SUARAPUBLIK. ID, PAGAR ALAM-Polemik penutupan sejumlah objek wisata di areal perkebunan Teh PTPN 1 Regional VII Gunung Dempo lantaran regulasi dan izin beberapa hari belakangan terus menjadi perhatian publik bahkan mendapat respon dari Pemerintah Kota Pagar Alam
Akan tetapi, Walikota Pagar Alam Ludi Oliansyah dalam konfrensi pers dengan awak media menegaskan bahwa hal tersebut tidak ada sangkut paut dengan pemerintah kota Pagar Alam
Bahkan Ludi Oliansyah menegaskan bahwa meskipun pihaknya menghormati kewenangan manajemen PTPN.
“Namun aspek kepentingan masyarakat dan sektor pariwisata yang merupakan urat nadi ekonomi daerah harus tetap menjadi prioritas,”ungkapnya.
Kepada awak media Wali Kota menegaskan Pemerintah Kota Pagar Alam tidak pernah memberikan izin terkait usaha tersebut serta tidak pernah melakukan penutupan lokasi wisata tersebut.
“Penutupan lokasi wisata tersebut murni dilakukan oleh manajemen PTPN I Regional VII Unit Usaha Gunung Dempo,”ujarnya.
Menanggapi hal ini pula, Ludi mengatakan bahwa Pemkot Pagar Alam melalui Dinas terkait akan segera memfasilitasi atau menjembatani antara pelaku usaha pariwisata dengan pihak Manajemen PTPN I Regional VII Unit Usaha Gunung Dempo.
“Dengan tujuan mencari solusi jalan tengah, agar pariwisata di Kawasan Wisata Gunung Dempo tetap berjalan,”imbuhnya.
Ia juga mengimbau, agar para wisatawan dan pelaku industri pariwisata untuk tetap tenang. Pemerintah Kota tetap berkomitmen menjadikan Pagar Alam sebagai destinasi wisata utama di Sumatera Selatan.
Serta, Kata dia, Pemerintah Kota Pagar Alam akan terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak PTPN I Regional VII Unit Usaha Gunung Dempo, agar tercipta sinergi yang saling menguntungkan.
Namun,Kata dia, jika bicara soal aset daerah, merupakan janji politik ia selaku kepala daerah untuk melakukan evaluasi dengan transparan.
“Sesuai janji politik kami, bahwa Pagar Alam terang benderang, aset daerah harus transparan dan harus tertata dengan rapi, termasuk HGU PTPN yang ada di Pagaralam sendiri,” ujar Ludi.
Sementara Wawan Alamsyah selaku pelaku usaha Wisata Bukit Tungguan yang terdampak oleh penutupan tersebut membenarkan jika penutupan beberapa objek wisata tersebut bukan atas instruksi dari Pemkot Pagar Alam.
Dirinya pun mendorong dan mendukung jika Pemerintah Daerah akan mencarikan solusi dan penyelesaian dengan duduk bersama terkait regulasi dan izin yang saat menjadi pokok masalah.
“Karena penutupan ini bukan sekedar menyangkut nasib pelaku usaha wisata, namun juga demi wisata berkelanjutan,” imbuhnya.
Penulis : Delta Handoko
Editor : Jaks
