SUARAPUBLIK.ID, Jakarta – Pemkab Musi Banyuasin (Muba) bersama DPRD Muba terus berupaya mencari solusi atas tantangan fiskal yang berdampak pada pengelolaan belanja pegawai di daerah.
Dalam rangka itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Muba Drs. Syafaruddin, M.Si bersama Ketua Komisi II DPRD Muba Jon Kenedi melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kamis (23/7/2026).
Rombongan Pemkab Muba dan DPRD Muba diterima langsung oleh Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Meritokrasi, Tasdik Kinanto, serta Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Politik Pemerintahan dan Isu Keamanan Nasional, Donny Adityawarman.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Muba Syafaruddin memaparkan kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi tekanan cukup berat akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).
Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya proporsi belanja pegawai yang kini mencapai sekitar 52 persen dari total APBD, jauh di atas batas ideal yang ditetapkan pemerintah.
Menurut Syafaruddin, Pemerintah Kabupaten Muba berkomitmen untuk tetap menjaga hak-hak PNS dan PPPK meskipun ruang fiskal daerah semakin terbatas.
“Arahan Bupati Muba sangat jelas, jangan sampai kondisi fiskal yang sedang tertekan berdampak pada pengurangan pegawai PPPK maupun terabaikannya hak-hak ASN. Karena itu, kami hadir untuk berkonsultasi sekaligus mencari solusi bersama pemerintah pusat agar kesejahteraan aparatur tetap terjaga,” ujar Syafaruddin.
Ia menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya kemampuan fiskal daerah masih cukup memadai untuk mengakomodasi kebutuhan belanja pegawai. Namun, setelah terjadi penyesuaian TKD, pemerintah daerah harus melakukan berbagai langkah penataan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan kewajiban terhadap pegawai.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Muba Jon Kenedi menyampaikan apresiasi atas sambutan dan perhatian yang diberikan KemenPANRB terhadap aspirasi yang disampaikan Pemkab Muba dan DPRD Muba.
Menurutnya, kondisi fiskal yang saat ini dihadapi daerah membutuhkan dukungan dan sinergi pemerintah pusat agar berbagai kewajiban daerah, termasuk yang berkaitan dengan kesejahteraan ASN (PNS dan PPPK) dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kami berharap koordinasi ini dapat menghasilkan solusi terbaik. Dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat tetap menjalankan program pembangunan sekaligus memenuhi kewajiban terhadap aparatur secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata Jon Kenedi.
Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Meritokrasi, Tasdik Kinanto, menjelaskan bahwa tantangan fiskal akibat penyesuaian TKD tidak hanya dialami Kabupaten Muba, tetapi juga menjadi isu yang dihadapi banyak daerah di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat terus melakukan evaluasi dan pendataan untuk memastikan kebijakan penataan ASN tetap berjalan sejalan dengan kemampuan fiskal daerah serta prinsip meritokrasi.
“Penataan ASN harus tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai sekaligus kemampuan keuangan daerah. Karena itu diperlukan pemetaan dan pendataan yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan,” jelas Tasdik.
Senada dengan itu, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Politik Pemerintahan dan Isu Keamanan Nasional, Donny Adityawarman, menyarankan agar pemerintah daerah terus melakukan penataan dan refocusing anggaran sesuai prioritas pembangunan serta kemampuan fiskal yang tersedia.
Menurutnya, pengelolaan belanja daerah yang adaptif dan terukur menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
