SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pertamina terus berkontribusi terhadap pembangunan Kota Palembang dengan sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) kota melalui pajak.
Tahun 2024, Pertamina kembali meraih penghargaan sebagai penyumbang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB) terbesar di Kota Palembang.
Adapun besaran PBB yang disetorkan oleh Pertamina tahun 2024 yakni mencapai Rp43,9 Miliar. Sedangkan setoran BPHTB sebesar Rp30,2 Miliar.
Manager Finance RU III PT Kilang Pertamina Internasional, Cece Andy Hidayat menerima langsung penghargaan dari Pj. Walikota Palembang Cheka Virgowansyah di Hotel The Zuri, Kamis (12/12/2024).
Cheka mengapresiasi keterlibatan para pihak dalam berkontribusi terhadap pembangunan Kota Palembang.
“Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi pada penerimaan pajak tahun ini,” katanya.
Dalam tiga tahun terakhir sejak 2022, Pertamina konsisten menjadi penyumbang PBB terbesar di Kota Palembang. Pada 2022, Pertamina menyumbang nilai PBB untuk Kota Palembang sebesar Rp46,9 Miliar. Selanjutnya, pada 2023, setoran PBB Pertamina untuk Palembang mencapai angka Rp73,2 Miliar.
“Kami berkomitmen untuk selalu mendukung kinerja pemerintah dengan menjadi entitas bisnis yang taat pajak demi memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan kemakmuran rakyat,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR RU III PT KPI Siti Rachmi Indahsari.
Sejak 2021, pengelolaan Refinery Unit (RU) III Plaju yang sebelumnya berada di bawah PT Pertamina (Persero), telah beralih di bawah PT Kilang Pertamina Internasional setelah adanya skema holding dan subholding di tubuh BUMN, dan tetap memberikan kontribusi yang cukup besar.
Kilang ini juga telah memberi nilai tambah bagi masyarakat sekitar dengan adanya tenaga kerja lokal. Ini ditunjukkan dari data sekitar 70 persen pekerja di Kilang Pertamina Plaju merupakan putra daerah Sumatera Selatan.
“Kami berharap dapat terus konsisten memberikan sumbangsih nyata bagi negara dalam agenda pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya,” imbuh Rachmi.
