Realisasi Investasi Sumsel Lampaui Target Daerah, Capai Rp49,82 Triliun pada TW III/2025

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Realisasi investasi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) hingga Triwulan III Tahun 2025 mencapai Rp49,82 triliun atau 117,22 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumsel, Eko Agusrianto menyampaikan capaian tersebut menunjukkan tren investasi di Sumsel masih tumbuh positif di tengah dinamika ekonomi nasional.

“Hingga Triwulan III tahun ini realisasi investasi di Sumsel mencapai Rp49,82 triliun, terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp38,71 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp11,11 triliun,” ujar Eko, Selasa (4/11/2025).

Ia menyebut lima subsektor terbesar untuk PMA berasal dari industri kertas dan percetakan, industri kimia dan farmasi, listrik gas dan air, industri makanan, serta tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.

Sementara itu, untuk PMDN didominasi sektor pertambangan, transportasi, pergudangan dan telekomunikasi, industri kimia dan farmasi, tanaman pangan dan perkebunan, serta sektor konstruksi.

“Dari total nilai investasi tersebut, serapan tenaga kerja mencapai 47.025 orang,” imbuhnya.

Ia mengatakan realisasi itu juga telah memenuhi 63,18 persen dari target investasi nasional untuk Sumsel pada 2025 yang ditetapkan sebesar Rp78,85 triliun.

Pemerintah Provinsi terus berupaya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, termasuk memfasilitasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha di daerah.

“Kami terus mendorong peningkatan investasi melalui berbagai kemudahan, termasuk penerbitan regulasi yang mendukung serta layanan Klinik Investasi bagi para investor,” katanya.

Ia juga berharap perubahan regulasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 28 Tahun 2025 dapat memperkuat kemudahan berusaha dan mempercepat realisasi investasi di Sumsel.

“Perubahan aturan itu diharapkan memberi ruang lebih luas bagi daerah untuk menarik investasi baru, sekaligus mempercepat proses perizinan,” ucap dia.