SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, kembali menegur Pemerintah Daerah yang dinilai belum optimal melakukan serapan belanja yang masih tersisa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021.
Menurut data Ditjen Bina Keuangan Daerah per 25 November, serapan belanja total belanja daerah secara nasional mencapai Rp814,54 triliun atau 64,52 persen. Angka itu masih bawah persentase 2020 yang mencapai 67,98 persen atau Rp837,18 triliun.
“Realisasi belanja APBD juga berperan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena uang akan beredar di masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga ikut meningkat,” ujar Tito, dalam siaran persnya.
Pemerintah Provinsi Sumsel menjadi salah satu dari 10 Daerah yang serapan belanjanya masih rendah disebutkan Tito. Termasuk Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Jambi, Kalimantan Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara.
“Untuk mempercepat realisasi belanja APBD TA 2022 dan periode mendatang, Kemendagri membangun kerja sama dengan LKPP untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dalam hal ini pengadaan dilaksanakan secara lebih awal atau pengadaan dini di lingkup pemerintah daerah,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan jika berita acara penagihan sudah menumpuk dan akan berjalan. Menurutnya proses adminitrasi yang panjang menjadikan realisasi belanja Sumsel sedikit terlambat, bahkan belum mencapai 70 persen. “Mudah-mudahan pertengahan Desember ini tagihan itu sudah selesai dan bisa dibayarkan. Harus selesai di pertengahan Desember ini,” kata Deru, saat ditemui di kantornya, Kamis (2/12/2021). (ANA)
