SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Transportasi umum bus rapid transit (BRT) Trans Musi Palembang terancam tidak akan beroperasi lagi di tahun 2022, karena tidak lagi mendapatkan subsidi dari pemerintah kota Palembang. 140 pegawai kini terancam di putus hubungan kerja (PHK).
Jumlah BRT Transmusi yang beroperasi di Palembang saat ini ada 60 unit. Operasionalnya dikendalikan dua perusahaan, yaitu PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) dan anak perusahaannya PT Trans Musi Palembang Jaya (TMPJ).
Masing-masing perusahaan mengelola 30 unit bus. Bedanya, PT SP2J mengelola bus yang operasionalnya disubsidi dari APBD Kota Palembang dan PT TMPJ mengelola Teman Bus yang operasionalnya disubsidi dari APBN.
Menanggapi itu Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, untuk saat ini yang tidak beroperasi hanya unit Trans Musi Palembang Jaya. Sedangkan untuk unit Teman Bus masih tetap beroperasi karena mendapatkan subsidi dari APBN.
Penghentian pemberian subsidi dari Pemkot kepada TMPJ yang terhenti mulai tahun ini, karena nilai besaran yang tak tanggung-tanggung harus di keluarkan Pemkot Palembang untuk pengelolaan BRT TMPJ ini mencapai Rp17 miliar pada tahun lalu yang di berikan secara berkala tiap bulan.
Namun untuk tahun ini, harnojoyo mengungkapkan pengelolaan operasional BRT TMPJ akan di alihkan menggunakan subsidi APBN dari kementerian perhubungan menyusul armada Teman Bus yang lebih dulu menerima subsidi.
“ke depan ini akan ada rencana untuk menyatukan bahwa Trans Musi dengan Teman Bus. Sekarang proses administrasi mudah-mudahan nanti sehubungan dengan kehadiran Pak Menteri ini kan sudah kami sampaikan melalui perhubungan, dan pusat juga sudah setuju, nanti juga akan kita tambah outlet dan koridornya,”ungkap Harnojoyo, Selasa (4/1/2022).
Lebih lanjut, Harnojoyo juga menjelaskan terkait dengan karyawan transmusi yang saat ini terpaksa di rumahkan, akan di berdayakan kembali apabila rencana pengalihan tanggung jawab subsidi ini di setujui oleh kementerian perhubungan.
“Jadi harapan kita nanti ada empat koridor sekarang dari transmusi akan kita serahkan semua kepada kementerian. Sehingga pelayanan transportasi untuk masyarakat sementara ini kita stop dulu untuk, untuk karyawan nanti kita tarik kembali tetap akan kita berdayakan,” ungkapnya. (ANA)
