SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut tingkat kemiskinan penduduk di Sumatera Selatan (Sumsel) sepanjang 2024 mengalami penurunan hingga 100 ribu orang.
“Persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 10,51 persen atau mengalami menurun sebesar 0,46 persen poin terhadap persentase Maret 2024. Secara absolut penduduk miskin yang berhasil di entaskan pada September 2024 sebanyak 35,4 ribu orang terhadap Maret 2024,” ujar Kepala BPS Sumsel , Mohammad Wahyu Yulianto, Rabu (15/1/2025).
Wahyu mengatakan dari data yang telah dikaji, pada tahun 2023 angka tersebut hanya 11,5 persen.
“Artinya di 2024 kita berhasil menurunkan kemiskinan sampai 1 poin lebih. Secara Absolut 90 ribu ditambah 35 ribu, maka sepanjang 2024 yang berhasil kita entaskan lebih dari 100 ribu kemiskinan,” katanya.
Ia mengungkapkan jika penurunan statistik angka kemiskinan itu berdasarkan kemampuan untuk mengkonsumsi kebutuhan dasarnya, yang kemudian disesuaikan dengan garis kemiskinannya.
“Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp 564.462 per kapita setiap bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 423.507,- (75,03 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 140.955,- (24,97 persen),” ungkapnya.
Kemudian, masih di tahun yang sama secara rata-rata rumah tangga miskin di Sumatera Selatan memiliki 5,04 orang anggota rumah tangga.
“Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp 2.844.888,- tiap rumah tangga miskin per bulan,” imbuhnya.
Ia menjelaskan penduduk miskin sebesar 10,51 persen, artinya ada 948,84 ribu orang yang harus di entaskan. Lalu, yang paling tinggi di wilayah Sumsel penduduk miskinnya secara persentase ada di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muaratara).
“Tapi secara jumlah penduduk yang daerah yang memiliki angka penduduk paling banyak, seperti di kota Palembang, Banyuasin. Jangan terkecoh dengan persentase, karena harus diperhatikan angka secara absolut,” jelasnya.
Penyebab menurunnya angka kemiskinan tersebut yakni permasalahan yang sangat kompleks dan program pemerintah tepat sasaran.
“Ketika tingkat konsumsi masyarakat terjaga dari sisi pendapatan dan akses pangan murah bisa membeli, maka bisa terjaga,” ucap dia. (Tia).
