PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan memperkuat langkah menjaga stabilitas harga pangan di tengah potensi meningkatnya tekanan inflasi pada Oktober 2026. Antisipasi diarahkan pada pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, hingga intervensi harga melalui operasi pasar murah.
Pada September 2026, inflasi Sumsel tercatat 0,21 persen secara bulanan atau month-to-month (mtm), meningkat dibandingkan Agustus yang berada di level 0,06 persen. Namun, secara tahunan atau year-on-year (yoy), inflasi Sumsel sebesar 2,55 persen, sedikit turun dari 2,60 persen pada Agustus.
Secara nasional, inflasi tahunan pada September 2026 tercatat 3,28 persen, meningkat dari 3,19 persen pada bulan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat TPID Sumsel perlu mengantisipasi sejumlah risiko yang berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas pangan pada periode berikutnya.
Kenaikan inflasi Sumsel pada September terutama dipengaruhi sejumlah komoditas pangan. Beras memberikan andil 0,14 persen, disusul cabai merah 0,09 persen, cabai rawit 0,03 persen, telur ayam ras 0,01 persen, dan pisang 0,01 persen.
Kenaikan harga beras dipengaruhi meningkatnya harga di tingkat produsen dan distributor seiring kenaikan harga gabah. Kondisi tersebut juga dipengaruhi semakin terbatasnya stok bahan baku di penggilingan serta meningkatnya biaya pengemasan.
Sementara itu, kenaikan harga komoditas hortikultura berkaitan dengan musim kemarau berkepanjangan yang menekan produktivitas. Harga telur ayam ras juga terdorong peningkatan biaya pakan.
Memasuki Oktober, tekanan inflasi diprakirakan masih berpotensi meningkat. Gangguan pasokan hortikultura menjadi salah satu perhatian karena kondisi kemarau yang lebih panjang dan curah hujan yang diprakirakan berada di bawah normal akibat pengaruh El Nino.
Tekanan juga berpotensi berasal dari komoditas daging ayam ras seiring perkembangan biaya pakan dan permintaan pangan. Harga minyak goreng turut menjadi perhatian karena berpotensi terdampak kenaikan harga crude palm oil (CPO) global yang didorong peningkatan kebutuhan bahan baku untuk implementasi program biodiesel B50.
Menghadapi risiko tersebut, TPID Sumsel menjalankan strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Hingga akhir September 2026, lebih dari 493 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah dilaksanakan di berbagai wilayah Sumsel. TPID juga melakukan puluhan inspeksi mendadak pasar untuk memastikan stok tersedia sekaligus memantau kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi.
Stabilisasi pasokan turut diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut. Hingga September, Bank Indonesia (BI) Sumsel telah memfasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali untuk sejumlah komoditas pangan utama dengan total komoditas yang diangkut sekitar 47,92 ton untuk mendukung kegiatan operasi pasar murah.
Selain itu, BI Sumsel mencatat pembelian komoditas bawang merah secara business to business (B2B) dari Sumatera Barat dan Jawa Tengah sebanyak 23,02 ton. Pembelian cabai dari Kabupaten Magelang juga mencapai 38,29 ton untuk membantu memperkuat ketersediaan pasokan di Sumsel.
Pengendalian inflasi juga diperkuat melalui kerja sama antardaerah. Hingga September 2026, terdapat delapan Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah di Sumsel dengan pemerintah daerah di Jawa Tengah dalam skema government to government (G2G). Sementara kerja sama B2B tercatat sebanyak empat PKS.
Koordinasi dilakukan melalui rapat TPIP-TPID secara rutin, komunikasi kebijakan, publikasi jadwal operasi pasar murah, serta edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal. TPID Sumsel juga melakukan studi tiru bersama TPID Sulawesi Selatan ke Jawa Tengah untuk mempelajari inovasi pengendalian inflasi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Dari sisi ketahanan pangan, Sumsel juga mendorong penguatan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Program tersebut tahun ini ditransformasikan menjadi Rantai Pasok Pangan GSMP untuk memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan melalui kolaborasi dengan pesantren, koperasi, serta pelaku usaha.
Penguatan tersebut dilakukan melalui business matching dengan offtaker dan finance matching dengan perbankan untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui akses pembiayaan usaha. Pesantren didorong menjadi bagian dari sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Ke depan, BI Sumsel bersama pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Langkah tersebut juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk memastikan ketersediaan pangan dalam mendukung program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penulis : Yun
Editor : Jaks
