SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA – Polri mengaku hanya pelapis alias second line, bukan garda terdepan dalam rencana pemetaan masjid guna mencegah penyebaran paham radikalisme di Indonesia.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan tugas utama tersebut nantinya bakal diemban oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama (Kemenag), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“Leading sector yang dikedepankan adalah Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI dan juga Kemenag. Itu leading sector terdepan. Termasuk BNPT untuk melakukan asesmen,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Kamis (3/2).
Lebih lanjut, Dedi mengatakan, nantinya pihak kepolisian hanya bertugas untuk mengingatkan mengenai bahaya radikalisme dan penyebarannya di masyarakat.
“Kami polisi ada di second line sebagai early warning mengingatkan kepada masyarakat untuk betul-betul waspada terkait masalah sebaran paham-paham radikalisme,” tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri, Brigjen Umar Effendi berencana melakukan memetakan masjid-masjid untuk mencegah penyebaran paham terorisme.
Meski demikian, Umar tak merinci masjid mana saja yang masuk dalam pemetaan Polri tersebut. Dia hanya mengatakan ada masjid yang cenderung ‘keras’.
“Kemarin kita juga sepakat dalam diskusi mapping masjid, Pak. Mohon maaf,” kata Umar dalam agenda Halaqah Kebangsaan Optimalisasi Islam Wasathiyah dalam Mencegah Ekstremisme dan Terorisme yang digelar MUI disiarkan di kanal YouTube MUI, Rabu (26/1).
“Masjid warnanya macam-macam ada yang hijau, ada yang keras, ada yang semi keras dan sebagainya. Ini jadi perhatian kita semua,” kata Umar.
