SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Puluhan dapur yang melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) tercatat belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebagaimana diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan.
Diketahui, di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), terdapat 35 dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang belum memperoleh sertifikat, sementara di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terdapat 17 dapur yang masih dalam proses uji kelayakan.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan OKI, Herry Yanrido mengatakan keterlambatan penerbitan sertifikat disebabkan adanya aturan baru dari Kemenkes yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 2025.
Regulasi tersebut memperketat proses verifikasi dan penilaian terhadap kelayakan dapur pengelola makanan.
“Dulu kami sudah menerbitkan dua SLHS untuk dapur di OKI, tapi setelah aturan baru terbit sertifikat itu harus direvisi karena ada tambahan persyaratan teknis,” kata Herry, Rabu (8/10/2025).
Ia mejelaskan jika sejumlah persyaratan baru meliputi kewajiban bagi semua penjamah makanan untuk memiliki sertifikat kompetensi, serta kewajiban melakukan uji laboratorium terhadap air dan bahan pangan.
“Pemeriksaan air minum menjadi tantangan tersendiri karena harus diuji di Palembang dan hasilnya baru keluar setelah 10 hari,” jelasnya.
Ia menegaskan, sesuai edaran Kemenkes seluruh dapur SPPG wajib memiliki SLHS paling lambat satu bulan sejak diberlakukannya aturan baru.
“Bila belum memenuhi persyaratan, penindakan menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN),” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU, Deddy Wijaya mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan pembinaan agar seluruh pengelola SPPG segera melengkapi dokumen dan memenuhi standar higiene sanitasi.
“Langkah ini penting untuk menjamin keamanan pangan dan mencegah risiko keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” ungkapnya.
Ia menyebut standar SLHS mencakup aspek kebersihan lingkungan, kondisi bangunan dapur, keamanan bahan pangan, serta peralatan pengolahan makanan.
“Kami berharap dalam waktu dekat seluruh dapur di OKU bisa memenuhi persyaratan agar program dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ucap dia.
