Sekda Palembang Tekankan OPD Miliki Program Prioritas

Kota Palembang51 Dilihat

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Program kerja Pemerintah kota Palembang harus memiliki inovatif yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), di mana RAPBD Induk 2022 tengah di susun. Jika tidak sesuai maka akan dihapus.

“Dalam menyusun RKPD, ada enam program prioritas yang disusun dan harus dijalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun mendatang. RKPD maupun RJPMD di antaranya pembangunan infrastruktur, pariwisata, olahraga, zona integritas, investasi dan ekonomi kreatif,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ratu Dewa.

Untuk program prioritas Pemkot Palembang di 2022, Pemkot tekankan dengan OPD harus linier RJPMD pusat, RKPD provinsi dengan RKPD kota harus sejalan. Sehingga ini bisa dijawab ketika pertanggungjawaban lima tahunan.

Baca Juga :  Belasan Bangunan Liar Kawasan Rusun 24 Ilir Dibongkar

Di luar itu, seperti pendidikan dan kesehatan, ini memang dari UU harus dijalankan dengan nilai syarat minimal 20 persen anggaran untuk pendidikan dan 10 persen dalam penganggaran kesehatan. “Maka setiap OPD tidak bisa lari dari program prioritas ini, ke program-program baru,” katanya.

Penyusunan program prioritas ini, diarahkan bisa menjawab Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kalau selama ini 78,3 persen, harus naik menjadi 79,45 persen. Kemudian dapat mengurangi angka kemiskinan arahnya kesana.

“Visi misi juga harus sejalan dengan provinsi dan pusat. Itu yang dikaji kemarin,” katanya.

Baca Juga :  Kondisi Pasar Satelit Buat Wawako Berang

Maka itu, bagi OPD yang penyusunan program kerjanya tidak sesuai, maka tidak akan disetujui. Kalau program yang sifatnya banyaklah pelatihan, sosialisasi, tidak ada invoasi menjawab itu semua maka akan dihapua.

“Karena tidak sesuai dengan proyeksi untuk menjawab program 5 tahun Pemkot Palembang, atau tidak sesuai  RKPD,” katanya.

Soal pendapatan, asumsi dari Pemkot Palembang masih dikisaran Rp860 miliar. Tapi keinginan dari Walikota dan Banggar DPRD Palembang ada kajian yang komperhensip. Walaupun di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) ada tim kecil yg dibentuk denga melibatkan akademisi.

Baca Juga :  Janji Walikota Palembang, Siap Tindaklanjuti Temuan BPK!

“Tetapi kita ingin pendapatan itu tetap meningkat. Apalagi kondisi covid kita sudah membaik, dengan kondisi sedikit  melandai,” katanya.

Di mana, kondisi COVID-19 Palembang sudah 0 persen terkonfirmasi positif, kasus aktif 0, 11 persen, meninggal 0, BOR 5, 54 persen, dan yang sembuh meningkat.

“Maka ada proyeksi kedepan pendapatan akan meningkat, tapi ini harus benar-benar terlibat dalam meningkatkannya, seperti pajak restoran semua Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi penggawas, tidak cukup hanya pasang taping box tapi diawasi benar-benar,” katanya. (ANA)

    Komentar