SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumsel Herman Deru melaunching Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terintegrasi dengan Bank Sumsel Babel (BSB), di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (15/6).
Dimana, SIPD tersebut merupakan komitmen Pemprov Sumsel dalam mendorong sistem digitalisasi mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi keuangan.
Menurut Herman Deru, SIPD tersebut memiliki banyak keuntungan bagi pemerintah daerah.
“Banyak keuntungan yang didapatkan dari SIPD ini. Yang jelas pengelolaan keuangan menjadi akuntabel, transparan, efisien, realtime, dan peruntukannya tepat sasaran,” kata Herman Deru.
Diketahui, SIPD tersebut akan dilakukan menyeluruh di kabupaten dan kota baik yang ada di Sumsel maupun Bangka Belitung.
Saat ini di Sumsel, Kabupaten Muara Enim yang menjadi daerah pertama 100 persen menggunakan sistem tersebut.
“Kita sangat mengapresiasi ini. Apalagi Sumsel dan Babel merupakan provinsi pertama yang melaunching ini. Inovasi ini dilakukan karena adanya komitmen dan keberanian baik dari pihak perbankan maupun pemerintah daerah,” tuturnya.
Tidak hanya itu, inovasi itu juga sebagai bentuk literasi perbankan kepada masyarakat.
“Literasi perbankan kepada masyarakat memang harus terus ditingkatkan. Menurut informasi dari OJK, literasi perbanka di Sumsel sudah diatas angka 84 persen. Artinya hampir seluruh masyarakat sudah memanfaatkan fasilitas perbankan ini,” bebernya.
Selain melaunching SIPD, dilakukan juga serah terima secara simbisi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) kepada Gubernur Herman Deru.
“Adanya KKPD ini akan menambah semangat ASN. Namun kartu kredit ini juga harus dimanfaatkan dengan bijak sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah keuangan,” terangnya.
Disisi lain, dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung terobosab yang dilakukan BSB.
“Mari kita pupuk dukungan terhadap BSB, karena melalui BSB ini secara tidak langsung kita membantu dalam pembangunan daerah ini,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama BSB Achmad Syamsudin mengatakan, SIPD tersebut merupakan langkah untuk mempermudah pelayanan kepad masyarakat.
“Ini bentuk kesiapan dan peran aktif kita dalam ekosistem pengelolaan keuangan daerah serta bentuk dukungan sistem digitalisasi pemerintah daerah,” katanya.
Menurutnya, pengelolaan keuangan akan lebih transparan melalui SIPD tersebut.
“Jadi melalui SIPD ini kita mendukung bangga buatan Indonesia. Belanja barang dan jasa akan lebih transparan,” terangnya.
Dia berharap, kerjasama tersebut dapat lebih meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Semoga kerjasama ini dapat semakin meningkatkan kualitas keuangan daerah,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Dirjen Bidang Bina Keuangan Kemendagri RI Agus Fatoni mengapresiasi kerjasama tersebut.
“Sumsel dan Babel menjadi provinsi pertama yang melaunchin ini. BSB jadi pelopor digitalisasi ini. Kita Apresiasi keberanian Sumsel,” katanya.
Dia menyebut, SIPD tersebut memiliki manfaat yang besar bagi pemerintah daerah.
“Manfaatnya sangat banyak seperti penyatuan sistem dan proses, memudahkan kontrol, memudahkan membuat kebijakan pengelolaan keuangan, serta memudahkan dalam pencarian data,” bebernya.
Menurutnya, SIPD juga dapat mengintegrasikan pengelolaan keuangan daerah.
“Perencanaan, pengelolaan keuangan, serta evaluasi terintegrasi jadi satu,” pungkasnya.
