Suara Publik –

Tag: PKB

  • Batal Mencalonkan Diri Emi Ajak KOREM Dukung SELFI di Pilkada Banyuasin

    Batal Mencalonkan Diri Emi Ajak KOREM Dukung SELFI di Pilkada Banyuasin

    SUARAPUBLIK.ID, BANYUASIN – Tak memiliki persyaratan lengkap serta berlabuhnya dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Pasangan Calon (Paslon) Slamet – Alfi (Selfi). Membuat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Konar dan Emi (KOREM) mundur dari pencalonan Pilkada Banyuasin.

    Dikonfirmasi, Emi Sumirta mengaku jika KOREM tak memiliki persyaratan lengkap untuk pencalonan mereka. Lantas Emi mengajak agar Tim KOREM untuk mendukung Paslon Selfi.

    “Iya batal calon karena tidak memenuhi syarat untuk maju, karena Konar tidak mendapat rekomendasi Golkar dan PKB melabuhkan dukungannya ke pasangan Selfi,” Kata Emi, Rabu (28/8/2024).

    Meski begitu, Emi tak mau memaksakan semua tim harus ikut mendukung Selfi. Namun secara pribadi ia berkata jika seluruh jajaran pengurus PKB memohon maaf dan berterima kasih kepada Konar yang telah berjuang untuk maju di Pilkada Banyuasin, walaupun harus kandas di tengah jalan.

    “Saya juga mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh tim KOREM yang selama ini bekerja demi menyukseskan kami untuk maju di kontestasi Pilkada Banyuasin,” ulas Emi.

    Emi mengatakan, diberikannya dukungan PKB kepada Selfi hendaknya menjadi acuan untuk kader PKB di Banyuasin berjuang memenangkan pasangan Selfi.

    “PKB dan seluruh Jajaran mendukung Selfi,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, Tim KOREM dan pendukung yang telah terbentuk bisa ikut mendukung Paslon Selfi. Namun ia tak memaksakan semua kembali kepada Pilihan masing – masing.

    “Struktur KOREM yang sudah terbentuk sampai ke tingkat desa bisa kita berdayakan untuk memenangkan pasangan Selfi, tetapi semua itu tergantung hak dan pilihan masing-masing tidak ada paksaan dari saya,” tutupnya.

  • Usai PKB, Kini PAN Serahkan Dukungan ke HAPAL

    Usai PKB, Kini PAN Serahkan Dukungan ke HAPAL

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Pasangan Bakal Calon (Bacalon) Gubernur Sumsel Heri Amalindo bersama Popo Ali (HAPAL) sebagai Bacalon Wakil Gubernur Sumsel terus mendapat dukungan dari Partai Politik.

    Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyerahkan surat keputusan mendukung pasangan HAPAL. Terbaru, Jumat (2/8/2024) sore, Partai Amanat Nasional juga menyerahkan dukungan.

    Foto – foto diserahkanya surat keputusan dukungan dari PAN kepada Pasangan HAPAL beredar di Media Sosial, terlihat Bacalon Wagub Popo Ali bersama Sekertaris DPW PAN Sumsel Joncik.

    Saat dihubungi, calon Gubernur Heri Amalindo mengungkapkan rasa syukur atas diberikannya Surat Keputusan Penetapan dari PKB dan PAN. Menurutnya, hal ini merupakan kepercayaan dari PKB dan PAN yang akan segera ditindaklanjuti bersama calon Wakil Gubernur Popo Ali.

    “Alhamdulillah kami resmi menerima Surat Keputusan Penetapan dukungan dari kedua Partai tersebut. Hal ini menjadi suntikan semangat dan motivasi bagi saya dan Popo Ali dalam menghadapi pemilihan kepala daerah November nanti. Insya Allah dalam beberapa hari ini, kami akan mendapat tambahan dukungan dari partai lain,” ujar Heri Amalindo.

    Juru Bicara Muda Heri Amalindo, Okta Alfarisi mengungkapkan pihaknya menyambut positif atas dukungan dari kedua Partai Besar ke Heri Amalindo – Popo Ali. Dukungan ini juga menjadi kabar gembira bagi seluruh tim, relawan dan simpatisan pasangan HAPAL di seluruh Sumsel.

    “Seluruh tim, relawan dan simpatisan sudah mengetahui kabar dukungan resmi PKB ke kami. Saat ini sudah satu kaki perahu HAPAL berlayar, tinggal menunggu tambahan dukungan partai lain yang sudah siap diserahkan ke kami,” kata Okta Alfarisi.

  • Terima Dukungan PKB Heri Amalindo – Popo Ali Semakin Percaya Diri

    Terima Dukungan PKB Heri Amalindo – Popo Ali Semakin Percaya Diri

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Heri Amalindo dan Popo Ali (HAPAL), resmi mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bertarung dalam Pilkada Sumsel November nanti.

    Dengan diserahkannya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB yang merupakan salah satu partai besar, Pasangan HAPAL mengembangkan layar pertama sembari menunggu dukungan dari partai lainya.

    Saat dihubungi, calon Gubernur Heri Amalindo mengungkapkan rasa syukur atas diberikannya Surat Keputusan Penetapan dari PKB. Menurutnya, hal ini merupakan kepercayaan dari PKB yang akan segera ditindaklanjuti bersama calon Wakil Gubernur Popo Ali.

    “Alhamdulillah kami resmi menerima Surat Keputusan Penetapan dari PKB. Hal ini menjadi suntikan semangat dan motivasi bagi saya dan Popo Ali dalam menghadapi pemilihan kepala daerah November nanti. Insya Allah dalam beberapa hari ini, kami akan mendapat tambahan dukungan dari partai lain,” ujar Heri Amalindo.

    Juru Bicara Muda Heri Amalindo, Okta Alfarisi mengungkapkan pihaknya menyambut positif atas dukungan PKB ke Heri Amalindo – Popo Ali. Dukungan ini juga menjadi kabar gembira bagi seluruh tim, relawan dan simpatisan pasangan HAPAL di seluruh Sumsel.

    “Seluruh tim, relawan dan simpatisan sudah mengetahui kabar dukungan resmi PKB ke kami. Saat ini sudah satu kaki perahu HAPAL berlayar, tinggal menunggu tambahan dukungan partai lain yang sudah siap diserahkan ke kami,” kata Okta Alfarisi.

  • 2025 Pendapat Pemprov Sumsel Berkurang, Bagaimana Bisa …

    2025 Pendapat Pemprov Sumsel Berkurang, Bagaimana Bisa …

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Undang – Undang 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah rencananya akan diberlakukan di Pemerintahan Provinsi Sumsel pada tahun 2025 esok.

    Diberlakukanya UU tersebut, berakibat pada berkurangnya pendapatan asli Daerah milik Pemprov Sumsel pada sektor pajak Kendaraan Bermotor akan hilang. Pajak kendaraan yang selama ini dikelola Pemprov Sumatera Selatan akan beralih ke kabupaten/kota.

    “Pendapatan yang sebelumnya dikelola oleh Pemprov Sumsel akan berkurang karena dialihkan ke Kabupaten Kota, tentu juga akan berdampak pada APBD di tahun – tahun berikutnya,” kata PJ Gubernur Sumsel Elen Setiadi, Jumat (19/7/2024).

    Lanjutnya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama ini dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel. 2 sektor pajak itu setidaknya menyumbang 50 persen PAD yang diterima Sumsel dari 5 sektor yang dikelola Bapenda Sumsel.

    “Setidaknya pada tahun 2023 2 sektor pajak tersebut menyumbang PAD sebesar 2,34 T,” ungkapnya.

    Untuk itu, ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumsel untuk agar lebih memperbanyak dan berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah meski nominalnya berkurang.

    “APBD boleh turun, tapi kegiatan jangan sampai berkurang,” ungkapnya.

  • Buka Pengambilan Formulir Bacalon PKB Langsung Disambangi HD dan ESP

    Buka Pengambilan Formulir Bacalon PKB Langsung Disambangi HD dan ESP

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Sumsel membuka Pengambilan Formulir Bakal Calon Gubernur Sumsel, Senin (23/4/2024). Di hari pertama partai berlambang peta Indonesia dengan 9 bintang tersebut langsung disambangi 2 Tokoh Sumsel yang ingin mengambil formulir pencalonan dari partai tersebut.

    Mewakili Herman Deru (HD), juru bicara partai Nasdem Alfrenzi Pangar Besi yang megambil formulir pencalonan dari partai PKB mengatakan jika HD dan PKB sudah seperti keluarga.

    “Partai PKB sudah dianggap keluarga oleh Pak HD, apalagi partai PKB juga merupakan rumah dari Nahdatul Ulama (NU) dimana HD juga merupakan warga NU dan HD juga sebagai ketua Ikata. Sarjana NU (ISNU) Sumsel,” jelas pria yang acab disapa Oji ini.

    Oleh karena itu, ia berharap jika PKB dan Herman Deru bisa bersama – sama berjuang dalam di Pilkada 2024. Apalagi, lanjutnya, harapan dari Ketua DPW PKB Ramlan Holdan untuk kepala daerah yang terpilih bisa mensejahterakan masyarakat melalui sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Perekonomian sejalan degan visi misi Herman Deru.

    “mudah – mudahan kita berharap masukan dari PKB menjadi visi misi HD dalam melanjutkan Pembangunan Sumsel. Hal-hal dasar pendidikan dan kesehatan harus diurus sebaik baiknya. Yang paling penting PKB dan HD berasa salam rumah besar NU,” jelasnya.

    Sementara itu, Zaenul Bahri Hasz perwakilan dari Edy Santana Putra (ESP) yang secara bergantian turut mengambil formulir di DPW PKB. “Hari ini diberikan kepercayaan langsung oleh pak ESP untuk mengambil Formulir di DPW PKB Sumsel,” katanga dibincangi.

    Sementara itu, Ketua DPW PKB Sumsel Ramlan Holdan mengatakan jika DPW PKB telah membuka pendaftaran Bacalon Kepala Daerah Provinsi Sumsel mulai hari ini hingga 20 Mei 2024.

    “Ya sampai tanggal 20 baik pengambilan dan penyerahan berkas,” kata Ramlan.

    Dalam proses Pemilihan, lanjut Ramlan, PKB memiliki proses Uji Kelayakan Kepatutan (UKK). Proses selanjutnya semua pendaftar akan di proses oleh DPP PKB melalui Survei dan proses lainya. “Semua keputusan nanti akan ditetapkan oleh DPP,” ungkapnya.

    “Tentu semua yang ingin mendaftar di PKB akan kita terima bersama – sama tentunya kita bersyukur pilkada bisa memberikan evaluasi untuk kemajuan Sumsel. Tentunya kita berharap dalam setiap pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang baik untuk Sumsel,” jelasnya.

  • Target PD Sumsel Tahun 2024 Sebesar Rp. 4.301 T

    Target PD Sumsel Tahun 2024 Sebesar Rp. 4.301 T

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Target Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Sektor Pajak Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp.4.301 Triliun yang telah di tetapkan dalam APBD 2024.

    Hal ini dikatakan Pj. Gubernur Sumsel, Dr. Drs. A.Fatoni, M.Si melalui Kepala Bapenda Provinsi Sumsel H. Achmad Rizwan, SSTP, M.M. mengatakan jika target ini naik dari target tahun 2023 sebelum target perubahan yakni Rp. 4.149 Triliun.

    “Target kita 4,3 Triliun tentu kita optimi akan mencapai target ini mengingat dalam setiap tahun kita bisa selau melebihi target,” kata Rizwan ditemui dikantornya, Rabu (7/2/2024).

    Rizwan menjelaskan, dalam mencapai target ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel telah menyiapkan berbagai rencana program dan kegiatan serta memperbanyak dan mempermudah pelayanan pajak daerah melalui sistem pembayaran online (E Signal, E-Dempo dan modern chanel seperti Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Blibli) untuk mencapai target pendapatan yang telah di tetapkan.

    “Kita juga selalu memberikan sosialisasi dan turun ke jalan mengajak Wajib Pajak (WP) agar tak lupa membayar pajak kendaraan mereka,” ungkapnya.

    Sedangkan, hingga Rabu 7 Februari, realisasi pendapatan pajak daerah telah mencapai Rp. 385 Miliar atau sebesar 8,9 persen dari target yang ditetapkan.

    Sedangkan untuk rinciannya, Pajak Kendaraan Bermotor telah mencapai Rp. 129 Miliar atau 10.82 persen dari target Rp. 1.198 Triliun. Lalu Beba Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai Rp. 122 Miliar atau 11,32 persen dari target Rp. 1.084 Triliun.

    Lalu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor telah mencapai Rp. 131 Miliar atau 9,76 persen dari target Rp. 1.348 Triliun. Lalu Pajak Air Permukaan telah mencapai Rp. 1 Miliar atau 7,39 persen dari target Rp. 13 Miliar.

    ” Satu lagi pajak Rokok, tapi kita masih menunggu Transfer dari Pemerintah pusat. Jadi total realisasi kita sampai saat ini mencapai Rp. 385 Miliar atau 8,96 persen. Capaian realisasi pada

    triwulan ke I Tahun 2024 sudah sesuai target tahapan yang telah di tentukan,” ungkapnya.

    “Kedepannya diharapkan kepada seluruh masyarakat sumsel agar aktif dan patuh

    membayar pajak daerah, dengan membayar pajak daerah telah ikut membantu pembangunan di provinsi sumsel yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik kepada masyarakat,” tutupnya.

  • Belum 100 Persen Bapenda Genjot Penerimaan Pajak, Pemutihan Masih Berlaku

    Belum 100 Persen Bapenda Genjot Penerimaan Pajak, Pemutihan Masih Berlaku

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sampai tengah bulan Desember 2023 belum mencapai 100 persen dari target perubahan 2023.

    Sampai dengan 16 Desember 2023 realisasi pendapatan pajak daerah baru mencapai 98,74 persen atau Rp. 4,3 Triliun dari target Rp. 4,35 Triliun.

    PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni sebelumnya terus mengingatkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan sisa waktu pemutihan pajak. Pemutihan pajak sendiri telah dilakukan Pemprov Sumsel sejak April 2023 lalu untuk memaksimalkan pendapatan pajak daerah dari sektor pajak kendaraan.

    “Saya mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk tidak lupa membayar PKB dan BBNKB karena ada program pemutihan dari Pemprov Sumsel, ” ujar Fatoni.

    Bahkan dari 5 kriteria pajak hanya 2 item pajak yang bisa mencapai target (lebih dari 100 persen). Seperti, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sampai dengan tanggal yang sama mencapai 101,77% atau sebesar Rp 1,16 triliun dari target Rp 1,14 triliun. Sementara Pajak Bahan Bakar -Kendaraan Bermotor ( PBB-KB) terealisasi 108,95 % atau Rp 1,49 triliun dari target Rp 1,37 triliun.

    “Sementara itu tiga pajak lainya belum mencapai target, tunggu sebentar lagi, karena saat ini masih on proses,”kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Achmad Rizwan, Selasa (19/12/2023).

    Tiga pajak daerah lain belum mencapai target. Yakni, pajak BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) baru terealisasi 97,72% atau Rp 1,08 triliun dari target Rp 1, 11 triliun.

    Pajak Air Permukaan (PAP) baru 84,85% atau Rp 11,3 miliar dari target Rp 13,3 miliar. Dan Pajak Rokok baru 76,01% atau Rp 540 juta dari target Rp 710 miliar. Secara total, pendapatan pajak daerah baru 98,74% atau Rp 4,3 triliun dari target Rp 4,35.

  • Optimis Capai Target

    Optimis Capai Target

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel Neng Muhaiba mengatakan Hingga tanggal 17 Juli 2023, Pendapatan Daerah dari 5 Sektor Pajak dengan target pokok Rp. 2 Triliun lebih, atau telah melebihi targer Semester satu dengan capaian 54,86 persen.

    Capaian itu berasal dari 5 sektor pajak yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saat ini sudah mencapai 54,8 persen atau Rp. 611 Miliar, Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) realisasinya 56,06 persen atau Rp 613 Miliar. Sedangkan untuk Pajak Air Permukaan (PAP) sudah mencapai Rp. 6 Miliar atau 45 persen. Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sudah mencapai Rp. 780 Miliar dari atau 59,9 persen dan untuk Pajak Rokok sudah mencapai Rp. 261Miliar 39,6 persen.

    “Sehingga totalnya sudah mencapai Rp. 2 Triliun atau sekitar 54,8 persen. Dari target Rp. 4 Triliun 134 Milliar Tapi kita tetap optimis hingga akhir tahun nanti Pendapatan Daerah dari lima sektor pajak itu bisa mencapai 100 persen lebih,” kata Neng Muhaiba, Sabtu (17/7/2023).

    Untuk mencapai itu, Neng menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai cara agar realisasi PD Sumsel bisa mencapai 100 persen lebih. Seperti saat ini tengah dilakukan pembebasan Denda pajak kendaraan bermotor dan pengurangan 50 persen bea balik nama kendaraan bermotor yang dimulai 1 April lalu hingga Desember nanti.

    “Program keringanam pajak yang dilakukan hingga akhir tahun nanti, menurutnya, cukup efektif menggerakkan masyarakat untuk taat membayar pajak,” jelasnya.

    Selain itu juga pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi di jalan dengan menerjunkan tim UPTH Samsat dan pihak kepolisian yang berjaga di pos Simpang Polda, pihaknya juga melakukan door to door menyampaikan adanya keringanan pajak ini dan juga di bantu Jasa Raharja. ” Selain melakukan Sosialisasi di jalanan, Sosialisasi juga gencar di lakukan di Media Sosial dan Media Elektronik lainya,” katanya.

    Selain itu juga, pembayaran melalui aplikasi seperti E-dempo dan Signal terbukti efektif. Bahkan selama semester 1 pembayaran pajak melalui kedua aplikasi itu bisa mencapai Rp. 2 Miliar lebih dan Aplikasi Signal Rp. 3,5 Miliar lebih.

    “Untuk E – Dempo saja telah terbayar sebanyak 2188 unit kendaraan. Artinya peranan aplikasi tersebut berhasil membantu masyarakat yang mungkin sulint menemukan waktu untuk membayar langsung ke Samsat atau Samling,” tutupnya

  • Target PAD Tembus 111,15 Persen, 2023 Target Naik

    Target PAD Tembus 111,15 Persen, 2023 Target Naik

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memiliki target untuk mencapai 5 kategori pajak dengan angka Rp. 4 Triliun 1 Miliar ditahun 2022.

     

    Dengan target itu, ternyata berhasil dicapai bahkan Over Target dengan total 111,15 Persen atau mencapai Rp. 4 Triliun 447 Miliar lebih.

     

    Kepala Bapenda Sumsel Neng Muhaiba, dari 5 Kategori Pajak yang menjadi kewajiban Bapenda hanya 1 Kategori yang bisa dibilang tak mencapai target karena pembayaran banyak dilakukan disaat sudah tutup pembukuan akhir tahun.

     

    “Kita melakukan pencatatan pada 5 Kategori pajak Seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Beba Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Dari kelima itu hanya PAP yang hampir mencapai target atau diangka 99 persen atau 13,061 miliar dari target Rp.13,100 miliar,” jelas Neng ditemui dikantornya, Selasa (3/1/2023).

     

    Kata Neng, telatnya pembayaran yang dilakukan Wajip Pajak PAP tentu tak masuk dalam catatan rekening belum masuk, tapi jika pembayaran itu bisa dihitung sebelum akhir tahun capaian PAP bahkan bisa melebihi target.

     

    “Terkendala di pembayaran yang telat saja. WP sudah bayar tapi ditanggal 29 dan kita sudah tutup pembayaran ditanggal 27 karena kebanyakan WP PAP ini menyetorkan pajaknya melalui transfer Antar Bank, jadi kemungkinan dana itu masuknya kemarin Senin,” ungkapnya.

     

    Sedangkan untuk keempat pajak lainya, lanjut Neng sudah melebihi target yang ditetapkan. Dari lima jenis pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) target Rp.1,057 triliun terealisasi Rp. 1,188 triliun atau 112 persen , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) target Rp.1,059 triliun terealisasi Rp.1,083 triliun atau 102 persen, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp. 1,280 triliun terealisasi 1,499 triliun atau 117 persen, dan Pajak Rokok Rp.591 Miliar terealisasi sebesar Rp.662 Miliar atau 112 persen.

     

    Sedangkan untuk tahun 2023 Neng menjelaskan terjadi kenaikan target yakni sebesar Rp. 4 Triliun 149 Miliar. Atau naik dari target tahun 2022.

     

    “Kenaikan itu dilihat dari potensi yang bisa dicapai, seperti potensi kendaraan baru, potensi banyaknya Kendaraan yang membayar PKB dan yang belum membayar PKB,” terangnya.

  • PKB Bakal Kehilangan Dukungan NU, Terancam di Pemilu 2024

    PKB Bakal Kehilangan Dukungan NU, Terancam di Pemilu 2024

    SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA – Posisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai bakal terancam di Pemilu dan Pilpres 2024. Hal ini buntut panas dingin hubungan PKB dengan PBNU baru-baru ini.

    Cabang NU di Banyuwangi dan Sidoarjo, Jawa Timur, yang menggelar acara deklarasi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin maju di Pilpres 2024, jadi polemik.

    Belakangan, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, geram dengan acara deklarasi tersebut. PBNU telah melayangkan surat resmi dan memanggil pengurus NU di dua wilayah itu untuk memberikan klarifikasi

    Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai kegeraman Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Cholil Staquf, menjadi ancaman nyata bagi PKB di pemilu dan Pilpres 2024. Terlebih, melihat geliat Cak Imin yang berniat maju dalam pilpres.

    Menurut Adi, pernyataan keras Gus Yahya sekaligus menegaskan, NU ke depan tak lagi bisa menjadi bemper politik PKB.

    “Bukan ancaman. Itu nyata sudah bahwa PKB tidak bisa lagi menjadikan NU sebagai kendaraan politik mereka. Atau sebagai mesin politik mereka. Enggak bisa,” kata Adi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (18/2).

    Dia menyebut sinyal keretakan hubungan NU dan PKB saat ini menjadi pemandangan baru. Hubungan keduanya belakangan tak wajar sebab biasanya dua organisasi relatif cair.

    Menurut Adi, Yahya Staquf lewat pernyatannya baru-baru ini ingin menegaskan bahwa NU saat ini tak lagi bisa digunakan sebagai kendaraan politik PKB.

    “Kalau sebelumnya relatif cair, ya. Bahkan banyak lah, NU secara struktural juga banyak yang deklarasi. Dukung mendukung, kalau sekarang enggak bisa. Intinya Gus Yahya sekarang bukan orang Muhaimin,” kata dia.

    Meski di sisi lain, Gus Yahya tetap mempersilakan warga Nahdliyyin secara personal aktif dalam politik praktis.

    Namun, menurut Adi, berpolitik secara personal tetap akan memberi posisi sulit bagi PKB sebab tak memberi legitimasi politik yang kuat pada publik.

    “Dukungan personal itu legitimasi politiknya ke publik enggak terlampau kuat, karena dukungan orang per orang nggak kelihatan kekuatan politiknya,” kata Adi. (*)