SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Jelang Pemilu, banyak Bakal Calon Kepala Daerah maupun yang ingin mencalon legislatif mulai safari Politik dan Rumah Ibadah seperti Masjid menjadi salah satu lokasi yang sering didatangi dengan maksud untuk membantu kebutuhan Masjid sekaligus silaturahmi dengan masyarakat. Namun, pada dasarnya Masjid harus menjadi rumah ibadah dan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang positif.
Hal ini ditegaskan Ketua Dewan Masjid Indonesia HM Jusuf Kalla usai Pelantikan Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumsel, di Masjid Agung Palembang, Selasa (21/3/2023).
Jusuf Kalla meminta kepada seluruh pengurus masjid di Sumsel untuk tidak menjadikan mimbar masjid sebagai ajang berpolitik para politisi.
“Masjid itu tempat ibadah, bukan tempat berpolitik. Masjid itu harus steril dari hal politik praktis,” kata dia.
Menurutnya, jika ada politisi yang ingin mengajak untuk berpolitik maka masjid bukan tempatnya. “Jangan sampai karena politik umat terpecah belah. Kalau masjid diperbolehkan untuk berkampanye, maka microphone masjid itu pasti bisa dipakai puluhan partai politik. Lalu bisa dipakai untuk menjelekkan atau menyidir calon yang lain,” ucapnya.
Ia mengatakan, untuk para mubaligh juga akan dipilah agar tidak membawa politik ke dalam masjid. Sebab, hal yang dikhawatirkan saat berpolitik didalam masjid bisa menyebabkan perpecahan umat antara satu sama lain.
“Untuk para mubalighnya juga kalau bisa dicarikan yang tidak membawa unsur politik,” imbuhnya.
Namun masjid bisa juga dimanfaatkan untuk mengajak atau mensosialisasikan masyarakat untuk ikut serta meramaikan pemilihan umum. “Tapi kalau dipakai untuk sosialisasi yang sifatnya mendukung demokratis, mendukung pemilu yang bersih, itu dipersilahkan. Karena jemaah juga harus ikut serta dalam pemilu dan mengawasi pemilu yang jujur,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Masjid Agung Palembang, Abdul Rozak menambahkan, pihaknya sendiri akan mengawasi dan menjaga kekhusukan para jemaah selama beribadah. Khususnya, menjaga Masjid Agung Palembang dari para politisiyang ingin berpolitik melalui mimbar masjid.
“Tidak boleh menyebarkan politik di Masjid Agung, dan itu akan kami jaga,” tuturnya.
Rozak mengatakan, jika seorang politisi yang memiliki kemampuan untuk ceramah ataupun imam, ya silahkan saja. Namun, tidak ada yang namanya berpolitik didalam masjid.
“Jika ada kemampuan untuk ceramah ya boleh mereka ceramah. Tapi dia tidak boleh mengajak orang untuk berpolitik,” tandasnya.
