SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA – Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antar daerah (KAD) dengan Kabupaten Bima dan Nganjuk. Perjanjian kerjasama ini terjalin di Jakarta, pada Rabu, 20 September 2023.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) terkait Peningkatan Kapasitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 20-21 September 2023.
Penandatanganan perjanjian KAD ini sebagai tindak lanjut kunjungan lapangan yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palembang dan TPID Provinsi Sumsel, ke Lombok dan Kabupaten Nganjuk pada 31 Mei dan 14 September 2023.
Di mana Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel turut mendukung kegiatan kunjungan lapangan tersebut, dan membantu koordinasi antara pemerintah daerah maupun instansi setempat.
Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan tiga perjanjian KAD Kota Palembang, yakni Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk.
Kemudian Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima dengan Dinas Perdagangan Kota Palembang, serta PKS antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk.
Sementara untuk Provinsi Sumsel dilakukan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan Pemkab Nganjuk.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Gunawan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Nganjuk, Judi Ernanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima H.M Taufik Hak, dan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel Hengky Putrawan.
Selanjutnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima Muhammad Natsir, Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang M. Raimon Lauri AR, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang Albert Midianto Amat, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan Kabupaten Nganjuk, Jusuf Satrio Wibowo.
Kerjasama ini ditujukan sebagai bentuk upaya pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kota Palembang dan TPID Provinsi Sumsel, dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas bawang merah di Bumi Sriwijaya.
Penguatan KAD merupakan salah satu dari lima arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Jakarta, 31 Agustus lalu.
Dalam pemaparannya, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Erliani Budi Lestari, menyampaikan bahwa KAD merupakan langkah penting yang perlu dilakukan pemerintah daerah.
Mengingat tidak semua daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam menyelesaikan persoalan pembangunan secara komprehensif. “Sehingga kolaborasi dan kompetisi perlu dikelola untuk memaksimalkan manfaat pengelolaan wilayah,” jelas Erliani.
Rakorpusda Peningkatan Kapasitas TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 ini dilaksanakan secara hybrid di Swiss-Belhotel Rasuna Epicentrum dan melalui Zoom Meeting. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti anggota TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Adapun tujuan dari diadakannya Rakorpusda ini adalah mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan KAD, menyamakan persepsi dan peran KAD, serta menyamakan persepsi terkait pelaporan.
Hadir sebagai narasumber Direktur Grup Sektoral dan Regional Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia, M. Abdul Majid Ikram, serta narasumber lainnya dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pangan Nasional, dan Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian.
Selain itu Provinsi Sumsel juga mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pemaparan terkait success story KAD Provinsi Sumsel dengan Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini dipaparkan Kepala Biro Perekonomian, Hengky. (ANA)
