SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan jalur khusus batu bara di Kabupaten Lahat hingga Muara Enim segera rampung dan akan mulai dioperasikan pada awal Januari 2026.
Wakil Gubernur Sumse, Cik Ujang menyampaikan jika truk angkutan batu bara nantinya tidak lagi diperbolehkan melintas di jalan negara.
“Segala urusan teknis dan administratif harus rampung pada November 2025. Dengan begitu, pada 2026 jalur khusus sudah bisa digunakan secara penuh,” ujar Cik Ujang, Selasa (12/8/2025).
Menurutnya, jalur tersebut juga menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak lingkungan dan gangguan lalu lintas akibat angkutan tambang.
“Masyarakat pasti senang, karena debu yang selama ini mengganggu akan jauh berkurang,” imbuhnya.
Sebelumnya, Cik Ujang melakukan peninjauan ke jalan khusus pertambangan dari Kecamatan Rawa Kidul, Kabupaten Muara Enim, hingga Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat pada, Senin 11 Agustus 2025 didampingi Bupati Muara Enim, Edison.
Dalam hal ini, dirinya menilai kondisi fisik jalan yang ditinjau sudah cukup memadai untuk mendukung operasional angkutan tambang.
“Sudah layak dilalui, tinggal koordinasi antarperusahaan,” ucapnya.
Selain itu, jalur khusus itu juga dinilai dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dengan memisahkan kendaraan berat dari jalur umum, risiko kecelakaan lalu lintas diharapkan dapat ditekan.
“Manfaat jalur ini tidak hanya pada aspek lingkungan, tetapi juga keselamatan pengguna jalan. Pemisahan kendaraan berat dari jalan umum akan menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, jalur khusus diharapkan memperlancar arus distribusi batubara menuju pelabuhan tanpa mengganggu transportasi umum. Efisiensi ini juga berpotensi meningkatkan daya saing industri tambang di Sumsel,” tegasnya.
Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh perusahaan tambang untuk berpartisipasi aktif, termasuk menjalin kerja sama dengan PT KAI guna menghubungkan jalur khusus ke stasiun kereta.
“Kalau terhubung kereta, akan lebih cepat dan aman,” tuturnya.
Selama bertahun-tahun, warga mengeluhkan kondisi udara yang memburuk, terutama di musim kemarau, akibat lalu lalang truk tambang di jalan negara.
Selain itu, ia mengatakan jika kerusakan jalan yang terjadi berulang kali juga membebani anggaran perbaikan.
“Kondisi jalan khusus yang ditinjau sudah memadai untuk operasional. Intinya sudah layak dilalui, tinggal koordinasi antar perusahaan,” ucap dia.
