SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Workshop PaDi UMKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Badan usaha milik negara (BUMN) bekerjasama dengan BDP HIPMI Sumsel, di Grand Atyasa Palembang, Selasa (21/12/2021), turut membahas untuk melibatkan UMKM sebagai pemasok barang pangan.
Demikian dikatakan, Ketua HIPMI Sumsel Hermansyah Mastari. HIPMI Sumsel sebagaimana permintaan Kementerian BUMN, diminta untuk bisa melibatkan UMKM dalam rantai pasokan pembelanjaan pangan jasa, yang selama ini bekerja sama dengan vendor itu-itu saja.
“Tujuan, pertama UMKM bisa naik kelas, kedua bisa memulihkan pemerataan dalam sisi penyaluran seperti kredit, arus pasok distribusi mereka sehingga tidak perlu ke Jakarta lagi. Kita merangkul komunitas lokal untuk memasarkan. Dan Kementerian BUMN menyambut baik hingga mensupport penuh acara ini,” katanya.
Untuk itu, UMKM diberikan peluang, dan kalau mau UMKM smart maka pelaku UMKM nya di smart kan terlebih dahulu. “Jadi mereka diberi tahu bagaimana meningkatkan pemahaman digitalisasi, dari sisi produknya, bagaimana pemasarannya, sehingga diharapkan UMKM tidak hanya memberi bantuan arus pasok ke BUMN tetapi juga bisa memberikan kepada masyarakat.”
Saat ini, lanjut Hermansyah, untuk pemahaman digitalisasi, pihaknya hanya perlu meningkatkan sosialisasi.
“Karena persaingan UMKM Sumsel sangat sengit. Saya yakin, karena produk-produknya selalu mempunyai update-update, dan progran digital bagi mereka bisa jadi pilihan tepat. Tapi yang pasti kami dari pihak HIPMI Sumsel, harus mendorong bagaimana mereka bisa tersosialisasikan. Jadi kita inginkan UMKM nya naik kelas karena HIPMI berfokus pada UMKM. HIPMI UMKM untuk UMKM,” ulasnya.
Hermansyah juga menjelaskan, bahwa untuk UMKM naik kelas masih mempunyai kendala. Pertama masalah packing atau kemasan, kedua distribusi, dan stok yang terbatas karena tidak bisa pesan banyak atau limited edition.
“Masalah utama dan penting itu pada kemasan, karena kita lihat di luar sana banyak menjual makanan yang biasa saja seperti kue yang standar tapi packinnya unik. Itu yang membuat orang penasaran, semakin banyak orang penasaran semakin banyak pemasaran,” ungkapnya.
Maka dari itu, poinnya, mereka harus melek digital, beda dengan dulu yang kita harus memasang di media cetak tapi sekarang hanya perlu handphone atau endores selebgram produk bisa laris.
“Untuk itu, pelaku UMKM harus mulai harus sadar digital, yang dulu harus ada tempat tapi sekarang cukup di rumah saja, usaha kita aman,” tuturnya.
Selain itu, untuk yang harus di dorong setiap ingin mau naik kelas, UMKM harus legalitas, sehingga bisa berkaloborasi dengan BUMN dan Pemerintah minimal ada CV. “Ada 3 standar UMKM yakni produk, pemasaran dan legalitas,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumsel Amiruddin TJ menambahkan bahwa pihaknya memfasilitasi UMKM dengan bermacam cara. Karena UMKM punya 3 kunci pokok kesulitan, yakni pemasaran, modal, dan Sumber Daya Manusia (SDM) karena untuk peningkatan kualitas.
“Dari Dinas Koperasi dan UMKM Sumsel, 3 program ini difasilitasi, seperti untuk modal bisa melalui sumber pendanaan program pemerintah contohnya kredit usaha rakyat, Lembaga Pengelolahan dan Bergulir (LPDB), bantuan dana usaha pemula, telkomsel, hingga pebankan dengan suku bunga yang rendah,” bebernya.
Untuk fasilitas SDM, banyak pelatihan yang dilaksanakan, untuk pelatihan peningkatan SDM, seperti pelatihan tentang kewirausahaan dll. Dan fasilitas pemasaran produk punya Sumsel mall, marketplace lainnya.
“Fasilitas tidak hanya dari Dinas Koperasi dan UMKM Sumsel, ada juga dari Kementerian BUMN dan Kementerian lainnya yang mempunyai aplikasi untuk membantu UMKM di Sumsel naik kelas dan maju,” tutupnya. (Rel)
