Pemkab Muba Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi

Musi Banyuasin107 Dilihat

SUARAPUBLIK.ID, SEKAYU – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengikuti Rapat Koordinasi Terkait Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2023 Secara Virtual, di Ruang Rapat Randik Setda Kabupaten Muba, Senin (11/9/2023).

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan hadir langsung di Ruang Rapat Kemendagri, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Dr Drs Sarwo Edhy SP MM MH Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan Isikarim MSi.

Hadir secara virtual Kementrian Pertanian Indah Sulistyo Rini, Bulog Kepala Devisi Perencanaan Nasional dan Layanan Publik Evi Sulandari, Wakasat Pangan Polri, Staf Ahli Panglima TNI Brigjen TNI Eko Nursanto, provinsi dan kabupaten kota se Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Mendagri Tito Karnavian menyampaikan dari hasil rilis BPS bahwa inflasi dibulan Agustus 2023 ( Year On Year) sebesar 3,27%,  terjadi kenaikan dari bulan Juli 3,08%.

Perbandingan periode yang sama pada Agustus tahun 2022 yang Inflasi dipicu oleh karena adanya penyesuaian atas kenaikan BBM ditingkat global tahun lalu, sehingga base line nya cukup tinggi yakni 3,87% Agustus tahun 2022.

“Sehingga penghitungan inflasi di Agustus 2023 dibanding Agustus 2022 itu 3,27%, namun kalau kita melihat data dari Juli ke Agustus sebetulnya terjadi deflasi yaitu -0,02%, ada penurunan secara umum. Kemudian kalau kita melihat Desember 2022 ke Agustus 2023 inflasinya 1,43%, artinya cukup terkendali,” bebernya.

Namun lanjutnya, yang perlu diwaspadai ada beberapa komoditas penyumbang utamanya kenaikan inflasi yakni beras, cabe rawit dan cabe merah.

“Cabe rawit dan cabe merah kita harapkan dapat diimbangi dengan tanam di tiap daerah terutama yang defisit terjadi kenaikan harga. Kemudian untuk masalah beras, disamping kita memperkuat untuk serapan dan produksi dalam negeri, dari Bulog dan Badan Ketahanan Pangan juga sedang bekerja keras untuk memperkuat cadangan stok beras pemerintah termasuk dengan mekanisme impor dari luar negeri,” lanjut Tito.

Baca Juga :  Pj Bupati Apriyadi Beri Semangat Taekwondoin Uji Kenaikan Tingkat

Disamping itu untuk menekan kenaikan beras juga dilakukan intervensi ditingkat pusat oleh Badan Pangan Nasional, disamping juga melalui mekanisme bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

Ia juga berharap di daerah-daerah mengecek cadangan beras masing-masing bekerjasama dengan Bulog, kemudian mengecek setiap hari kenaikan harga beras untuk dicarikan solusi. Kemudian dengan memberikan bantuan sosial dari pemerintah daerah masing-masing, baik dari dana anggaran reguler (Bansos) maupun dari belanja tak terduga, juga bisa dari distribusi logistik dalam bentuk bantuan atau subsidi logistik sehingga di tempat yang sulit distribusinya di daerah terpencil tidak terjadi kenaikan sangat tinggi yang sulit dijangkau oleh masyarakat.

“Disamping itu diharapkan adanya inovasi dan kreasi-kreasi dari pemerintah daerah, baik kepala daerah maupun satgas pangan untuk mengatasi agar kenaikan harga beras tidak memberatkan masyarakat,” tandasnya.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan update mengenai tinjauan indeks perkembangan harga minggu ke-1 September 2023.

Berdasarkan perkembangan harga di minggu pertama September 2023 secara nasional jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH naik 22% poin dari minggu sebelumnya, dan sebagai besar kenaikan IPH terjadi di luar Jawa.

Ada sekitar 190 kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH, kota yang mengalami kenaikan IPH tertinggi, adalah Kota Sarwi di Papua, Kabupaten Aceh Singkil di Provinsi Aceh, Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, Sawah Lunto Sumbar, dan Demak Jawa Tengah.

Baca Juga :  Pj Bupati Apriyadi Tinjau Perbaikan Jalan Bonot

Sementara beberapa kabupaten kota mengalami penurunan IPH tertinggi seperti di Tidore Kepulauan, Banjar Baru.

“Beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian dimana komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di sejumlah kabupaten kota sampai dengan minggu pertama September 2023, ada tiga yakni Cabai Merah, Beras, dan Gula Pasir,” paparnya.

Ada 306 kabupaten kota yang inflasinya dikontribusikan oleh cabai merah, kemudian 300 kabupaten kota yang IPH nya dikontribusikan oleh beras, dan gula pasir.

“Namun ada berita baik bahwa Bawang Merah, Bawang Putih dan Telur Ayam Ras menjadi penyumbang utama penurunan IPH disejumlah kabupaten kota di minggu pertama September 2023. Cabai merah kita lihat mengalami tren menurun, walaupun kita bandingkan beberapa bulan lalu masih relatif tinggi. Ini menunjukkan perbaikan adanya penurunan dari harga cabai merah.

Pihaknya memberi perhatian khusus kepada komoditas beras karena masih dalam tren meningkat sampai dengan minggu pertama September 2023.

Kemudian dalam beberapa bulan kedepan hingga awal tahun 2024, produksi beras akan memasuki level terendah dibandingkan bulan sebelumnya.

“Ini berdasarkan luas panen padi nasional yang relatif akan menurun dan juga produksi padi nasional diperkirakan juga akan menurun kalau kita bandingkan tahun lalu. Sehingga dengan demikian akan ada potensi defisit beras sampai dengan awal tahun 2024,” ungkapnya.

Dr Drs Sarwo Edhy SP MM MH Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional mengatakan prognosa neraca pangan nasional periode Januari – Desember 2023, semua komoditas pangan diproyeksikan aman dengan catatan perkiraan produksi dalam negeri dan realisasi impor dapat tercapai.

“Untuk beras perkiraan produksi dalam negeri itu 31,5 juta ton kalau tercapai, kalau tidak tercapai maka stok akhir 2023 akan berkurang,” ucapnya.

Baca Juga :  Anggota DPRD Muba dan Pj Bupati Apriyadi Setujui APBD-P TA 2023

Lanjut Sarwo, BPN menghimbau kepada Dinas Urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten kota agar mempercepat realisasi penyerapan anggaran Dekonsentrasi dengan total sebesar Rp 142 M (SE Indonesia) terutama dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan penguatan ketahanan pangan daerah.

“Dan kami mulai melakukan sosialisasi bahwa kenyang itu tidak harus nasi, mudah-mudahan ini berhasil sehingga kita bisa mengurangi konsumsi beras,” imbuhnya.

Kemudian Badan Pangan Nasional juga menghimbau kepada masyarakat untuk stop boros pangan dan belanja bijak.

“Berdasarkan data BPS maupun dunia ada 30% makanan terbuang sia-sia setiap tahunnya, hal ini cukup memberikan makan penduduk Indonesia sekitar 61 sampai 123 juta orang penduduk Indonesia. Ini menjadi perhatian kita, Mohon kepada dinas menangani pangan di daerah untuk mulai mensosialisasikan kepada restoran kemudian warung makan, dan masyarakat untuk tidak boros pangan, makan secukupnya sehingga kita bisa lebih mengefisienkan makanan yang ada. Belanja bijak, sangat penting untuk stabilisasi harga dan kita harus toleransi kepada yang membutuhkan sehingga belanja tidak berlebihan,” imbaunya.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muba, Hj Azizah, menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Muba masih stabil dan terkendali.

Namun, terdapat beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian, seperti daging ayam, telur ayam, bawang merah, bawang putih, dan beras

“Untuk mengendalikan inflasi, kita telah bekerja sama dengan Perum Bulog Drive Sumatera Selatan dalam melaksanakan Operasi Pasar Beras. Selain itu, kegiatan operasi pasar dan gerakan pangan mandiri akan terus dilaksanakan, dengan rencana melaksanakan operasi pasar secara bergilir di kecamatan dalam Kabupaten Muba setiap minggunya mulai bulan September,” pungkasnya.

    Komentar