perubahan alih fungsi lahan.
Dengan adanya kolaborasi lintas lembaga ini, Pemerintah Kota Palembang berharap penanganan banjir bisa lebih terarah dan efektif, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah terdampak.
