SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Penyebab bus rapid transit (BRT) Trans Musi Palembang Jaya saat ini berhenti beroperasi karena penurunan occupancy yang begitu signifikan.
Akibatnya, 200 pegawai di perusahaan yang dikelola PT SP2J perusahaan plat merah milik Palembang, terpaksa harus di rumahkan sementara waktu. Salah satu pemicunya adalah penurunan occupancy warga Palembang untuk memanfaatkan moda transportasi umum ini yang hanya 6,9 persen.
Penurunan itulah yang akhirnya Pemerintah Kota Palembang berfikir dua kali untuk kembali memberikan subsidi ke PT SP2J melalui Dinas Perhubungan menggunakan APBD Palembang pada tahun ini.
Awalnya untuk tahun ini PT SP2J mengajukan subsidi mencapai Rp17 miliar, namun saat di banggar Komisi II DPRD Palembang hanya menyetujui subsidi Rp12 miliar. Namun, meski disetujui, rupanya Dishub Palembang tidak menganggarkan pada anggaran belanja tahun ini.
Karena Pemkot Palembang memiliki rencana lain memberikan subsidi ke PT SP2J, seperti diungkapkan Walikota Palembang, Harnojoyo, beberapa waktu lalu. Harnojoyo berencana mengalihkan subsidi TMPJ menggunakan APBN Kementerian Perhubungan, menyatu dengan Teman Bus milik PT SP2J yang lebih dulu menerima subsidi dari pusat.
Sinyal pengalihan subsidi tersebut ternyata disambut baik Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, saat bertandang ke rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan di Griya Agung, Kamis (6/1/2022).
Budi yang merupakan putra daerah Sumsel mengatakan, akan mengintegrasikan moda transportasi BRT dan LRT Palembang. “Sekarang sedang dalam proses,” ujarnya, kepada awak media di Griya Agung.
Menurutnya, banyak keuntungan yang bisa diterima kota Palembang, dengan memaksimalkan penggunaan moda transportasi umum dapat mengurangi tingkat polisi udara di perkotaan. Bahkan dapat mengurai potensi kemacetan.
“Palembang yang memiliki fasilitas paling lengkap di Indonesia, kota ini akan menjadi exercise angkutan perkotaan. Sehingga keberhasilan di kota Palembang bisa kita terapkan di kota lain, ” ungkapnya.
Terlepas itu, dalam mengurai kemacetan di kota Palembang hingga turun tangannya Kementerian Perhubungan RI ke kota Palembang, Budi Karya Sumadi meminta pengelolaan tranportasi umum harus mematok tarif yang terjangkau bagi masyarakat umum.
“Harapan saya ada solusi solusi terbaik untuk kota Palembang, yaitu memberikan harga yang terjangkau memberikan kemudahan feeder antar moda yang lebih bagus, memberikan alternatif pembayaran,” tuturnya. (ANA)
