JAKARTA, SUARAPUBLIK.ID – Setelah memberikan pasokan BBM kepada SPBU BP-AKR pada Oktober 2025 sebanyak 100 ribu barel (MB) Base Fuel, komitmen Pertamina Patra Niaga sebagai tindak lanjut arahan Pemerintah melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadila untuk pemenuhan pasokan BBM Badan Usaha Swasta (BU Swasta) kembali dilakukan dengan menyalurkan pasokan tahap 2 sebesar 130 MB Base Fuel kepada PT Aneka Petroindo Raya (APR), perusahaan yang menaungi jaringan SPBU BP-AKR.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menyampaikan secara total sejak pemerintah memberi arahan pelayanan Business to Business (B2B) ke Badan Usaha Swasta, pasokan BBM telah dikeluarkan sebanyak 330 MB yang disalurkan kepada PT APR dan PT Vivo Energy Indonesia, dengan menyerap kargo impor dari Pertamina Patra Niaga.
“Untuk penyaluran tahap kedua, pasokan yang dilayani kepada PT APR sebanyak 130 MB dengan total yang disalurkan untuk SPBU-SPBU BP-AKR sejak Oktober sebanyak 230 MB”, jelas Roberth.
Dengan niat baik, transparansi serta sesuai dengan praktik Good Corporate Governance , Pertamina Patra Niaga dan PT APR berkomitmen memastikan ketersediaan BBM serta distribusi energi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Roberth menegaskan bahwa kolaborasi dengan badan usaha swasta menjadi bukti nyata bahwa menjaga energi adalah kerja bersama.
Ke depannya Pertamina Patra Niaga masih terbuka untuk menyalurkan melakukan proses kolaborasi dalam membantu pasokan BU Swasta ini dengan menjunjung tinggi mekanisme compliance dan governance secara B2B.
Proses B2B dari sisi jumlah kebutuhan berdasarkan volume permintaan, pelaksanaan tender supplier yang dilakukan dengan aspek GCG dan konfirmasi berulang dengan customer, pelaksanaan join Surveyor, sampai dengan mekanisme open book untuk negosiasi aspek komersial dilaksanakan, sampai akhirnya proses bongkar dilaksanakan dan diterima BU Swasta untuk disalurkan kepada masyarakat.
“Komoditi BBM yang dipasok kepada BU Swasta yang dalam hal ini PT APR telah memenuhi seluruh requirements dari APR sebagai bentuk komitmen tindak lanjut atas arahan pemerintah”, tutup Roberth.
