SUARAPUBLIK.ID,Palembang- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Selatan, Dapil Sumsel II melakukan Reses Tahap III Tahun 2023 mulai dari 15 hingga 22 Oktober 2023.
Reses kali ini diselenggarakan di 26 titik, yakni meliputi kecamatan Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Alang-Alang Lebar, Sukarame, Kemuning, Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang,
Di Kordinatori oleh Dr H Budiarto Marsul SE MSi (Partai Gerindra), Hadir dalam reses Muhammad Yansuri SIP (Partai Golkar), Ir H Zulfikri Kadir (PDI Perjuangan), Antoni Yuzar SH MH (PKB), H M Anwar Al Syadat SSi MSi (PKS), Tamtama Tanjung (Partai Demokrat) dan H Nopianto S.Sos MM (Partai Nasdem).
Dititik pertama hari pertama Reses Selasa (17/10/2023), berlokasi anggota DPRD Dapil Sumsel II melakukan dialog interaktif dengan masyarakat di lingkungan PT. Indofood CBP Sukses Makmur TBK Km 7 di jalan HBR Matik.KM 8 kelurahan karya baru, kec. Sukarami beserta warga ring 1 atau sekitar Perusahaan tersebut.
Dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 161 pegawai, PT. Indofood CBP Sukses Makmur dinilai sangat memperhatikan lingkungan kerja serta kesejahteraan pegawainya. Terbukti saat banyaknya PHK saat covid-19 melanda, Perusahaan ini tetap bertahan dan tak melakukan PHK pegawai.
Namun, menurut Kordinator Anggota DPRD Dapil Sumsel II Budiarto Marsul dari Fraksi Partai Gerindra tentu keberadaan PT. Indofood CBP Sukses Makmur harus juga berdampak bagi masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan serta CSR.
“Tadi kami sudah berdiskusi dengan Pimpinan PT Indofood CBP Sukses Makmur dengan warga ring satu (Warga sekitar) tentu perusahaan ini harus berkontribusi untuk membantu warga disekitarnya. Seperti tadi permohonan bantuan posyandu yang diminta ketua RT 18 dan syukuran Alhamdulillah hal itu disanggupi oleh PT. Indofood sendiri,” kata Budiarto saat dibincangi.
Senada, Anggota DPRD Dapil Sumsel II Tamtama Tanjung dari Fraksi Partai Demokrat menjelaskan jika pihaknya juga mendapat masukan agar PT. Indofood mengutamakan warga sekitar untuk menjadi SDM di perusahaan tersebut.
“Apalagi karena perusahaan ini ditengah masyarakat, tentu kami ingin ada dampak bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya.
“Alhamdulillah semua permohonan warga tadi disanggupi oleh PT. INDOFOOD. Inilah tugas kita menyambung aspirasi warga,” tambah Tamtama.
Sementara itu, di titik kedua hari pertama bertempat di PT. Tirta Sriwijaya Maju yang berlokasi di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang Alang Lebar kota Palembang. Banyak keluhan warga terhadap perusahaan yang baru saja di ambil alih oleh Pemerintah Provinsi Sumsel dan menjadi BUMD.
“Banyak keluhan dari perusahaan penyedia air bersih ini mulai dari air yang keruh, sering mati dan juga harga yang dinilai mahal padahal tak sebanding dengan pelayanan,” tegas Antoni Yuzar dari fraksi PKB.
Ketua komisi 1 DPRD Sumsel ini juga menegaskan jika perlu mencari untung besar jika pelayanan kepada masyarakat tak memuaskan. “Semua itu sudah pernah kami sampaikan saat Reses sebelumnya, namun bersyukur juga telah ditindak lanjuti dan tadi ada warga yang mengatakan jika saat ini sudah lebih baik. Harusnya jangan main main dengan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
Hal mendasar yang di khawatirkan DPRD, karena selama ini ATS dalam pelayanan sangat baik. Seperti yang disampaikan Nopianto dari fraksi Nasdem, Harusnya ini menjadi perhatian khusus. Karena pihaknya telah mengkhawatirkan sejak ATS ini di ambil alih menjadi BUMD.
“Tidak ada gunanya jika untung besar dengan Pelayanan yang kurang maksimal. Segala pembangunan dan apapun yang dilakukan pemerintah tujuannya hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau sudah mulai bagus artinya PT. TSM layak diberikan penyertaan modal agar pelayanan lebih maksimal,” ungkapnya.
Lanjut di Titik ketiga yang berada di Kantor Lurah Alang Alang Lebar, kecamatan Alang Alang Lebar. Persoalan parid dan drainase sering menjadi keluhan warga di kawasan ini. Apalagi saat hujan deras sering terjadi genangan air hingga banjir di beberapa titik.
“Banjir jadi momok masyarakat kota Palembang. Kami telah berulang kali menyakinkan pihak Balai Besar Jalan karena jalan tersebut merupakan Kewangan Pemerintah Pusat agar memperhatikan saluran drainase dari KM 11 ke arah kM 12. Apalagi memang selayaknya di sepanjang jalan Kol H Burlian ke arah simpang km 12 di buat kolam retensi,” kata Kordinator Anggota DPRD Dapil Sumsel II Budiarto Masrul.
Rencananya, Pihaknya akan segera memanggil Balai Besar Jalan untuk membangun drainase sepanjang jalan Kol H Burlian serta juga Pemda Sumsel diusulkan membangun kolam retensi
Ditambahkan Muhammad Yansuri, sebenarnya DPRD Sumsel telah berulang kali mengusulkan untuk dibangunya Kolam Retensi disekitar area KM 11 hingga KM 12 atau berada di wilayah kelurahan Alang Alang Lebar. Namun terkendala dari lahan. Jika ada DPRD Sumsel siap menganggarkan dana.
“Namun yang jadi kekhawatiran kita adanya kenaikan harga yang signifikan ketika mendengar adanya lahan yang ingin dibebaskan, dan itu juga jadi kendala dalam pembangunan kolam retensi ini,” terangnya.
Selain masalah drainase, warga Kelurahan Alang Alang Lebar terutama yang berada di komplek Griya Bahagia, Hendriyadi ketua RT 05 sekaligus warga komplek tersebut mengatakan ingin segera komplek tersebut telah diserah terima ke Pemerintah agar bisa merasakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Menanggapi hal ini, Nopianto dari fraksi Partai Nasdem mengatakan masyarakat harus punya inisiatif di komplek griya bahagia untuk secara langsung berkordinasi dengan pihak kelurahan.
“Untuk menyerahkan komplek Griya Bahagia diserahkan ke pemerintah agar bisa menikmati pembangunan. Dengan surat resmi usulan, melalui Lurah tembusan ke Camat hingga bisa dilakukan serah terima, tak perlu lagi menunggu pihak pengembang apalagi jejak pengembang sudah tak diketahui lagi,” tegas Nopianto.
Titik keempat atau titik terakhir dari rese hari pertama berada di Kantor Kecamatan Alang Alang Lebar. Dalam dialog interaktif bersamaan warga, anggota DPRD Dapil Sumsel II banyak mendapat permintaan dengan adanya Sekolah dan Berobat Gratis.
Menanggapi hal ini, Anwar Al Syadat dari Fraksi PKS yang juga merupakan anggota komisi 5 mengatakan jika berobat gratis telah terselenggara dengan hanya bermodal KTP dengan program BERKAT.
“Sekolah gratis, kita perjuangkan karena kita maklumi, apalagi kita selalu rapat dengan Disnas Pendidikan terkait dengan zonasi, itu terus kami rapatkan karena memang banyak keluhan terkait zonasi dan semoga nanti menemukan jalan keluar yang bisa lebih baik,” ungkap Al Syadat.(ADV)
Komentar