SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- Pemerintah Kota Palembang bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWSS) Sumatera VIII bersinergi dalam langkah besar untuk mengatasi persoalan banjir yang masih menjadi tantangan utama kota.
Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Palembang Drs H. Ratu Dewa, pembahasan difokuskan pada penataan Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama Sub-DAS Sungai Bendung, yang menjadi titik krusial dalam pengendalian banjir kota.
“Banjir di Palembang sebagian besar terkonsentrasi di sekitar DAS Bendung. Mulai Juli hingga Agustus, akan dimulai penataan dan pelebaran aliran sungai yang selama ini mengalami penyempitan dan sedimentasi,” ujar Ratu Dewa, Jumat (4/7/2025).
Ratu Dewa menegaskan, penanganan ini akan dibagi dalam tiga tahap, dimulai dengan penyelesaian persoalan sosial seperti rumah yang menjorok ke aliran sungai, serta utilitas seperti jaringan PDAM dan PLN.
Proyek besar ini akan didanai secara bertahap, dengan total nilai investasi mencapai lebih dari Rp800 miliar, termasuk dukungan dari APBN dan pinjaman World Bank (loan). Ratu Dewa menegaskan bahwa persoalan banjir tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah.
Ia meminta kesadaran dan partisipasi masyarakat, terutama dalam menjaga kebersihan sungai dan mendukung proses pembebasan lahan.
“Kita ingin kota ini bebas banjir, tapi itu perlu kerja sama semua pihak. Pemerintah serius, sekarang giliran masyarakat juga ikut mendukung,” tutupnya.
Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, maka pada 2026, Palembang diharapkan bisa menikmati hasil nyata dari penanganan banjir yang komprehensif dan berkelanjutan.
Sementara itu Kepala BBWSS VIII, Feriyanto Pawenrusi ST MT, menyebutkan bahwa terdapat 19 Sub-DAS di Palembang, namun yang paling berpengaruh terhadap banjir adalah empat yaitu, Sungai Bendung, Sekanak, Lambidaro, dan Sungai Buah.
“Kami saat ini fokus di Sub-DAS Bendung karena membelah jantung kota. Sebelumnya kita sudah melakukan pengerjaan di Sekanak-Lambidaro dan sudah dibangun lebih dari 13 km dari target 27 km. Kami berharap dukungan semua pihak, termasuk masyarakat, karena masih ada banyak tantangan sosial seperti rumah yang berdiri di atas jalur inspeksi sungai,” jelas Feriyanto.
Ditambahkan Kepala Bappeda Litbang Palembang, Dr Korlena ST MT, menambahkan bahwa tahap awal proyek akan digelontorkan dana sebesar Rp38 miliar melalui APBN murni, dengan target pengerjaan sepanjang 5,4 kilometer di kawasan Sungai Bendung.
“Untuk mendukung pengajuan dana loan dari World Bank, saat ini kita sedang fokus pada pemenuhan persyaratan teknis dan sosial. Ini termasuk pendataan lahan dan relokasi jika diperlukan,” ujar Korlena.
Selain itu, akan dilakukan normalisasi sungai, pelebaran drainase, pembenahan jembatan penyempit aliran, hingga pemasangan pompa air tambahan sebagai bagian dari strategi pengendalian banjir yang menyeluruh.
