MUBA, SUARAPUBLIK.ID — DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menyoroti capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sepanjang Tahun Anggaran 2025 melalui Rapat Paripurna yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati. Evaluasi ini menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Rapat Paripurna Masa Persidangan II Rapat ke-4 tersebut digelar pada Senin (30/3/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muba, dengan agenda penyampaian laporan Panitia-Panitia Khusus (Pansus) serta pengambilan keputusan DPRD terhadap LKPJ Bupati Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Bupati Musi Banyuasin H. M. Toha Tohet, S.H, Wakil Bupati Abrur Rohman Husen, Sekretaris Daerah Muba Drs Syafaruddin MSi, para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay, SE didampingi unsur pimpinan DPRD dan diikuti anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay menegaskan, pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda formal tahunan, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas program pembangunan serta kualitas pelayanan publik yang telah dilaksanakan pemerintah daerah.
Menurutnya, DPRD akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta dampaknya bagi masyarakat, sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar menjadi dasar perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
“Kami akan melakukan evaluasi terhadap capaian program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Afitni.
Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin H. M. Toha Tohet menyampaikan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Ia berharap evaluasi yang dilakukan DPRD dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat Musi Banyuasin.
“Kami berharap LKPJ ini dapat menjadi acuan bagi kita semua dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Bupati.
Penulis : Hafiz
Editor : Jaks
